Oleh: Mustika Lestari
(Pemerhati Sosial)

Dilansir dari m.detik.com (7/6), keluhan masyarakat mengenai tagihan listrik kembali merebak. Masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif listrik secara diam-diam atau ada subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA. Merespon keluhan-keluhan tersebut, PT PLN (Persero) angkat suara. Direktur Niaga dan Managemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN.

“Pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif karena tarif itu adalah domain pemerintah. Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi PLN tidak akan berani karena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif,” ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk ‘Tagihan Rekening Listrik Pascabayar’,Sabtu (6/6/2020).

Tagihan Listrik Menanjak dimasa Kritis, Dimana Empati Negara?

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang membuat kalang kabut banyak orang. dimana ketika kondisi perekonomian sedang merosot, tidak stabil dan pas-pasan, sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik bulanan yang melejit drastis yakni hampir empat kali lipat. Seperti pengakuan pengusaha olahan salak, enthik dan telang di Pakem, Sleman, Rini Handayani (46). Biaya listrik bulanan yang biasanya hanya berkisar Rp.800 ribu, pada akhir Mei lalu dirinya harus melunasi biaya listrik sebesar Rp.3 juta. Pengusaha makanan ini mengaku, selama April lalu pihaknya menghentikan produksi makanannya karena adanya physical distancing. Barulah di bulan Mei dirinya kembali memproduksi makanan.

“Jadi naiknya tidak wajar. Jika tidak ada pandemi dan produksinya berjalan normal, tarif listrik paling besar itu Rp.1 juta. Lha, ini Mei saya membuka produksi lagi dengan kuantitas yang lebih sedikit, tarif listriknya mencapai Rp.3 juta,” keluh Rini dihubungi SuaraJogja.id, Rabu (10/6/2020).

Rini menjelaskan bahwa penggunaan listrik selama April lalu hanya ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan penerangan untuk kandangnya. Pihaknya pun memprotes PLN, namun dari pengakuannya tidak ada penyelesaian yang jelas.

Tak hanya Rini, kenaikkan tagihan listrik rupanya juga dikeluhkan oleh Teguh Wiryanto (56), pemilik bengkel asal Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tagihan listrik yang dibayarkannya membengkak 20 kali lipat, dari rata-rata di bawah Rp.2 juta menjadi Rp.20 juta pada Mei 2020. Padahal, ia mengaku bahwa dirinya jarang menggunakan alat di bengkel sejak pandemi Covid-19

“Bulan Maret dan April itu tetap sama, Mei ternyata tagihan saya membengkak, saya ditagih Rp.20 juta,” ucap Teguh seperti dikutip dari CNN TV.

Melihat kondisi ini, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ada kenaikan tarif listrik secara diam-diam oleh PLN. Menanggapi hal ini, pihak PLN secara blak-blakan membantah hal tersebut. Pasalnya, mereka memastikan bahwa tarif listrik saat ini tidak mengalami perubahan. Adapun penyebab tagihan tersebut tiba-tiba naik, mereka menjelaskan beberapa hal yaitu karena kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH), Ramadan dan pencatatan rata-rata meteran.

Diketahui, Work From Home (WFH) menyebabkan peningkatan konsumsi listrik bagi sebagian rumah tangga yang dimulai sejak Maret, sehingga larinya tagihan listrik yakni kerekening Bulan April dan Mei. Kedua, karena pada Mei ini ada Ramadan, pihaknya mencatat bahwa saat Ramadan dibandingkan Bulan sebelumnya terjadi kenaikan pemakaian konsumsi listrik. Dan ketiga, akibat pencatatan rata-rata. Misalkan di April dicatat rata-rata dasar pemakaiannya adalah berdasarkan tiga bulan sebelumnya yang belum mengalami WFH (http://m.merdeka.com, 10/6/2020).

Tak hanya PLN, pihak istana juga turut membantah bahwasannya tidak ada kenaikkan tarif listrik di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dikatakan oleh Juru Bicara Presiden Joko Widodo Bidang Sosial, Angkie Yudistia. Menurut Angkie, faktor melonjaknya tagihan listrik dikarenakan pemakaian yang meningkat saat masyarakat stay at home.

“Pemerintah menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik seperti dikeluhkan warga beberapa waktu terakhir. Lonjakan tarif listrik yang tinggi disebabkan oleh konsumsi yang jauh lebih banyak saat kita lebih sering beraktivitas di rumah,” kata Angkie saat dihubungi Tagar.id, Senin (8/6/2020).

Menghadapi wabah dengan kebijakan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak sekali kepiluan yang harus dipikul oleh rakyat. Tak lama dicekik oleh kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kini tersengat kembali lonjakan tarif listrik hingga berkali-kali lipat yang membuat beban hidup semakin mencekik. Memang, di era hari ini permasalahan listrik tak pernah hengkang dari kehidupan masyarakat. Namun, dalam situsi pandemi seperti ini wajar saja jika rakyat merintih. Melihat, berbagai sendi kehidupan masyarakat telah mengalami krisis di tengah kebijakan PSBB yang diterapkan. Sudah dibiarkan berjibaku dengan dengan virus Covid-19 yang mematikan, dan kini rakyat harus dihadapkan dengan tagihan listrik yang melilit dengan dalih akibat penerapan work from home. Sungguh, tak ada lagi ruang bagi rakyat untuk merasakan hidup dengan tenang.

Meski lonjakan ini diklarifikasi oleh pihak PLN sebagai akibat pemakaian yang bertambah selama pandemi, seharusnya negara mempunyai kepedulian dan kesadaran untuk meringankan beban rakyat di tengah pandemi. Dalam kondisi seperti ini sesungguhnya rakyat berharap agar memperoleh diskon atau bahkan penggratisan tarif listrik dimasa krisis seperti saat ini, namun apalah daya kenyataan berbalik dengan harapan, lonjakan tarif justru semakin menanjak naik. Miris!

Sungguh, hal ini telah menegaskan bahwa pemerintah tidak mampu menjamin kebutuhan pokok rakyat berupa jaminan jangkauan listrik dengan mudah, murah bahkan gratis. Sekaligus menunjukkan bahwa mereka hilang empati terhadap kesulitan masyarakat dengan tetap membiarkannya secara terus-menerus menjerit menanggung beban hidup.

Indonesia yang dikenal sebagai negara kaya raya dengan segala potensi yang dimilikinya, kekayaan akan sumber energinya yang melimpah ruah seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai tanpa memberatkan harga tagihan listrik misalnya. Namun sayangnya, di negeri kapitalis +62 ini mimpi masyarakat pribumi untuk bisa menikmati sumber energi dari kekayaan negaranya sendiri nampak masih jauh dari angan. Sebab, sumber-sumber energi listrik yang termasuk dalam Sumber Daya Alam negeri ini dikuasai oleh pihak swasta dan asing. Sementara, rakyat terus berjibaku dengan kemiskinan yang tak kunjung usai. Dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik saja, rakyat harus memutar otak untuk dapat memperolehnya.

Melihat fakta di atas, bukanlah hal yang mengherankan dalam sistem rusak yang berlaku hari ini. Sebab, sudahlah menjadi keniscayaan dalam negara kapitalis yang senantiasa menjadikan keuntungan sebagai prioritas utama dan terdepan. Dalam naungan sistem ini rakyat akan selalu merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Sudahlah BPJS Kesehatan naik, PHK dimana-mana, kemiskinan semakin meningkat, dan dalam hal layanan sektor publik, listrik, BBM, para kapital pemangku kekuasaan akan menjadikannya sebagai ajang bisnis untuk meraup keuntungan. Akibatnya, rakyat tidak bisa memperoleh haknya sebagaimana seharusnya. Bobot hidup rakyat pun semakin hari semakin berat untuk dipikulnya.

Walhasil, negara penganut sistem ini semakin jelas menampakan kemandulannya dalam meriayah seluruh rakyatnya. Sehingga, umat hari ini memerlukan sistem pengganti dimana di bawah naungannya negara akan senantiasa berusaha memenuhi segala kepentinagn rakyat semaksimal mungkin apapun risikonya. Tentu saja atas pertimbangan kemaslahatan, bukan untung-rugi.

Sistem Islam Menjamin Seluruh Hak Manusia

Islam mempunyai solusi yang mampu mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat. Dengan peraturan paripurna lagi menyeluruh yang mengadopsi sistem dari Allah swt., Sang Pencipta manusia dan semesta alam ini terbukti mampu menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Seperti dalam hal sumber energi listrik, gas, minyak ataupun Sumber Daya Alam secara keseluruhan, Islam memandang bahwa semua itu adalah kepemilikan negara yang wajib pula dikelola oleh negara, kemudian hasilnya didistribusikan kepada masyarakat. Adapun jika dikuasai oleh swasta ataupun asing, baik individu maupun kelompok maka haram hukumnya.

Listrik sebagai salah satu kepemilikan umum dimana seharusnya seluruh rakyat berhak memperolehnya secara bebas. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw,: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api,” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Berdasarkan hadits di atas, listrik dapat dikategorikan sebagai api yang merupakan sumber energi pokok yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat saat ini, sehingga dalam pengelolaannya tidak boleh dengan berlandaskan keuntungan materi. Islam pun mewajibkan negara untuk bertanggungjawab atasnya secara mandiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat secara adil dan merata, baik miskin maupun kaya, diperkotaan maupun di pedalaman pedesaan. Sesungguhnya, jika pengelolaan tersebut dilakukan secara optimal yang semata-mata diperuntukkan untuk kepentingan umat, maka listrik dapat sampai kepada rakyat secara gratis.

Adapun dalam menunjang penyediaannya, maka negara akan mengelola Sumber Daya Alam yang ada sesuai syariat, khususnya yang menjadi sumber tenaga listrik seperti batu bara dan migas secara maksimal guna menjamin kebutuhan listrik setiap masyarakatnya secara memadai dan berkualitas. Listrik akan dikelola oleh sebuah badan milik negara yang statusnya adalah institusi pelayanan, dan bukan dijadikan sebagai institusi bisnis agar tidak terjadi komerialisasi listrik di dalamnya. Konsekuensinya, negara akan menyubsidi sepenuhnya pengelolaan tersebut secara langsung. Dengan berpijak pada prinsip ini maka negara dapat memenuhi kebutuhan listrik setiap individu rakyatnya sekaligus mencegah negara dari krisis listrik yang berkepanjangan dan tarif dasar listrik yang selalu menanjak naik.

Sayangnya, hal ini tidak akan pernah kita dapatkan dalam negeri kapitalis ini. Melainkan hanya dalam naungan sistem Islam yang berlandaskan syariatnya sehingga kebutuhan hidup rakyat dapat terpenuhi secara totalitas. Kuncinya hanya satu, yakni dengan menerapkan syariah Islam secara Kaffah, secara menyeluruh. Maka, kehadiran sistem Islam menjadi kebutuhan yang urgen bagi negeri ini dan negeri-negeri di seluruh dunia hari ini. Sistem yang menjadikan negara sebagai garda terdepan dalam hal penjaminan hak-hak bagi seluruh rakyatnya. Wallahu a’lam bish shawwab.