Oleh : Rita Yusnita
(Forum Bunda Sholehah)

Pertengahan Maret – April 2020 lalu, seharusnya Pilkades serentak di Sumedang dilaksanakan. Baliho-baliho maupun spanduk berisikan para calon Kades bermunculan di tiap Desa, dengan berbagai slogan ciri khas masing-masing agar si pemilih yakin dengan pilihannya. Tapi, semua itu sejenak terlupakan ketika wabah covid-19 melanda negeri.
Kabarpriangan.com (05/06/2020) melansir bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kini mulai melakukan kajian mengenai rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Gelombang lll di masa Pandemi ini. Kajian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mencari kepastian apakah Pilkades dapat dilaksanakan atau tidak. Meski keluhan-keluhan disampaikan para calon Kepala Desa dan juga masyarakat terkait Pilkades ini, tapi pihaknya tidak bisa gegabah mengeluarkan kebijakan sebelum Pemkab mengeluarkan Surat Keputusan dari Bupati tentang jadwal lanjutan Pilkades ini.

Dengan diundurkannya Pilkades serentak di Kabupaten Sumedang khususnya, menyebabkan sejumlah calon kepala Desa meradang. Mereka menolak wacana pelaksanaan Pilkades serentak pada 25 Oktober 2020 mendatang (Kompas.com, 10/06/2020). Alasannya, waktu pelaksanaannya terlalu lama sehingga akan menguras energi dan membuat biaya kampanye para calon Kepala desa akan lebih membengkak. Wacana itu mereka ketahui setelah menerima foto draft Jadwal Lanjutan Tahapan Pilkades serentak Gelombang III yang tersebar melalui grup WhatsApp. Dalam draft tersebut tertulis lanjutan Pilkades serentak akan dimulai pada 6 Otober 2020. Tahapan Pilkades yang akan dilaksanakan di 88 desa di Kabupaten Sumedang ini akan diawali dengan Pengumuman dan Pencatatan Data Tambahan Pemilih yang akan dilakukan Panitia Pilkades di tiap desa. Sedangkan untuk waktu pelaksanaannya dalam draft tersebut tercantum akan dilaksanakan pada 25 Oktober 2020.
Sementara itu, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Sumedang, Endah Kusyaman menyebutkan jadwal pelaksanaan Pilkades yang tersebar tersebut merupakan salah satu bahan kajian. “Kami juga tidak mengerti kenapa bahan kajian ini bisa tersebar luas. Jadwal lanjutan tahapan Pilkades sebenarnya baru akan kami kaji dan baru akan kami laporkan ke pimpinan (Bupati).” Sebut Endah. Belum adanya kepastian ini dikarenakan semua kajian pelaksanaan Pilkades dibuat oleh dinas, nanti akan dibahas bersama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumedang.

Yang perlu pemerintah kaji sebenarnya bukan hanya kekhawatiran mengenai masalah terjadinya kerumunan warga di masa Pandemi ketika Pilkades serentak digelar. Tapi, lebih ke banyaknya masalah ketika akan dilaksanakannya Pilkades ini.

Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat ketika seseorang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa maka tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Jabatan sebagai Kepala desa sangat menggiurkan karena tak sedikit uang yang digelontorkan dari pusat. Maka, politik uang dan konflik antar kelompok pendukung menjadi hal yang tak bisa dihindarkan.

Dalam sistem Demokrasi hal itu sudah biasa. Siapa yang kuat, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Berbeda dengan Islam yang menjadikan Al Quran dan Hadits sebagai rujukannya. Sedari awal, Islam sudah mengatur cara memilih dan menjadi seorang pemimpin. Menurut Shihab (2002) ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan dalam pandangan Al Quran bukan sek,adar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya. Tapi, merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah. Lihat surat Al-Baqarah (2);124, “Dan ingatlah ketika Ibrahim di uji dengan beberapa kalimat perintah dan larangan (amanat), lalu Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Allah berfirman: sesungguhnya Aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Ibrahim bertanya: Dan dari keturunanku juga (dijadika pemimpin)? Allah swt menjawab: Janji (amanatku)Ku ini tidak (berhak) diperoleh orang zalim.”
Kedua, kepemimpinan menuntut keadilan. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan tanpa memandang agama, etnis, budaya dan latar belakang. Lihat surat Shad (38):22, “Wahai Daud, Kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi, maka berilah putusan antara manusia dengan hak (adil) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu.”
Kepemimpinan adalah amanah. Titipan Allah Swt. Bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak zalim dan sewenang wenang. Balasan dan upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah Swt di akhirat kelak bukan dari kekayaan dan kemewahan di dunia.
Wallahualam Bishowab.