Oleh: Mita Nur Annisa
(Pemerhati Sosial)

Berbicara hukum saat ini, sudah pasti sedang merujuk pada kasus Novel Baswedan yang sedang ramai menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Pasalnya, pelaku penyiraman hanya dituntut hukuman pidana 1 tahun penjara.. Apa alasan jaksa memberikan tuntutan yang dinilai ringan?
Dilansir oleh detiknews.com (11/06/2020), dalam pertimbangan surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2020), jaksa menyebut kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras ke badan Novel.
“Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan.
Dengan sekadar alasan manis yang diberi oleh si pelaku membuat putusan yang diambil oleh hakim membuat luka untuk korban dan jelas mematahkan fungsi hukum di negeri ini. Bagaimana tidak, penuturan yang telah diberi sangat tidak masuk akal. Apa ada sebuah tindakan ketidaksengajaan dapat mengenai wajah, lalu ditambahkan dengan keadaan motor yang oleng. Mana ada ketidaksengajaan yang dapat direncanakan dengan sematang itu. Pasti dari sebelumnya sudah tepat akan penyusunan taktik.
Seharusnya hal yang dilakukan para penegak hukum ialah lebih mengedepankan keadilan atas suatu persoalan. Apalagi Novel Baswedan adalah aparat penegak hukum yang aktif dalam pemberantasan korupsi. Sehingga memaksimalkan untuk menuntaskan perkara ini. Hal ni sungguh memberi kekecewaan bagi masyarakat serta memperlihatkan bagaimana sistem kerja hukum di negeri ini. Seperti tumpul dan buta sehingga tak berfungsi semestinya.

Diberitakan oleh Liputan6.com (14/06/2020), tuntutan satu tahun terhadap penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, mendapat perhatian publik termasuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI).
Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak mengatakan, pihaknya bisa memahami kekecewaan masyarakat atas tuntutan dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan.
Pihaknya berjanji akan memberikan sejumlah rekomendasi setelah persidangan berakhir.
Hal itu sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2011 Tentang KKRI. Barita mengutip pasal 13. Disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KKRI tidak boleh mengganggu tugas kedinasan dan mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan, sehingga untuk materi maupun teknis penuntutan adalah ranah kejaksaan.
“Kami tidak bisa intervensi sekarang karena proses penuntutan masih berjalan dan proses peradilan masih berjalan artinya sesudah putusan pengadilan barulah kami bisa melakukan fungsi-fungsi itu sehingga jangan sampai tugas-tugas komisi ini mengganggu proses persidangan,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (14/6/2020).

Menurut Barita, putusan hakim adalah dokumen yang sangat penting bagi komisi kejaksaan untuk memberikan evaluasi menyeluruh secara komprehensif dan obyektif karena dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak bisa dipisahkan dari proses penyidikan, pra penuntutan, penuntutan hingga putusan.
“Dan pertimbangan hakimlah yang akan sangat banyak menentukan apakah dakwaan dan tuntutan jaksa relevan dengan alat-alat bukti yang akan ditimbang oleh hakim. Jadi kami tidak boleh mengintervensi, mempengaruhi kemandirian jaksa,” ucap dia.
Kritik atas tuntutan jaksa terhadap penyerang Novel Baswedan juga ditunjukkan oleh pengamat politik Rocky Gerung. Menurutnya, tuntutan satu tahun oleh JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan tuntutan yang irasional.
Hal ini memberi keterangan kepada masyarakat bagaimana gambaran hukum di negeri ini. Kondisi ini sungguh memberi pukulan terhadap hukum di Indonesia karena keadilan tak dapat diraih.
Padahal kita berada di negara hukum yang konon merupakan pilar demokrasi yang diartikan sebagai negara yang memberi perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas, tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.

Dalam konteks keindonesiaan konsep negara hukum tersebut: ilusi, terlalu muluk-muluk bagi demokrasi, yang cacat sejak lahir. Alhasil inilah didikan dari sistem demokrasi-kapitalisme.
Berbeda dengan Islam, Islam adalah agama sempurna. Tidak ada sistem hukum di muka bumi ini sesempurna Islam. Allah Swt. berfirman:
اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ اْلاِسْلاَمَ دِ يْنًا
“Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu” (QS al-Maidah : 3).
Hukum Islam sangat lengkap dan mampu menjawab persoalan hukum dan keadilan. Menurut Syeikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitabnya Nidzam al-Uqubat bahwa sanksi di dalam hukum Islam terdiri 4 macam, yakni Had, Jinayat, Ta’zir, dan Mukhalafah. Sanksi (uqubat) memiliki fungsi pencegah dan penebus. Syeikh Muhammad Muhammad Ismail dalam kitabnya Fikr al-Islam menjelaskan bahwa sanksi berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Pencegah maksudnya dengan sanksi itu orang takut berbuat jahat, karena menyadari hukumannya berat. Penebus maksudnya orang berdosa di dunia harus mendapatkan hukuman agar ia terlepas siksa di akhirat.
Di dalam Al-Qur’an, Allah memerintahkan kita untuk berhukum dengannya dan mencampakkan sistem hukum buatan manusia:
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
“Maka, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan (Al-Qur’an) dan janganlah kamu mengikuti hawa hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Allah) yang telah datang kepadamu” (QS al-Maidah : 48).
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْ قِنُوْنَ
“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS al-Maidah : 50).
Hukum Islam Berpihak Kepada Kebenaran dan Keadilan
Praktik peradilan hukum positif mengalami banyak penyelewengan dan pelanggaran hukum. Penyelewengan itu justru dilakukan aparat penegak hukum (jaksa dan hakim) yang bermain mata dengan pihak-pihak tertentu yang menginginkan kasusnya dimenangkan atau diringankan. Praktik jual beli putusan pengadilan berjangkit di mana-mana, sehingga kerap kali kita dengar sindiran sinis “mafia peradilan”. Tentu berbeda halnya dengan hukum Islam. Hukum Islam ditegakkan pada siapa saja tanpa pandang bulu, pejabat, politikus, pengusaha, aparat penegak hukum, dan sebagainya. Dalam Islam, rasa takwa kepada Allah melahirkan penegak hukum yang jujur dan adil. Allah Swt. berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS An-nisa’ : 135).

Peradilan hukum Islam yang berlaku secara adil dan memuaskan para pihak. Suatu saat diajukan seorang pencuri wanita kepada Rasulullah untuk diadili dan dijatuhi hukuman/had potong tangan. Usamah ibn Zaid memohon keringanan hukuman kepada Rasulullah, namun sikapnya ini ditanggapi Rasul seraya bersabda, “Apakah kamu mengajukan keringanan terhadap salah satu hukuman dari Allah? Demi Allah, kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan ku potong sendiri tangannya” (HR Bukhari dan Muslim). Perkara lain, Khalifah Usman ibn Affan memerintahkan eksekusi hukuman qishash terhadap Ubaidillah ibn Umar (anak kandung mantan Khalifah Umar ibn Khattab) karena terbukti bersalah membunuh. Akan tetapi, eksekusi gagal dilaksanakan karena pihak korban memaafkannya, sebagai gantinya ia dikenakan pembayaran diyat (denda). Juga perkara, Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a yang berselisih dengan seorang Yahudi soal baju besi. Dalam proses persidangan Khalifah Ali r.a tidak bisa meyakinkan hakim karena saksi yang diajukan Ali adalah anak dan pembantunya. Akhirnya hakim memutuskan Yahudi tidak bersalah.
Islam sebagai agama dan sistem, dilaksanakan secara utuh dengan tegas. Adapun asas penerapan hukum Islam, pertama, ketakwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada syariat Islam, kedua pengawasan masyarakat, dan ketiga negara yang menerapkan syariat Islam secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syariat Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan akibatnya Islam sebagai agama dan ideologi (mabda) akan hilang dari bumi Allah ini.
Wallahu a’lam bishshawab
Mimpi Meraih Keadilan Di Sistem Demokrasi
Oleh: Mita Nur Annisa
(Pemerhati Sosial)

Berbicara hukum saat ini, sudah pasti sedang merujuk pada kasus Novel Baswedan yang sedang ramai menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Pasalnya, pelaku penyiraman hanya dituntut hukuman pidana 1 tahun penjara.. Apa alasan jaksa memberikan tuntutan yang dinilai ringan?
Dilansir oleh detiknews.com (11/06/2020), dalam pertimbangan surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2020), jaksa menyebut kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras ke badan Novel.
“Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan.
Dengan sekadar alasan manis yang diberi oleh si pelaku membuat putusan yang diambil oleh hakim membuat luka untuk korban dan jelas mematahkan fungsi hukum di negeri ini. Bagaimana tidak, penuturan yang telah diberi sangat tidak masuk akal. Apa ada sebuah tindakan ketidaksengajaan dapat mengenai wajah, lalu ditambahkan dengan keadaan motor yang oleng. Mana ada ketidaksengajaan yang dapat direncanakan dengan sematang itu. Pasti dari sebelumnya sudah tepat akan penyusunan taktik.
Seharusnya hal yang dilakukan para penegak hukum ialah lebih mengedepankan keadilan atas suatu persoalan. Apalagi Novel Baswedan adalah aparat penegak hukum yang aktif dalam pemberantasan korupsi. Sehingga memaksimalkan untuk menuntaskan perkara ini. Hal ni sungguh memberi kekecewaan bagi masyarakat serta memperlihatkan bagaimana sistem kerja hukum di negeri ini. Seperti tumpul dan buta sehingga tak berfungsi semestinya.
Diberitakan oleh Liputan6.com (14/06/2020), tuntutan satu tahun terhadap penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, mendapat perhatian publik termasuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI).
Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak mengatakan, pihaknya bisa memahami kekecewaan masyarakat atas tuntutan dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan.
Pihaknya berjanji akan memberikan sejumlah rekomendasi setelah persidangan berakhir.
Hal itu sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2011 Tentang KKRI. Barita mengutip pasal 13. Disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KKRI tidak boleh mengganggu tugas kedinasan dan mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan, sehingga untuk materi maupun teknis penuntutan adalah ranah kejaksaan.
“Kami tidak bisa intervensi sekarang karena proses penuntutan masih berjalan dan proses peradilan masih berjalan artinya sesudah putusan pengadilan barulah kami bisa melakukan fungsi-fungsi itu sehingga jangan sampai tugas-tugas komisi ini mengganggu proses persidangan,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (14/6/2020).

Menurut Barita, putusan hakim adalah dokumen yang sangat penting bagi komisi kejaksaan untuk memberikan evaluasi menyeluruh secara komprehensif dan obyektif karena dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak bisa dipisahkan dari proses penyidikan, pra penuntutan, penuntutan hingga putusan.
“Dan pertimbangan hakimlah yang akan sangat banyak menentukan apakah dakwaan dan tuntutan jaksa relevan dengan alat-alat bukti yang akan ditimbang oleh hakim. Jadi kami tidak boleh mengintervensi, mempengaruhi kemandirian jaksa,” ucap dia.
Kritik atas tuntutan jaksa terhadap penyerang Novel Baswedan juga ditunjukkan oleh pengamat politik Rocky Gerung. Menurutnya, tuntutan satu tahun oleh JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan tuntutan yang irasional.
Hal ini memberi keterangan kepada masyarakat bagaimana gambaran hukum di negeri ini. Kondisi ini sungguh memberi pukulan terhadap hukum di Indonesia karena keadilan tak dapat diraih.
Padahal kita berada di negara hukum yang konon merupakan pilar demokrasi yang diartikan sebagai negara yang memberi perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas, tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.
Dalam konteks keindonesiaan konsep negara hukum tersebut: ilusi, terlalu muluk-muluk bagi demokrasi, yang cacat sejak lahir. Alhasil inilah didikan dari sistem demokrasi-kapitalisme.
Berbeda dengan Islam, Islam adalah agama sempurna. Tidak ada sistem hukum di muka bumi ini sesempurna Islam. Allah Swt. berfirman:
اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ اْلاِسْلاَمَ دِ يْنًا
“Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu” (QS al-Maidah : 3).
Hukum Islam sangat lengkap dan mampu menjawab persoalan hukum dan keadilan. Menurut Syeikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitabnya Nidzam al-Uqubat bahwa sanksi di dalam hukum Islam terdiri 4 macam, yakni Had, Jinayat, Ta’zir, dan Mukhalafah. Sanksi (uqubat) memiliki fungsi pencegah dan penebus. Syeikh Muhammad Muhammad Ismail dalam kitabnya Fikr al-Islam menjelaskan bahwa sanksi berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Pencegah maksudnya dengan sanksi itu orang takut berbuat jahat, karena menyadari hukumannya berat. Penebus maksudnya orang berdosa di dunia harus mendapatkan hukuman agar ia terlepas siksa di akhirat.
Di dalam Al-Qur’an, Allah memerintahkan kita untuk berhukum dengannya dan mencampakkan sistem hukum buatan manusia:
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
“Maka, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan (Al-Qur’an) dan janganlah kamu mengikuti hawa hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Allah) yang telah datang kepadamu” (QS al-Maidah : 48).
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْ قِنُوْنَ
“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS al-Maidah : 50).
Hukum Islam Berpihak Kepada Kebenaran dan Keadilan
Praktik peradilan hukum positif mengalami banyak penyelewengan dan pelanggaran hukum. Penyelewengan itu justru dilakukan aparat penegak hukum (jaksa dan hakim) yang bermain mata dengan pihak-pihak tertentu yang menginginkan kasusnya dimenangkan atau diringankan. Praktik jual beli putusan pengadilan berjangkit di mana-mana, sehingga kerap kali kita dengar sindiran sinis “mafia peradilan”. Tentu berbeda halnya dengan hukum Islam. Hukum Islam ditegakkan pada siapa saja tanpa pandang bulu, pejabat, politikus, pengusaha, aparat penegak hukum, dan sebagainya. Dalam Islam, rasa takwa kepada Allah melahirkan penegak hukum yang jujur dan adil. Allah Swt. berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS An-nisa’ : 135).

Peradilan hukum Islam yang berlaku secara adil dan memuaskan para pihak. Suatu saat diajukan seorang pencuri wanita kepada Rasulullah untuk diadili dan dijatuhi hukuman/had potong tangan. Usamah ibn Zaid memohon keringanan hukuman kepada Rasulullah, namun sikapnya ini ditanggapi Rasul seraya bersabda, “Apakah kamu mengajukan keringanan terhadap salah satu hukuman dari Allah? Demi Allah, kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan ku potong sendiri tangannya” (HR Bukhari dan Muslim). Perkara lain, Khalifah Usman ibn Affan memerintahkan eksekusi hukuman qishash terhadap Ubaidillah ibn Umar (anak kandung mantan Khalifah Umar ibn Khattab) karena terbukti bersalah membunuh. Akan tetapi, eksekusi gagal dilaksanakan karena pihak korban memaafkannya, sebagai gantinya ia dikenakan pembayaran diyat (denda). Juga perkara, Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a yang berselisih dengan seorang Yahudi soal baju besi. Dalam proses persidangan Khalifah Ali r.a tidak bisa meyakinkan hakim karena saksi yang diajukan Ali adalah anak dan pembantunya. Akhirnya hakim memutuskan Yahudi tidak bersalah.
Islam sebagai agama dan sistem, dilaksanakan secara utuh dengan tegas. Adapun asas penerapan hukum Islam, pertama, ketakwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada syariat Islam, kedua pengawasan masyarakat, dan ketiga negara yang menerapkan syariat Islam secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syariat Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan akibatnya Islam sebagai agama dan ideologi (mabda) akan hilang dari bumi Allah ini.
Wallahu a’lam bishshawab