Oleh: Ummu Athifa
(Ibu Rumah Tangga, Member Revowriter)

Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan strategis. Hasilnya tak kurang dari 5,3 triliun dolar AS setiap tahunnya. Diapit oleh lima negara yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Terdapat cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel. Gas alam hingga 190 triliun kaki kubik (setara 57,9 triliun meter kubik). Kekayaan yang luar biasa tak ternilai. Gas alamnya dapat mengalahkan posisi Rusia sebagai pemilik cadangan gas alam terbesar di dunia pada 2017 (menurut BP Statistical Review of World Energy 2018) yaitu hanya 33,6 triliun meter kubik. Wajar saja jika Cina ingin menguasai wilayah LCS. Begitu pula dengan Amerika Serikat, tidak mau kalah bersaing atas Cina.

Tak disangka situasi memanas. Cina semakin berani mengklaim wilayah-wilayah perairan milik negara lain di sana. Berbagai taktik dilakukan mulai dari melarang pencarian ikan, menenggelamkan kapal, hingga membentuk wilayah administrasi baru secara sepihak. Salah satu insiden yang masih hangat adalah insiden West Capella.
Kejadian ini berlangsung di perairan Malaysia. Di tengah pengeboran lepas laut, yang dilakukan kapal West Capella, Cina mengirimkan kapal survei dan coast guard untuk melakukan pemindaian. Maka Malaysia tak tinggal diam. Pemerintahannya mengirimkan kapal angkatan laut-nya ke lokasi yang sama.
Ternyata Amerika ikut terlibat. Tak tanggung-tanggung mengirimkan kapal perang untuk mengawal kapal Angkatan Laut Malaysia. Amerika menegaskan dukungan kepada negara-negara ASEAN. Serta menyebutnya sebagai “presence operation” (ada Amerika di Laut Cina Selatan). (https://dunia.tempo.co/16Juni2020).

Meskipun dunia sedang diguncang virus covid-19, tidak berlaku untuk kedua negara adidaya tersebut. Cina dan Amerika Serikat menghadapi keteganngan yang kian nyata di Laut China Selatan. Untuk menghindarinya, kedua pihak dinilai harus bisa mengelola krisis seperti ketika kapal perang mereka berada dalam lokasi yang berdekatan. Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia? Tentu tak akan berpihak kepada siapapun.
Indonesia terlibat kerjasama internasional dengan Cina ataupun Amerika. Akan terasa sulit jika harus membela salah satu diantaranya. Corong perekonomian Indonesia tergantung dua negara tersebut. Namun menurut Reed B. Werner, Deputy Assistant Secretary of Defense untuk wilayah ASEAN, dari Kementerian Pertahanan Amerika, memperingatkan Indonesia soal Cina yang semakin agresif, bahkan di tengah pandemi covid-19.
Diluar dugaan, Amerika akan terus membantu (Indonesia) lewat latihan militer bersama, menyediakan bantuan keamanan, teknologi militer, serta pertukaran informasi soal situasi di Laut Cina Selatan. Kedaulatan wilayah Indonesia harus jadi prioritas paling utama untuk diamankan. Dalam rangka merespon Cina yang sudah siap siaga di Laut Cina Selatan, penting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu mendorong mundur aktivitas Cina. Itu hal yang sangat kritikal. Ketika Cina melanggar hukum internasional, maka lawanlah. (https://dunia.tempo.co/16Juni2020).
Berbeda menurut Sukamta, Indonesia tidak perlu masuk ke dalam arena konflik antara Cina dan AS karena politik luar negara Indonesia yang bebas aktif. Dan Indonesia punya hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara. (https://republika.co.id/12Juni2020)

Lokasi geografis Laut Cina Selatan dikelilingi oleh wilayah darat banyak negara. Maka hak kedaulatan negara-negara sekitarnya menjadi rumit. Selain itu, areanya terdiri dari empat pulau, yang meliputi Prata, Macclesfield Bank, Paracel dan Spratly. Dengan seperti itu, Cina menyatakan klaim berdasarkan peta yang dikenal sebagai sembilan garis putus-putus yang melingkari hampir seluruh Laut Cina Selatan.

Di sisi lain, negara-negara pesisir lainnya juga mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan, yaitu, Vietnam mengklaim Pulau Spartly, sementara Filipina dan Brunei mengklaim Kelompok Pulau Kalayan (KIG).
Inilah mengapa kaum muslimin, khususnya di Indonesia, memerlukan perisai politik yang sejati. Ini demi menjaga jengkal demi jengkal tanah negeri muslim terbesar di dunia ini. Agar negara-negara penjajah kapitalis itu tak seenaknya menciptakan alasan ideologis demi melanggar batas teritorial politik negeri-negeri muslim.
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll).
Memang sudah saatnya kaum muslimin memiliki penguasa sejati pembela negeri. Bukan penguasa oligarki, yang pastinya berpihak pada kepentingan kapitalisme semata-mata. Sebagai negeri muslim, tak usah ragu untuk kembali pada Islam selaku ideologi negara. Karena hanya dengan Islam, kehormatan politik negeri ini bisa diraih jauh melebihi cita-cita menjadi “Macan Asia”, yang saat ini seperti sedang dilumpuhkan oleh kapitalisasi Cina dan Amerika.
Caranya dengan mengadopsi visi maritim Islam yang akan membebaskan tanah dan laut dari ketundukan terhadap kaum kufar dengan supremasi hukum-hukum Islam. Sebuah visi yang menjadikan dorongan iman, jihad dan ketaqwaan sebagai pondasi, bukan keserakahan dan penjajahan ekonomi. Ingatlah keutamaan jihad di lautan dari sabda Rasulullah saw. “Satu kali berperang di lautan itu lebih baik dari sepuluh kali berperang di daratan. Orang yang berlayar di lautan [dalam jihad] adalah seperti orang yang telah mengarungi seluruh lembah [daratan]. Dan orang yang mabuk di lautan [dalam jihad] adalah seperti orang yang bersimbah darah [dalam jihad].”(HR. Al-Hakim no. 2634 dan Ath-Thabarani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir. Wallahu’alam bi shawab.