Oleh: Indriyatul Munawaroh (Aktivis Muslimah)

Persoalan dibidang pendidikan masih menjadi perbincangan panas khususnya dikalangan mahasiswa. Akibat pandemi Corona yang melanda negeri ini, banyak mahasiswa yang terdampak secara ekonomi sehingga berpengaruh pada pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal). Walhasil, merebaklah demonstrasi mahasiswa diberbagai daerah dengan tuntutan utama penurunan bahkan penggratisan UKT.

Seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur, puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) melakukan aksi demonstrasi menuntut penurunan uang kuliah tunggal (UKT) ditengah pandemi corona (okezone.com, 18/06/20). Bahkan di Jakarta, mahasiswa sampai turun ke Gerbang Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka meminta adanya audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi (detik.com, 22/06/20).

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim juga telah mengeluarkan Permendikbud 25 Tahun 2020 terkait ketentuan penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT). Yang pada akhirnya terdapat 4 skema pembayaran UKT, yaitu penundaan pembayaran UKT, pembayaran secara dicicil, penurunan level UKT, dan beasiswa (Kompas.com, 05/06/20).

Pada kenyataannya, jika dicermati dengan mendalam keringanan UKT memiliki beberapa poin yang tidak sesuai dengan harapan mahasiwa. Seperti halnya skema keringan pembayaran UKT bukan hanya berbentuk penurunan UKT saja akan tetapi bisa dalam bentuk penundaan pembayaran dan pencicilan UKT. Sehingga tidak semua mahasiswa bisa merasakan penurunan UKT. Skema ini menunjukkan solusi parsial yang tentunya masih menyisakan problem bagi orang tua untuk membiayai uang kuliah anaknya.

Selain itu bagi mahasiswa yang ingin menurunkan UKT perlu melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi masing-masing. Syarat itu seperti halnya surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19, slip gaji atau surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah terdampak pandemik Covid-19, dan surat pemutusan hubungan kerja atau bukti lainnya yang sah (Kompas.com, 05/06/20). Maka, ketika mahasiswa tak mampu memenuhi kriteria ini, pupuslah harapan untuk mendapatkan keringanan UKT. Yang memilukan lagi, penurunan UKT ini hanya berlaku untuk satu semester saja.

Meski akhirnya Kemendikbud menetapkan ada skema penurunan UKT, semestinya disadari oleh masyarakat bahwa pendidikan adalah hak warga negara. Negara wajib menyediakan secara gratis dan berkualitas. Mahasiswa dan masyarakat harus menuntut hak mereka, agar Negara tidak hanya menjadi regulator saja tapi menyediakan pendidikan gratis yang bisa diraskan oleh semua masyarakat.

Kehadiran negara yang hanya berwujud penurunan UKT di masa pandemi sama saja dengan membiarkan berlangsungnya tata kelola layanan masyarakat yang menyengsarakan. Dimana masyarakat akan merasa puas hanya dengan penurunan biaya pendidikan. Tidak menyadari bahwa pendidikan gratis adalah kewajiban negara bukan sekedar pertolongan dikala pandemi menyerang saja.

Berbeda halnya jika Negara berperan secara penuh dalam menyediakan akses pendidikan secara gratis dan berkualitas. Tentu masyarakat tidak akan merasa kesulitan sejak awal, tidak akan ambil pusing dengan keberlangsungan pendidikan dikala pandemi.

Kondisi ini hanya bisa diterapkan negara ketika pemerintah menyadari bahwa tanggung jawab mengurusi umat adalah mutlak ditangannya, bukan ditangan masyarakat itu sendiri. pemerintah yang sadar itu adalah yang paham bahwasannya sistem dan tata kelola negara ini bersumber pada syariat yang benar, yaitu syariat Islam. Bukan bersumber dari pemikiran sekuler-liberal seperti saat ini yang meniscayakan negara hanya sebagai regulator kebijakan saja.

Maka, jika masyarakat khususnya mahasiswa menginginkan biaya pendidikan gratis dan berkualitas bahkan kehidupan diseluruh sektor terjamin, mereka harus sadar terlebih dahulu bahwa sistem yang diterapkan saat ini tidak bisa membawa mereka pada kebaikan tapi akan membawa pada kesengsaraan semata. Masyarakat juga harus sadar agar berubah dari kondisi bermandikan lumpur pekat ini menuju kondisi bersih dan bermartabat.