Oleh: Yudia Falentina, S. Hut (Pemerhati Sosial Masyarakat)

Dunia pendidikan kembali dihiasi dengan aksi mahasiswa diberbagai daerah di indonesia. Perwakilan mahasiswa melakukan aksi menuntut diturunkannya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), karena efek pandemi covid 19. Aksi ini didasari bahwa selama pandemi kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah, via daring. Tapi Kenapa biaya kuliah tetap dibayarkan penuh layaknya tak ada pandemi.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Ini diatur dalam Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja per semester. UKT berfungsi memberi subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua/wali setiap mahasiswa. Semakin tinggi pendapatan orang tua maka semakin tinggi pula UKT yang harus dibayar (biayakuliah.net).

Akibat banyaknya tuntutan tersebut, Menteri Pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan memberikan keringanan bagi mahasiswa terdampak covid-19. Keringanan tersebut berupa mencicil pembayaran denga setengah tanpa bunga, penundaan pembayaran sampai mahasiswa sanggup untuk melunasi. Selanjutnya dengan penurunan UKT sesuai dengan kemampuan mahasiswa (cnnindonesia.com, 20/6).

Permasalahan dunia pendidikan bukan kali ini saja terjadi. Sebelum pandemi covid-19 pun, sistem pendidikan di indonesia banyak meninggalkan rapor merah. Apalagi sejak kampus merubah menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP), yang membuka keran bagi komersialisasi kampus. Perubahan status ini menjadikan PTN/kampus memiliki wewenang untuk membuka usaha layaknya bisnis. Tak jarang sekarang PTN yang punya Convention Hall dan penginapan yang disewakan, serta banyak lagi usaha bisnis kampus lainnya.

Dengan status kampus yang berubah tadi, tak ada lagi beda antara kampus negeri dan kampus swasta. Keduanya sama saja, sama tinggi biaya kuliahnya. Sehingga yang bisa kuliah hanyalah mereka yang punya duit, yang tak silakan menyingkir. Begitu kenyataan yang ada. Padahal amanat UUD 1945 pasal 31 dikatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, negara harus menjamin pendidikan yang layak bagi warna negaranya. Tapi justru sistem pendidikan saat ini jauh panggang dari api. Alih-alih mencerdaskan, malahan semakin memperjelas jurang antara kaum berpunya dan kaum papa.

Panduan Islam dalam Mencerdaskan Manusia
Sistem pendidikan Islam yang tak hanya mencerdaskan manusia, juga mencetak generasi unggul pada masanya. Terbukti dengan banyak penemuan-penemuan dibidang pendidikan yang didominasi oleh kaum muslim. Kita mengenal metode aljabar hasil karya Al Khawarizmi yang sampai hari ini digunakan dalam pembelajaran matematika dan masih banyak lagi yang lainnya.

Semua keunggulan pada generasi terdahulu lahir dari sistem pendidikan islam yang mumpuni. Karena pendidikan dalam Islam bertujuan untuk :

Pertama, menjadikan generasi yang berepribadian Islam;

Kedua, menciptakan generasi yang menguasai pemikiran Islam dengan handal;

Ketiga, menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi/PITEK);
Keempat, menjadikan generasi yang memiliki ketrampilan yang tepat guna dan berdaya guna.

Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah/PT, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah. Rasulullah saw. bersabda:

Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).
Selain itu, setiap kegiatan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan. Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar-audiotorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, majunya sarana-sarana pendidikan dalam kerangka untuk mencerdaskan umat menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Hal ini sangat mudah dilaksanakan dalam sistem islam, karena negara islam punya baitul mall yang sanggup memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Berdasarkan sirah Nabi saw dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan gratis bagi seluruh warga negara yang ingin melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi, tentu saja dibiayai dari dana negara. Selain itu gaji guru juga mendapat prioritas utama yang juga diambilkan dari baitul mall atau kas negara.
Para mahasiswa juga diberikan beasiswa dari kas negara. Contoh praktisnya adalah Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas).

Kebutuhan mahasiswa sehari-hari juga dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian. Begitu pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Unggulnya sistem pendidikan islam telah ada yang mencontohkan. Yakni saat islam ditegakkan dalam bingkai aqidah yang menerapkan syariah. Jika sistem ini yang diadopsi negara, tentu kegemilangan sistem pendidikan akan kembali berulang. Dengan sistem ini tidak akan lagi ada mahasiswa dan orangtua yang direpotkan dengan biaya sekolah dan kuliah. Karena semua biaya sudah ditanggung oleh kas negara. Wallahu a’lam bi ash-showab.