Oleh : Hervilorra Eldira, S.ST

DUKA KOMERSIALISASI TES CORONA
Oleh : Hervilorra Eldira, S.ST

Seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp2,4 juta. Padahal kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan. Ibu Ervina ditolak tiga rumah sakit karena biaya rapid dan swab testnya tidak ada yang menanggung. Sehingga di RS terakhir, anak dalam kandungannya meninggal.(bbc.com)

Kementerian Kesehatan meminta seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan yang positif corona berdasarkan hasil tes dan membutuhkan layanan kesehatan darurat, agar langsung berobat ke rumah sakit rujukan pemerintah Covid-19 supaya semua biaya ditanggung oleh pemerintah.

Asosiasi Rumah Sakit Swasta menjelaskan bahwa adanya biaya tes virus corona karena pihak RS harus membeli alat uji dan reagen sendiri, dan membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam uji tersebut. Biaya rapid test mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 500.000, sedangkan untuk swab test (alat PCR) antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta, belum termasuk biaya-biaya lain. Masa berlaku rapid test hanya tiga hari dan swab test tujuh hari. Setelah itu, hasil tes sudah tidak berlaku dan harus tes ulang. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan tingginya harga tes Covid-19 dikarenakan pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Mahalnya biaya tes Virus Corona juga dirasakan penumpang pesawat udara dan kapal laut. Berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas (SEGT) Nomor 7 Tahun 2020, salah satu persyaratan calon penumpang transportasi umum, baik laut dan udara untuk perjalanan harus tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku tujuh hari dan rapid test yang berlaku tiga hari pada saat keberangkatan.

Pengamat kebijakan publik dari dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut saat ini terjadi ‘komersialisasi’ tes virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini. Padahal jika merujuk keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan virus corona dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam dan diperkuat dalam penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 pemerintah harusnya menanggung semua biaya uji tes ini, baik rapid maupun swab test. Dan jika anggaran negara terbatas, pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes Covid-19, baik untuk rumah sakit swasta maupun pemerintah agar tidak terjadi komersialisasi tes virus corona.

Di musim pandemi seperti saat ini, seharusnya pemerintah hadir, tidak hanya sebagai regulator semata. Namun, peran nyata dari pemerintah amat sangat dibutuhkan. Alih-alih menyelesaikan permasalahan masyarakat, justru kebuntuan makin menjadi-jadi. Menjamurnya pengangguran, mahalnya harga pangan yang tidak terjangkau, sampai virus corona yang menghantui setiap hari. Kebijakan demi kebijakan dirasa mencla-mencle menunjukkan ketidaksiapan dan kapabilitasnya menghadapi berbagai dampak pandemi virus corona ini.

Islam sangat menghargai sebuah nyawa. Di sisi Allah ta’ala, nyawa kaum muslimin memiliki nilai yang cukup tinggi. Bahkan hancurnya dunia sekalipun, itu masih lebih ringan dibandingkan dengan hilangnya nyawa seorang muslim. Lebih tegas lagi, Nabi shallallahu’alaihi wasallam menyebutkan bahwa keagungan Ka’bah di sisi Allah ta’ala tidak melebihi agungnya nyawa seorang muslim.

Dalam riwayat dari Ibnu Abbas r.a ia berkata, “Ketika Rasulullah SAW memandang Ka’bah, beliau bersabda, ‘Selamat datang wahai Ka’bah, betapa agungnya engkau dan betapa agung kehormatanmu. Akan tetapi orang mukmin lebih agung di sisi Allah daripadamu’.” (HR. Al-Baihaqi dalam Syu’abul iman, no. 4014: shahih)

Berbeda dengan ideologi kapitalisme yang menjadikan harta sebagai sesuatu yang diagungkan. Maka wajar jika karena desakan krisis ekonomi pemerintah memberlakukan ‘new normal’ agar ekonomi tidak mandeg di tempat. Padahal pengkajian pemberlakuan new normal belum sependapat dengan sebagian besar para ahli. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dalam Islam yang menjaga jiwa. Negara Islam akan melakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh agar mampu untuk melindungi rakyatnya termasuk menjamin hajat hidupnya. Menjaga agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai baik saat pandemi maupun tidak. Karena menganggap itu sebagai kewajiban yang Allah turunkan kepada seorang khalifah, sang amirul mukminin.

Demikian, sebagaimana pesan Nabi SAW “Sungguh Imam (Khalifah) itu (laksana) perisai; orang-orang akan berperang di belakang dia dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya”. (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, Abu Dawud dan Ahmad).