Oleh : Vega Rahmatika Fahra, SH

RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila) baru baru ini yang di rancang pemerintah Indonesia di kala pandemi memunculkan perdebatan dan penolakan yang keras dari berbagai kalangan.

Mengenal RUU HIP

RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) merupakan program legislasi prioritas DPR RI pada tahun 2020, dan sudah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi usul inisiatif DPR RI.

Persetujuan ini diperoleh setelah sembilan fraksi mendukungnya. Awalnya RUU ini merupakan inisiatif fraksi PDI Perjuangan melalui Baleg yang kemudian disetujui oleh sidang paripurna DPR Republik Indonesia.

RUU HIP terdiri dari 10 Bab dan 60 pasal. Pada bagian “Menimbang” dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara merupakan suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur melalui Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun nyatanya banyak pihak yang menolak RUU ini. Penolakan tidak hanya dari para akademisi dan mahasiswa, purnawirawan TNI, bahkan sejumlah ormas agama pun ikut bereaksi terhadap RUU ini.

MUI se-Indonesia menolak karena menganggap bahwa apa yang termuat dalam RUU HIP justru akan mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Juga ada upaya terselubung untuk melumpuhkan keberadaan agama, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kenapa Menolak RUU HIP?

Pertama, adanya aroma Komunisme di balik RUU HIP ini. Banyak kalangan yang mencium aroma busuk komunisme dalam RUU ini karena dalam RUU HIP ini tidak dicantumkan TAP MPRS No 25/MPRS/1966 Tahun I966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai landasan RUU HIP.

Didalam pasal Pasal 7 ayat (2) ini juga terjadi keanehan dimana dinyatakan : “Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan”. Pertanyaan adalah Tuhan siapa yang berkebudayaan ? Apakah kita akan mengukur sifat ketuhanan dengan kebudayaan ?Tuhan dikungkung dalam bungkus Trisila. Selanjutnya menghilang di Ekasila. Tidak salah bila banyak pihak mencurigai RUU HIP ini berbau komunis.

Adapun norma yang diatur dalam RUU ini nampak menghilangkan prinsip yang paling mendasar dari Pancasila. Menghilangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dimpimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaran Perwakilan serta Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sila dalam Pancasila itu mau diperas menjadi Trisila. Lalu Eka Sila atau Gotong Royong, seperti pidato Soekarno 1 Juni 1945. Jelas Ini suatu perbuatan yang sangat tercela dan berbahaya.

Patut diduga RUU HIP adalah bentuk penyelundupan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Hanya saja mereka menggunakan kosakata kebudayaan. Ketuhanan yang berbudaya adalah langkah untuk melunturkan nilai ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep gotong-royong yang dirumuskan dalam norma RUU ini juga tidak jelas seperti apa maknanya? Apakah gotong-royong dalam kejahatan, gotong-royong dalam kebaikan? Atau gotong royong dalam pengertian seperti apa?

Demikian juga makna Kemanusiaan yang disebutkan dalam RUU itu adalah kemanusiaan saja. Sementara Pancasila menyebutkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tetapi di RUU HIP hanya disebut kemanusiaan saja? Dalam hal ini paham komunis memang juga memiliki konsep kemanusiaan menurut versinya tapi seringkali dipraktekkan secara biadab dan menghina kemanusiaan.

Kedua, bukti cacatnya penerapan sistem hari ini. Karena disaat terjadinya pandemi, RUU ini malah ingin di sahkan, padahal masih banyak masalah urgen lainnya yang patut di selesaikan. Inilah cacatnya sistem kapitalisme dalam menangani masalah, selalu mencari peluang dalam kesempitan. Mereka berusaha mengalihkan perhatian rakyat, ketika masyarakat di sibukkan dengan corona mereka berusaha melegalkan RUU ini.

Ketiga, Bagaikan menelan ludah sendiri. Kenapa begitu? Karena pihak-pihak yang berkaitan dengan RUU HIP ini dahulu adalah orang yang paling menuhankan pancasila tapi malah ingin membuat haluan baru untuk pancasila demi kepentingan terselubung yang ingin di capai.

Keempat, semakin meminggirkan ajaran Islam Khilafah dan para pejuangnya karena berusaha untuk memeras agama sehingga semakin memudahkan rezim zalim untuk mendiskriminasi para pejuang Islam. Karena jika komunisme bangkit maka pihak-pihaknya adalah yang terdepan meniadakan Tuhan dalam kehidupan.

Itulah yang harus kita waspadai bersama, kenapa RUU HIP ini harus di batalkan dan tidak hanya di tunda, karena adanya upaya terselubung bangkitnya komunisme kembali yang nyatanya adalah sistem yang cacat dan zalim seperti Kapitalisme.

Seharusnya yang di perjuangkan di saat masa ujian ini adalah sistem Islam yang nyatanya adalah ideologi yang bersumber dari Sang Maha Benar yang tidak memiliki cacat sedikitpun dan telah terbukti mampu mensejahterakan seluruh umat selama kurang lebih 14 abad lamanya yaitu sistem Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah.
(Wallahu ‘alam bishawab)