Oleh : Umi Rizkyi (Kelompok Komunitas Setajam Pena) dan

Wabah sampai saat ini belum kunjung pergi meninggalkan negeri kita tercinta ini, begitu juga dengan dunia, masih terselimuti misteri Covid-19. Pemerintah pun seakan kuwalahan dan keteteran dalam menangani Covid-19. Di mana kita dapati, bahwa korban tiap hari semakin bertambah dan kita temui bahwa ribuan orang lebih yang diindikasikan terinfeksi Covid-19 setiap harinya, tidak tahu ini berlangsung sampai kapan.

Begitu pula, pengaruh dan dampaknya terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19, utang luar negeri semakin menggunung dan membumbung tinggi. Baik untuk defisit anggaran periode sebelumnya atau mengalokasikan secara efisien untuk membiayai rakyat di masa pandemi.

Seperti dilansir dari VIVAnews. Selasa 16/6/2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan , bahwa pemerintah telah menarik utang untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2020 sebesar Rp 356,1 triliun.

Berdasarkan penjelasannya, realisasi itu baru mencapai 41, 7% dari target pembiayaan Rp 852, 9 triliun. Tetapi kenaikan sangat pesat yaitu mencapai 122, 6% dari catatan pada Mei 2019 yang hanya 159, 9 triliun. Terang Sri Mulyani Indrawati ketika konferensi pers APBN kinerja dan fakta Mei 2020, Selasa 16/5/2020.

Hal itu terjadi karena defisit APBN Mei 2020 yang mencapai Rp 179, 6 triliun atau 1, 10 % dari produk domestik Bruto (PDB) naik dari 2019 42, 8 % sebesar Rp 125, 8 triliun.

Pengelolaan utang luar negeri itu terdiri dari surat berharga negara (SBN) yang secara netto mencapai Rp 369 triliun, atau naik 98, 3 % dari catatan Mei 2019, serta pinjaman yang negatif Rp 8, 3 triliun turun 65, 8% dari catatan Mei 2019.

Sisi pembayarannya investasi negara Rp 6 triliun. Pemberian pinjaman sebesar Rp 1, 7 triliun, kewajiban pinjaman negara sebesar Rp 400 milyar dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 200 milyar.

Sesungguhnya, utang luar negeri yang makin menumpuk dan menggunung ini bisa membawa negara kehilangan kedaulatan dan menjadi alat penjajahan asing. Juga menancapkan hegemoni asing. Namun hal itu disanggah oleh MenKeu yang mengatakan utang adalah hasil keseluruhan desain fiskal agar masyarakat miskin bisa dilindungi ketika ekonomi terkena guncangan, (cnnindonesia.com 15/2/2020).

Maka dari itu, berdasarkan data di atas pemerintah menghandalkan utang sebagai solusi menyelesaikan masalah ekonomi negeri yang kian hari kian hancur berkeping-keping. Beginilah jika negara menerapkan sistem kapitalisme-demokrasi, yang hanya mengutamakan untuk rugi semata. Bahkan saat pandemi mengintai setiap jiwa yang ada, kebijakan pemerintah berpotensi makin jauh dari kemaslahatan rakyat tapi justru dikendalikan oleh kepentingan asing.

Hal ini sungguh berbeda dengan sistem Islam, di mana negara bertanggung jawab atas optimalisasi dari harta kepemilikan umum dan negara tersebut tanpa adanya liberalisasi dalam 5 aspek ekonomi yaitu liberalisasi barang, liberalisasi jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil.

Dana yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri berasal dari zakat mal yaitu dari pertanian, perdagangan, ternak, emas dan perak. Dengan adanya batasan-batasan itu, maka kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjaga dan potensi penutupan kebutuhan anggaran dari utang luar negeri dapat dihindari. Allahualam bisowab.