Oleh: Ummu Syanum (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Bantuan UKT ala Kapitalisme, “Prank” Semata
Oleh: Ummu Syanum (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Setelah sekian lama tak mendengar semangat para mahasiswa, beberapa hari yang lalu puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN Banten, melakukan aksi demo terkait tuntutan penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Aksi berlangsung di depan Gedung Rektorat UIN Sultab Maulana Hasanudin Banten, Senin(22/6/2020). Demo sendiri berlangsung damai dan lancar, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Banten, Ade Riad Nurudin dalam orasinya menyampaikan, aksi ini dilatar belakangi oleh keluhan dan keresahan yang dialami oleh Mahasiswa UIN Banten. Terkait tidak adanya titik terang dari pimpinan kampus mengenai kebijakan yang diharapkan mahasiswa soal penggeratisan atau pemotongan UKT semester depan.

Menurut Ade, pihak kampus tidak serius dalam menanggapi keluhan mahasiswa, karena tidak semua orang tua mahasiswa mampu membayar UKT secara penuh akibat dampak dari pandemi ini (banten.news.co.id, 22/6/2020).

Tuntutan mahasiswa terkait penyesuaian UKT merupakan hal yang wajar dan lumrah. Dimasa pandemi, pemerintah sendiri menginstruksikan seluruh lini masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah. Termasuk aktivitas dalam bidang pendidikan. Mulai dari proses belajar hingga penugasan yang bersifat abstrak. Pelaksanaan kuliah secara online, berarti mahasiswa maupun dosen tidak dapat menikmati sarana dan prasarana yang tersedia di kampus. Meskipun mereka telah membayar UKT kampus. Beberapa mahasiswa mengeluh perkuliahan e-learning. Karena tidak adanya free access selama perkuliahan e-learning dan berdampak pada perekonomian mahasiswa. Apalagi mahasiswa yang tingkat perekonomiannya kelas menengah kebawah.

Seakan-akan mendengar dan merespons keluhan mahasiswa, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud 25 tahun 2020 terkait ketentuan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT). Nadiem mengatakan kebijakan ini dimaksudkan guna memberikan keringanan kepada mahasiswa ditengah pandemi virus Corona.

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merealokasikan daba Rp 1 triliun guna meringankan beban mahasiswa di masa pandemi. Nadiem mengatakan bantuan anggaran ini untuk 410 ribu mahasiswa, terutama di perguruan tinggi swasta atau PTS (detik.com, 19/6/2020).

Dari segala kebijakan yang diambil pemerintah, dan adanya tuntutan-tuntutan yang ada selama masa pandemi, harusnya bisa disikapi dengan penyesuaian kebijakan administrasi oleh penguasa. Pada dasarnya, prinsip kebijakan itu haruslah mempermudah, bukan mempersulit. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi dimasa pandemi sekarang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja.

Ini juga yang kemudian membuat sistem pendidikan hingga sekarang ini tidak baik-baik saja, karena paham kapitalisme-sekulerisme selalu mengutamakan materi untuk diri sendiri (penguasa) tanpa memikirkan kemaslatan umat (rakyat).

Pendidikan adalah tanggung jawab negara, termasuk perguruan tinggi. Islam mewajibkan umatnya untuk menempuh pendidikan, yakni menuntut ilmu.
Rasulullah SAW.bersabda,
“Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai) atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka.” (H.R Baihaqi).

Islam menempatkan pendidikan sebagai prioritas, bahkan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang harus seluruhnya oleh negara. Rasulullah memanfaatkan berbagai kesempatan yang mengandung nilai- nilai pendidikan dan juga menyampaikan ajaran-Nya dimana saja.

Dalam kondisi normal, Khilafah menyelenggarakan pendidikan secara gratis sejak jenjang dasar (ibtidaiyah) hingga tinggi (universitas). Dalam kondisi wabah seharusnya pendidikan diatur agar mendukung penyeselesaian wabah.

Perguruan tinggi (PT) butuh paradigma baru. Komersial dalam pendidikan akan membuat PT hanya akan diakses oleh mereka yang punya uang saja, sedangkan rakyat menengah dan kebawah tidak akan ada kesempatan. Padahal semua rakyat punya hak dalam pendidikan. Hal ini menjadikan janji bantuan hanya “prank” semata.

Semua ini karena diterapkan sistem kapitalisme di negeri ini. Sehingga untuk keluar dari semua ini kita harus kembali pada sistem pendidikan Islam.
Wallahu a’lam bishawab.