Oleh: Tati Sunarti, S.S

Salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap individu adalah papan. Papan merupakan kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal. Tempat tinggal (rumah) memiliki fungsi untuk bertahan diri, tempat berlindung dari tidak nyamannya cuaca, bercengkrama dengan keluarga, serta merebahkan diri dari segala kesibukan aktivitas sehari-hari (wikipedia.com).
Maka dari itu, ketersediaan akan papan (rumah) menjadi penting dan pemenuhannya bersifat wajib. Untuk mengadakan sebuah hunian rumah, seseorang memerlukan dana yang idak sedikit. Oleh karena itu, hampir sebagian besar masyarakat membeli rumah secara kredit, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Bahkan tidak sedikit pula para pengembang proverty membangun kawasan perumahan yang bersubsidi, biaya DP murah dan cicilan yang terjangkau. Hal ini terlepas dari apakah akad transaksinya mengandung akad bathil dan riba ataukah tidak.

Mengingat begitu tingginya kebutuhan akan tempat tinggal, tentu ini menjadi “perhatian” dari negara. Baru-baru ini, pemerintah mengangkat kembali program pengadaan perumahan bagi rakyat dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Presiden Joko Widodo telah meneken PP Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) No. 25 tahun 2020 pada 20 Mei lalu sebagai lanjutan dari amanat Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (kompas.com). Peraturan Pemerintah ini diklaim sebagai upaya negara dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi rakyatnya (kompas.com).
Melanjutkan PP tersebut pemerintah membentuk lembaga khuhus yang disebut BPTapera (Badan Pengelola Tapera). Lembaga ini di bawah kontrol komite. Komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan anggota independen. Menteri PUPR ditunjuk sebagai ketua komite. Tapera juga memiliki sistem pengelolaan dan pemungutan yang kurang lebih sama dengan iuran jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS.

Sekilas mata program ini tampak tanpa cela. Namun, jika menilik pada siapa program ini diperuntukkan, seperti apakah nanti pengelolaannya, siapakah yang mengelola, bagaimanakah sistem pemungutan iuran tersebut, seberapa besar nominal yang dipungut dari peserta Tapera, dan timing pelaksanaan program tersebut justru menunjukkan sebaliknya.
Dari semua pertanyaan yang menggelitik akal sehat di atas, sebetulnya yang menjadi pertanyaan pokok adalah siapakah yang memiliki peran utama dalam pemenuhan akan ketersediaan tempat tinggal bagi rakyat? Seperti apakah Islam mengatur hal tersebut? Dua hal ini yang harus menjadi perhatian semua pihak terutama negara.
Bukan Program Baru
Program simpanan untuk perumahan bukanlah program baru. Pun lembaga yang mengelola bukannlah lembaga yang baru pula. Sebelum program ini diluncurkan, pemerintah sudah membentuk satu lembaga yaitu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Lembaga ini hanya diperuntukkan bagi para ASN. Sebanyak 6,7 juta orang peserta dari kalang ASN baik ASN aktiv atau yang telah pension.
Eko Ariantoro, selaku Deputi Komisioner BP Tapera, menuturkan bahwa program semacam Tapera merupakan program yang sudah lazim dilaksanakan di negara-negara, contohnya China, India, Korea, Singapura dan Malaysia. Eko menilai justru melalui program ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya melengkapi Sistem Jaminan Nasional (SJN) dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

Oleh karena itu, program ini dinilai menjadi program yang terkesan baik dan membantu rakyat. Dan pemerintah merasa perlu untuk membuat sebuah regulasi Undang-undang yang mengatur masalah ini. Bahkan wacana peserta yang akan dikenai Tapera tidak hanya berasal kalangan ASN tapi akan melebar ke segmen masyarakat yang lebih luas.
Program yang Menggigit di tengah Pandemi
Siapa sajakah yang akan dikenai Tapera? Terdapat dua kelompok masyarakat yang akan dikenai Tapera di tahun 2021 mendatang, yaitu pekerja dan pekerja mandiri. Kelompok pekerja yang dimaksud adalah anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja BUMN, pekerja BUMD, calon PNS, dan pegawai di perusahaan swasta.
Sedangkan yang termasuk ke dalam pekerja mandiri adalah peserta yang mendaftarkan diri sendiri sebagai peserta Tapera. Teknis pelaksanaan pemungutan Tapera akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan diberlakukan pada para Aparatur Sipil Negara (ASN). Kelompok ini memang sudah lebih dahulu wajib menjadi peserta.

Tahap kedua Tapera akan diwajibkan pada pekerja di perusahaan BUMN dan daerah serta TNI, dan Polri. Kemudian, tahap ketiga berlaku bagi para pekerja di perusahaan swasta. Namun, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatn Dana BPTapera menyatakan bahwa bagi kelompok ketiga, pekerja swasta, diberikan kelonggaran waktu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta selama tujuh tahun pasca PP ditetapkan, dilansir dari Harian Kompas, Minggu (7/6/2020).
Kebijakan ini sebelumnya hanya menyasar pada para ASN, kemudian melebar ke lapisan masyarakat lainnya. Kemudian, secara skema dan teknis memiliki kemiripan dengan BPJS. Yang dikhawatirkan adalah seberapa efektif pengelolaan dana yang sudah terkumpul dari peserta Tapera. Mengapa demikian? Hal ini tentu dengan berlandaskan beberapa alasan.
Pertama, dana yang tersimpan dalam bentuk tabungan hanya dapat dicairkan jika peserta sudah memasuki usia pensiun, yaitu 58 tahun. Sedangkan sifat dari tabungan adalah uang tersebut bisa diambil oleh pemilik kapan saja jika dibutuhkan. Jika simpanan tersebut hanya bias diambil pada usia yang telah ditetapkan, maka hal itu menyulitkan peserta pada saat membutuhkan.
Kedua, nominal premi setiap bulan yang akan dipotong langsung dari gaji para peserta yaitu sebesar 3% tentu memberatkan, dengan pembagian 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung perusahaan selaku pemberi kerja. Potongan ini otomatis menambah list potongan setelah BPJS, PPh 21, serta potongan lainnya. Kondisi seperti ini justru akan menambah beban kesulitan masyarakat yang notabene harus memenuhi semua kebutuhan pokok secara mandiri.
Ketiga, dana segar yang terkumpul dari peserta Tapera tidak memiliki aturan pengelolaan yang jelas. Sejurus dengan pernyataan Paulus Totok Lusida, Pengamat properti sekaligus Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan bahwa Totok meminta pemerintah memperjelas aturan iuran tersebut. Pasalnya, iuran ini nantinya akan berlangsung dalam jangka panjang, pemanfaatan yang kurang terasa dan proses yang sulit untuk mencairkan. Padahal uang tersebut adalah hak dan milik peserta (cnnindonesia.com).
Keempat, PP Tapera ditetapkan pada saat masyarakat sedang mengalami masa sulit, yaitu pandemi global covid-19. Wabah yang melanda hampir di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, berdampak pada lemahnya ekonomi. Banyak diantaranya para pekerja yang dirumahkan. Masyarakat digiring untuk memenuhi semua kebutuhan hidup tanpa penjagaan yang berarti dari negara. Sungguh rakyat saat ini lebih nampak seperti sapi perah yang hanya diambil manfaatnya saja.

Kebijakan ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Alih-alih meringankan kesulitan yang dialami rakyat, penguasa justru menambahnya. Kebijakan ini dinilai oleh penyelenggara, pemerintah, sebagai langkah nyata dalam memenuhi kewajibannya dalam menyediakan kebutuhan pokok rumah, namun faktanya justru sebaliknya. Sehingga pas rupanya jika kebijakan ini merupakan program yang menggigit di tengah kondisi sulitnya pandemi.

Solusi Islam dalam Pemenuan Kebutuhan Pokok
Allah adalah Dzat Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Dzat yang telah menurunkan solusi-solusi kehidupan manusia dari sejak diterapkannya sebagai aturan oleh Rosulullah saw hinga anti akhir zaman. Sebagai seorang muslim tentu kita akan mencari solusi segala problematika kehidupan hanya dari Islam saja. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan selalu bisa dipecahkan dengan Islam, dari hal yang paling sederhana hingga hal yang paling rumit. Dari hal yang bersifat pribadi, hingga masyarakat dan sampai pada tatanan kehidupan bernegara.

Allah mewajibkan atas manusia untuk menerapkan syari’at dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga akan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur aktivitas muamalah, seperti sistem ekonomi, sistem social, sistem pendidikan, sistem pemerintahan dan politik luar negeri.
Lantas dalam pemenuhan kebutuhan akan papan (rumah), bagaimana Islam mengaturnya?
Islam, dalam hal ini, mendorong penguasa untuk menjalankan perannya sebagai pengurus urusan rakyat dengan menerapkan aturan yang benar. Sehingga semua kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak boleh mendzalimi rakyat. Islam menjamin bahwa pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan akan dilakukan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawabnya.
Kebutuhan papan (rumah) termasuk dalam kategori kebutuhan pokok yang jenis pemenuhannya memerlukan regulasi tidak langsung. Maka peran negara adalah memfasilitasi dan menjamin bahwa kebutuhan tersebut terlaksana dengan baik tanpa menyertakan unsur manfaat. Seperti sabda Rosulullah saw, “Imam adalah raa’in (pengurus ummat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (H.R Al-Bukhari).
Terdapat beberapa langkah yang ditempuh oleh negara dalam memenuhi kebutuhan pokok akan papan. Pertama, khalifah akan mendorong para lelaki yang menjadi kepala keluarga untuk memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah. Dengan demikian, kebutuhan keluarganya akan terpenuhi.
Langkah kedua, negara berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan bagi para lelaki yang sudah mampu untuk bekerja. Jika lapangan pekerjaan sudah memadai, maka tanggung jawab penafkahan yang dibebankan pada kepala keluarga terlaksana dengan baik. Langkah keempat adalah jika kepala keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut maka tanggung jawab penafkahan beralih pada kerabat keluarga.
Berikutnya, jika kerabat tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut maka penguasa akan mendorong para tetangga yang mampu untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut.
Pamungkas, pada saat tidak ada tetangga yang mampu maka tanggung jawab tersebut diambil alih oleh negara. Inilah islam yang menciptakan kondisi masyarakat yang saling bahu-membahu dalam menunaikan kewajibannya. Segala peran tersebut tidak dilandasi atas asas manfaat tapi berlandasan keimanan dan ketaqwaan pada Allah swt. Tentu kondisi seperti ini hanya akan dan hanya bisa tercipta jika Islam diterapkan secara kaffah.
Wallahu’alam