Oleh: Naini Mar Atus Solikhah

Khilafah Solusi Krisis, Bukan Ancaman Di Tengah Pandemi
Oleh: Naini Mar Atus Solikhah
Saat ini dunia sedang menghadapi krisis besar yang bermula dari krisis kesehatan atau pandemic COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat sangatlah besar. Tercatat hingga 9 Juni 2020 sebanyak 33.076 + 1.043 kasus terkonfirmasi, 19.739 dirawat, 1.923 meninggal, dan 11.414 sembuh (Kompas.com). Selain menyebabkan kesehatan banyak orang terganggu hingga meninggal dunia, COVID-19 juga menjadi penyebab melemahnya perekonomian Indonesia.

Indonesia tergolong lambat dan sembrono dalam mencegah penyebaran COVID-19 bila dibandingkan dengan negara lain. Presiden dan pejabat tinggi negara cenderung menyepelekan dampak virus tersebut bagi masyarakat pada periode awal penyebaran, Januari–akhir Februari 2020. Selama hampir 6 bulan berlangsung, makin nampak betapa sistem politik, ekonomi dan kesehatan yang berjalan di berbagai negara gagal mengatasi masalah pandemi ini.

Meski ada perkembangan positif dalam penanganan COVID-19, seperti peningkatan pasien sembuh, usaha mitigasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sejauh ini masih dipandang belum maksimal. Tingkat tes cepat di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara lain. Selanjutnya, tingkat kesiapan tenaga medis dan fasilitas kesehatan pun terus diuji karena pertambahan pasien dari hari ke hari.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, mengalami krisis ekonomi pada tahun ini. Ketidakpastian mengenai kapan berakhirnya pandemi ini dikhawatirkan akan membuat perekonomian semakin jatuh. Di Indonesia sendiri, perekonomian cenderung mengalami penurunan, bahkan, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan yaitu dengan menurunkan suku bunga Landing Facility sebesar 25 bps menjadi 5.50 persen, BI 7-Day Reserve Repo Rate (BI7DRR) menjadi 4.75 persen, dan suku bunga Deposit Facility menjadi 4.00 persen (Suara.com).

Kondisi terkini utang luar negeri yang dimiliki Indonesia sudah menembus angka USD 410,8 Miliar atau sekitar Rp6.709 triliun pada akhir januari 2020, seperti dikutip dari sindonews.com. Dikarenakan penerimaan pajak juga mengalami penurunan dan berkurang akibat adanya COVID-19 maka alternatif yang di pilih untuk menutup kekurangan pajak yaitu dengan menambahkan utang baru. Pemerintah telah melakukan beberapa pinjaman asing atau utang luar negeri untuk memperoleh dana tambahan yang digunakan dalam penanganan Covid-19. Pada gilirannya, krisis akan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara miskin atau berkembang akan berada di antara yang paling terpukul.
Masyarakat di Indonesia sendiri telah merasakan dampak dari Covid-19 mulai dari kehilangan pekerjaan dan penerimaan gaji atau upah berkurang sedangkan pengeluaran yang membeludak, akhirnya tingkat angka kemiskinan semakin tinggi.

SMERU Research Institut (2020) baru-baru ini merilis hasil simulasi dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia berada di kisaran 9,22 persen hingga 9,71 persen. Artinya, jumlah orang miskin Indonesia kemungkinan akan bertambah sebesar 1,3 juta atau total orang miskin menjadi 26,09 juta. Jika ekonomi hanya tumbuh antara 1,2 dan 1 persen, tingkat kemiskinan diperkirakan menanjak antara 12,21 hingga 12,37 persen. Jumlah orang miskin naik sebanyak 8,03 hingga 8,45 juta atau total orang miskin di Indonesia menjadi antara 32,82 dan 33,24 juta.

Begitu pula di bidang politik, tak kalah semrawutnya, Pemerintah dan institusi kepolisian juga dinilai telah bertindak represif dalam merespon protes-protes di media sosial mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pemerintah dan parlemen pun dinilai telah “mengambil kesempatan di tengah kesempitan” karena membahas dan berencana mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal kalangan buruh dan koalisi masyarakat sipil menolak keras RUU tersebut. Bahkan yang terbaru, pemerintah dan DPR tengah mengusulkan untuk menggodok RUU HIP, yang sontak hal itu segera disadari dan ditolak oleh Umat Islam bahwa aroma RUU HIP tersebut untuk memuluskan Komunisme masuk kembali ke negri ini.

Di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada krisis keamanan. Perpanjangan masa PSBB di berbagai provinsi ditambah banyaknya pegawai yang di PHK serta dilepasnya sebagian besar narapidana akan memunculkan gesekan di masyarakat, misalnya, peningkatan kejahatan pencurian, perampokan, pemerasan, kekerasan dengan senjata api, kerusuhan dll.

Bila krisis keamanan ini tidak ditangani secara komprehensif dan berkeadilan akan menimbulkan krisis politik berikutnya. Mengingat sejarah kekerasan di Indonesia, peran elite politik dengan latar belakang partai atau organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai aktor pemicu krisis/provokator dan dalang konflik politik bersenjata patut untuk dicermati dengan saksama. Diskursus ketidakpuasan publik atas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 berpotensi menjadi isu yang paling pertama dipolitisasi sesuai kepentingan para kapitalis. Selain itu, sentimen kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang makin bertambah parah di tengah lingkungan pandemik juga kemungkinan besar akan berkembang lebih lanjut jika pemerintah gagal menyalurkan stimulus ekonomi dengan baik.

Sesungguhnya jalan keluar terbaik adalah menyadari kebutuhan terhadap sistem alternatif, bagi muslim adalah dengan kembali pada sistem Ilahi yaitu Khilafah. Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Di dalam sistem Khilafah, seluruh hukum-hukum Syariah akan diterapkan secara menyeluruh. Hukum ini berasal dari Allah SWT, Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta, memperjuangkan tegaknya adalah jalan menjemput pertolongan Allah.

Hal ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar r.a. ketika krisis melanda saat terjadi wabah. Khalifah Umar mengeluarkan kebijakan secara cepat, tepat dan komprehensif. Upaya optimal dilakukan segera dengan mengarahkan seluruh struktur, perangkat negara dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang terdampak.

Sejarah mencatat pelayanan pemimpin masa kekhilafahan sebagai masa keemasan bagi umat Islam. Krisis ekonomi, kesehatan bahkan politik yang terjadi di tengah pandemi ini terjadi karena penerapan sistem kapitalis sekuler yang mementingkan para kapital yang tidak adanya tanggung jawab negara dalam mengurusi rakyatnya. Karena sesungguhnya pemimpin dalam Islam adalah sebagai (pelayan) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Seperti yang disabdakan Rasulallah saw :
“Imam adalah raa’in (pengurus hajat hidup rakyat ) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad)

Jadi sangat aneh, jika Khilafah yang merupakan bagian dari ajaran Islam dijadikan sebagai suatu ancaman bagi suatu negeri. Sementara, Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat seluruh alam. Wallahu ‘alam.