Oleh : Dewi Tisnawati, S. Sos. I (Pemerhati Sosial)

VIVA – Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2020 lalu. Dengan adanya PP Tapera, maka perusahaan atau pekerja akan dipungut iuran baru. Gaji para pekerja siap-siap akan dipotong 2,5%. Pasal 15 dalam PP tersebut tertulis: “Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri”.

Dari angka 3% tersebut 0,5% ditanggung pemberi kerja, sisanya 2,5% ditanggung pekerja yang diambil dari gaji pegawai. Pesertanya terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri. Pekerja yang dimaksud meliputi calon PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja BUMN, pekerja BUMD dan pekerja dari perusahaan swasta, Rabu, (03/06/2020). Kepesertaan akan berakhir setelah pensiun atau sekitar 58 tahun. Setelah itu, dana simpanan baru bisa dicairkan.

Kewajiban iuran Tapera sebesar 2,5% gaji menambah daftar iuran bersama yang ditanggung perusahaan dan pekerja, selain iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga JHT. Dana Tapera ini termasuk yang paling sedikit memberi manfaat pada pekerja karena jangka waktu iurannya yang sangat panjang dan tidak ada kemudahan bagi peserta untuk melakukan klaim pengambilan dana tersebut.

Selain itu fakta yang membuat rakyat semakin tercekik dalam Tapera ini adalah dalam mekanisme kepemilikan rumah yang melibatkan bank dan mengandung riba. Selain haram dalam pandangan Islam, mekanisme denda membuat utang semakin menumpuk jika tidak segera dilunasi. Wajar saja, jika masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah, hingga ada yang tinggal di pemukiman kumuh atau bahkan menjadi gelandangan. Mekanisme pembelian rumah juga cukup beresiko dalam akad transaksinya. Salah satunya adalah adanya denda dari pihak bank jika nasabah melakukan wanprestasi (cedera janji) terhadap perjanjian kredit (PK).

Misalnya denda kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran per bulan dan denda kepada nasabah yang melunasi sisa angsuran lebih awal dari waktu yang seharusnya. Kedua macam denda tersebut hakikatnya adalah riba yang diharamkan Islam, karena ia merupakan tambahan yang disyaratkan atas pokok utang. (Prof Muhammad al Husain ash Showa, al Syarat hal Jaza’iy fi al Duyuun: Dirasat Fiqhiyyah Muqaranah, hlm 23-25)

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya tidak serius membangun rumah untuk rakyat. Kesannya justru untuk mendapatkan dana talangan akibat dari penerimaan pemerintah yang anjlok dan defisit APBN. Parahnya lagi kebijakan ini hadir pada saat pandemi yang seharusnya fokus pemerintah pada pangan karena pandemi ini berpotensi melahirkan krisis ketahanan pangan juga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi. Inilah gambaran fakta diterapkannya sistem kapitalis sekuler sehingga perlu dicoba untuk memakai syariat Islam.

Islam mempermudah ketersediaan kepemilikan rumah dengan penjaminan atas kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan melalui mekanisme syariah. Dalam sistem ekonomi, Islam memiliki kebijakan dalam mengatur kepemilikan kekayaan negara. Ada kepemilikan individu, umum dan negara yang semua diatur sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat. Pengaturan tersebut kemudian akan masuk dalam Baitul Mal yang menjadi pusat kekayaan negara dalam Islam.

Tujuannya adalah untuk menjamin kehidupan per-individu rakyat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan dan papan. Serta untuk mewujudkan jaminan bagi rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, pertanian, industri, infrastruktur dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:
“Imam/kepala negara adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad). Wallahu a’lam bish shawab.