Oleh: Aini ummu Aflah

Ilmu adalah jendela dunia. Begitulah pepatah mengatakan. Semakin banyak seseorang memiliki ilmu, maka orang tersebut akan memiliki wawasan yang luas. Jika seseorang tidak memiliki ilmu atau wawasan pengetahuan, ibarat berjalan di kegelapan.
Begitulah kondisi masyarakat kita saat ini yang mengalami pandemi covid-19. Mereka tidak cukup ilmu dalam mengikuti protokol kesehatan.

Ratusan pedagang dan pengunjung pasar Cieleungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, mengusir petugas COVID-19 dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor. Insiden itu terjadi Rabu(10/6). Berdasarkan video yang beredar, suasana di Pasar Cileungsi cukup mencekam ketika para massa berusaha mengusir petugas yang akan melakukan pemeriksaan.

Terkait insiden penolakan dan pengusiran itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kaltarin mengatakan pengusiran itu karena kurangnya edukasi.

Menko Bidang Pbangunan Manusia dan Kebudayaan(PMK), Muhadjir Effendy mengakui pasar menjadi tempat kerumunan yang paling rawan. Potensi untuk menjadi kluster penyebaran corona sangat tinggi(Okezone, Sabtu 13/6/2020).

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKPPI) mencatat sebanyak 529 pedagang positif corona (Covid-19) di Indonesia. Kemudian, di antara ratusan pedagang yang positif corona tersebut sebanyak 29 lainnya meninggal dunia.

Ketua Bidang Keanggotaan DPP IKAPP, Dimas Hermadiyansyah mengatakan, saat ini terdapat 13.450 pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air.

Sebanyak 12,3 juta orang tercatat menjadi pedagang di pasar tersebut. Angka itu belum termasuk para pemasok barang, PKL, kuli panggul, serta jejaring rantai di pasar tradisional.

“Kami DPP IKAPPI mencatat data kasus Covid-19 di pasar seluruh Indonesia adalah 529 ditambah laporan terbaru yang kami terima dari Sumatera Selatan ada 19 temuan baru kasus Covid di Pasar Kebun Semai Sekip Palembang. Jadi total kami mencatat perhari ini Positif Covid-19 di pasar sebanyak 529 orang dan yang meninggal sebanyak 29 orang,” ujar Dimas dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2020).

Dimas mengaku, pihaknya khawatir banyaknya pedagang yang terpapar corona berdampak pada kehilangan mata pencarian 12 juta para pedagang lantaran masyarakat yang takut berbelanja di pasar tradisional.

Ia pun mendorong agar pemerintah lebih gencar dalam melakukan program penanganan Covid-19 di pasar seperti program sosialisasi bahaya Covid-19, pelaksanaan protokol kesehatan, bantuan penyediaan masker maupun hand sanitizer untuk pedagang, serta penyemprotan disinfektan secara rutin saat pasar berhenti beroperasi.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKPPI) mencatat sebanyak 529 pedagang positif corona (Covid-19) di Indonesia. Kemudian, di antara ratusan pedagang yang positif corona tersebut sebanyak 29 lainnya meninggal dunia.

Ketua Bidang Keanggotaan DPP IKAPP, Dimas Hermadiyansyah mengatakan, saat ini terdapat 13.450 pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air.

Sebanyak 12,3 juta orang tercatat menjadi pedagang di pasar tersebut. Angka itu belum termasuk para pemasok barang, PKL, kuli panggul, serta jejaring rantai di pasar tradisional.

“Kami DPP IKAPPI mencatat data kasus Covid-19 di pasar seluruh Indonesia adalah 529 ditambah laporan terbaru yang kami terima dari Sumatera Selatan ada 19 temuan baru kasus Covid di Pasar Kebun Semai Sekip Palembang. Jadi total kami mencatat perhari ini Positif Covid-19 di pasar sebanyak 529 orang dan yang meninggal sebanyak 29 orang,” ujar Dimas dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2020).

Dimas mengaku, pihaknya khawatir banyaknya pedagang yang terpapar corona berdampak pada kehilangan mata pencarian 12 juta para pedagang lantaran masyarakat yang takut berbelanja di pasar tradisional.

Ia pun mendorong agar pemerintah lebih gencar dalam melakukan program penanganan Covid-19 di pasar seperti program sosialisasi bahaya Covid-19, pelaksanaan protokol kesehatan, bantuan penyediaan masker maupun hand sanitizer untuk pedagang, serta penyemprotan disinfektan secara rutin saat pasar berhenti beroperasi.

Sejak awal langkah isolasi dengan luar negeri dan juga isolasi antardaerah tidak segera diterapkan oleh Pemerintah. Akibatnya, Covid-19 pun menyebar hampir ke seluruh negeri.

Begitu juga dengan 3T. Masih sangat minim. Untuk Covid-19, tes yang diperlukan adalah tes PCR/real time PCR atau tes cepat molekuler (TCM). Tes itu perlu dilakukan secara cepat, masif, dan luas. Tes massal bisa dilakukan dengan metode yang efektif. Di antaranya metode pool test.

Menurut WHO, idealnya angka tes itu sekitar 30.000 tes per satu juta penduduk. Jika penduduk negeri ini 250 juta, idealnya perlu 7,5 juta tes. Faktanya, jumlah uji PCR secara nasional hingga 2 Mei 2020 hanya sebanyak 237.947. Artinya, angka uji PCR hingga 2 Mei 2020 hanya 952 per satu juta penduduk. Angka ini tentu sangat kecil.

Karena itu yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah saat ini adalah bagaimana mengendalikan dan mengatasi pandemi Covid-19. Keselamatan nyawa manusia harus lebih didahulukan daripada kepentingan ekonomi. Apalagi sekadar memenuhi kepentingan ekonomi segelintir orang, yakni para kapitalis (pengusaha/pemilik modal).

Karena itu solusinya tidak lain dengan syariat Islam. Dengan syariat Islam, wabah akan lebih mudah diatasi dan dikendalikan. Nyawa manusia pun bisa terselamatkan. Ekonomi juga tetap bisa berjalan.

Isolasi/karantina adalah di antara tuntunan syariat Islam saat wabah terjadi di suatu wilayah. Rasul saw. bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

“Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah kalian keluar dari wilayah itu.” (HR al-Bukhari).

Tindakan isolasi/karantina atas wilayah yang terkena wabah tentu dimaksudkan agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Karena itu suplai berbagai kebutuhan untuk daerah itu tetap harus dijamin.

Ini hanyalah masalah manajemen dan teknis. Relatif mudah diatasi. Apalagi dengan teknologi modern saat ini. Namun demikian, semua itu bergantung pada kebijakan dan sikap amanah Pemerintah sebagai pengurus rakyat.

Tindakan cepat isolasi/karantina cukup dilakukan di daerah terjangkit saja. Daerah lain yang tidak terjangkit bisa tetap berjalan normal dan tetap produktif. Daerah-daerah produktif itu bisa menopang daerah yang terjangkit baik dalam pemenuhan kebutuhan maupun penanggulangan wabah. Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan tidak terdampak.

Secara simultan, di daerah terjangkit wabah diterapkan aturan berdasarkan sabda Rasul saw.:

لاَ تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ

“Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat.” (HR al-Bukhari).

Untuk menerapkan petunjuk Rasul saw. itu harus dilakukan dua hal: Pertama, jaga jarak antarorang. Kedua, harus diketahui siapa yang sakit dan siapa yang sehat.

Jaga jarak dilakukan dengan physical distancing seperti yang diterapkan oleh Amru bin ‘Ash dalam menghadapi wabah Tha’un ‘Umwas di Palestina kala itu dan berhasil.

Adapun untuk mengetahui siapa yang sakit dan yang sehat harus dilakukan 3T (test, treatment, tracing). Kecepatan dalam melakukan 3T itu menjadi kunci. Harus dilakukan tes yang akurat secara cepat, masif, dan luas. Itupun masyarakat diberikan edukasi sehingga masyarakat faham akan pentingnya 3T

Lalu dilakukan tracing kontak orang yang positif dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Mereka yang positif dirawat secara gratis ditanggung negara. Tentu semua itu disertai dengan langkah-langkah dan protokol kesehatan lainnya yang diperlukan.

Dengan langkah itu bisa dipisahkan antara orang yang sakit dan yang sehat. Mereka yang sehat tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi dan tetap produktif. Dengan begitu daerah yang terjangkit wabah tetap produktif sekalipun menurun.

Dengan prosedur sesuai petunjuk syariat itu, nyawa dan kesehatan rakyat tetap bisa dijaga. Agama dan harta (ekonomi) juga tetap terpelihara. Kebijakan seperti itulah yang semestinya diambil dan dijalankan sekarang ini. Apalagi penerapan syariat Islam memang bertujuan untuk memelihara agama, nyawa, dan harta manusia. Wallahu A’lam bis showab.