Oleh : Ummu Dinar

Dampak dari adanya pandemi covid – 19 yang masih bergentayangan menghantui jagad Indonesia tak hanya memakan korban jiwa secara langsung. Penanganan yang terkesan tak serius dan makin amburadul berefek pada kebijakan baru yang lahir. Baik dari pihak pemerintah maupun bidang kesehatan.

Seperti kasus yang beberapa hari lalu heboh diberitakan. Seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp2,4 juta. Padahal kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan. (BBC.com, 18/6/2020)

Lagi – lagi publik harus disuguhi berita haru dan menyayat hati ditengah pusaran pandemi yang tak kunjung usai. Sudahlah banyak kekecewaan yang harus ditelan akibat kebijakan mencela mencle ala petinggi negeri. Ditambah beban hidup yang kian menghimpit menambah sesak nafas didada.

Kini masyarakat dibuat semakin terbebani dengan mahalnya biaya tes Corona yang dirasakan begitu tinggi bagi kalangan kurang mampu.

Varian harga tes Corona di Indonesia memang berbeda-beda antara tempat satu dengan lainnya. Biaya rapid test mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000, sementara untuk swab test (alat PCR) antara Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta, belum termasuk biaya-biaya lain.

Di sebuah marketplace harga alat rapid test impor dari China Rp 295.000. Yang akurasinya diklaim mencapai 95 persen hanya dalam waktu 15 menit. (Kompas.com, 24/3/2020)

Namun, ada juga yang menjual dengan harga Rp 900.000 per buahnya. Rata-rata harga alat rapid test di bawah Rp 1 juta.

Sementara itu untuk tes PCR dan swab harganya lebih mahal, mencapai jutaan rupiah.

Di RS Universitas Indonesia biaya pemeriksaan tes swab termasuk PCR sebesar Rp 1.675.000 termasuk biaya administrasi.

Di Riau, harga tes swab per orang Rp 1,7 juta. Harga tersebut merupakan tes swab mandiri di RSUD Arifin Achmad. (Kompas.com, 2/6/2020)

Sementara itu di Makassar ada yang menjual tes swab seharga Rp 2,4 juta, yaitu di RS Stellamaris. (Kompas.com, 17/6/2020)

Sudahlah biaya nya mahal, masa berlaku rapid test hanya tiga hari, dan swab test tujuh hari. Setelah itu, hasil tes sudah tidak berlaku dan harus tes ulang. Sungguh merepotkan dan menyulitkan bagi rakyat.

Mengapa biaya tes Corona menjadi begitu mahal? Dimana peran para pengambil kebijakan di Negeri ini?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut saat ini terjadi ‘komersialisasi’ tes virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini. (BBC.com, 18/6/2020)

Menurut Trubus harus ada dua solusi yang diambil pemerintah dalam hal ini agar tidak terjadi komersialisasi biaya tes Corona.

Pertama pemerintah menanggung semua biaya uji tes. Baik rapid maupun swab test berdasarkan keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan virus corona dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam dan diperkuat dalam penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, jika anggaran negara terbatas, pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes Covid-19, baik untuk rumah sakit swasta maupun pemerintah.

Sedangkan, menurut Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, menjelaskan tingginya harga tes Covid-19 dikarenakan pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Benarlah karena tidak ada patokan Harga Eceran Tertinggi atau HET sehingga masing-masing instansi dengan bebas menetapkan harga. Sehingga muncullah tudingan bahwa RS hanya mengambil untung sebanyak-banyaknya dari komersialisasi tes Corona ini.

Namun tudingan bahwa RS hanya mengambil untung sebanyak-banyaknya dari komersialisasi tes Corona pun dibantah oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI).

Ketua Umum ARSSI, Susi Setiawaty, menjelaskan bahwa tudingan “mahalnya” tes virus corona disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, pihak rumah sakit harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes.

Kedua, biaya untuk membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam tes tersebut, dari dokter, petugas laboratorium, hingga petugas medis yang membaca hasil tes tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun bertanya kemana anggaran penanganan Corona yang mencapai 905,1 T itu? Kalau masyarakat masih harus membayar sendiri biaya tes mandiri yang dilakukan di Rumah Sakit swasta?

Sistem kesehatan berbasis asuransi yang selama ini dibanggakan pun ternyata tak memberikan jaminan. Padahal rakyat sudah membayar iuran premi setiap bulan, bahkan harus kena denda bila nunggak. Saat butuh layanan malah harus bayar sendiri. Tak heran memang karena birokrasi layanan dibuat berbelit demi meraup banyak duit.

Bahkan ironisnya rezim penguasa justru mendukung bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi para kapital dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan. Tak peduli akan banyak rakyat yang dikorbankan.

Beginilah tabiat penguasa dalam sistem Kapitalisme. Sistem yang jauh dari kata manusiawi. Semua urusan termasuk kesehatan diukur dengan takaran untung dan rugi.

Sebab sistem Kapitalisme tegak diatas paradigma yang rusak, yakni Sekularisme. Sekularisme berarti menafikan nilai kebaikan halal dan haram. Tak boleh ada campur tangan dari sang Khaliq dalam pembuatan aturan kehidupan.

Berbeda jauh dengan negara yang menerapkan sistem Islam yang dibangun berdasarkan landasan keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai hamba Allah SWT. Ia diberikan amanah untuk mengatur bumi ini dengan syariat yang datang dari pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan Allah SWT.

Dalam Islam jaminan kesehatan itu wajib diberikan oleh negara kepada rakyat. Sebab dalam Islam kesehatan merupakan kebutuhan dasar atau primer yang harus difasilitasi oleh negara. Sebab Pemimpin dalam Islam berperan sebagai ra’in atau pengurus dan pemeliharaan rakyatnya.

Ini sesuai dengan sabda Rasul Saw:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari).

Jaminan kesehatan dalam Islam memiliki empat sifat. Pertama, universal, maksudnya tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Tidak dibedakan pula antara orang kaya atau miskin.

Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak akan dibebani biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah. Sebab tidak akan ada koorporasi dalam bidang kesehatan yang dikuasai oleh pemilik modal dalam hal ini swasta.

Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon.

Wallahu’alam bishawab.