Oleh: Maman El Hakiem

Parlemen itu ciri khas negara menerapkan sistem demokrasi. Mereka yang duduk di parlemen adalah para wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan secara langsung atau pun tidak langsung melalui Pemilu, yang mereka sebut sebagai pesta demokrasi. Pemilihan dilakukan secara periodik, misal seperti di negeri ini lima tahun sekali.

Pemilu diselenggarakan bukan hanya dalam rangka memilih wakil rakyat, tetapi juga kepala negara. Kepala negara atau presiden di masa orde baru dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun pasca reformasi dipilih secara langsung. Tentu, dalam kacamata demokrasi, semua pilihan diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan. Kedaulatan maknanya rakyat sendiri yang membuat aturan atau hukum untuk diterapkan.

Inilah inti demokrasi, rakyat membuat hukum sendiri melalui para wakilnya di parlemen, di negeri ini dikenal Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi utama DPR adalah melegislasi hukum atau perundang-undangan.Sebagai badan legislatif, keberadaan parlemen sarat dengan permainan kotor tawar menawar harga pasal yang akan dijadikan undang-undang. Namanya saja wakil rakyat, padahal sebenarnya tidak merepresentasikan kepentingan rakyat, karena mereka dipilih oleh rakyat, namun dengan “membeli” suara rakyat.Jadi, wajar barang yang sudah dibeli tidak ada lagi keterikatan dengan penjualnya. Inilah mirisnya suara rakyat dalam sistem demokrasi, jangan berharap akan keluar undang-undang yang memihak, membela apalagi untuk kesejahteraan rakyat.

Banyak produk dari parlemen(DPR) yang justru memicu keresahan dan beban berat bagi rakyat, seperti yang lagi heboh RUU Minerba, Corona dan HIP. Mereka sejatinya memang bukan mewakili rakyat, tetapi oligarki kekuasaan, artinya kelompok elit yang yang telah membeli suara rakyat di parlemen. Kekuatan parlemen tidak lain kekuatan para pemodal yang menanamkan sahamnya pada pesta demokrasi legislatif, pemilihan presiden atau kepala daerah.

Sungguh sangat mengherankan jika masih ada tokoh muslimin, mensejajarkan keberadaan parlemen dengan “majelis umat” dalam sistem pemerintahan Islam. Secara fungsi dan kedudukan, kedua hal tersebut jauh berbeda. Majelis umat adalah refresentasi umat (muslim dan non muslim), yang dipilih oleh rakyat melalui semisal pemilihan umum,namun fungsinya sekedar penyampaian pendapat dan koreksi atas kekuasaan(muhasabah al hukam), jika diketahui penguasa berlaku dzalim, menyalahi aturan hukum syara dalam menjalankan kekuasaannya.

Mereka yang duduk di majelis umat tidak akan pernah membeli suara dari rakyat, karena sebagai “wakil” tidak memiliki kepentingan pribadi. Khalifah sebagai kepala negara akan selalu memperhatikan segala urusan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku secara umum, menyangkut muamalah dan siyasah, bukan dalam perkara akidah dan ibadah(minus zakat dan jihad). Maka, mereka yang non muslim pun memiliki wakil di majelis umat, hanya saja bukan untuk menyampaikan pendapat, melainkan sekedar koreksi jika ada kebijakan negara yang mendzalimi mereka yang non muslm.( Syaikh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitab “Ajhizah ad Daulah al Khilafah fii al Hukmi wa al Idaaroh”, cet 2015).

Dengan demikian, keberadaan majelis umat berbeda dengan Parlemen dalam sistem demokrasi. Adanya kesamaan dalam pengambilan keputusan, berupa musyawarah atau suara terbanyak, tetapi harus dilihat pokok masalahnya. Rasulullah saw. pernah mengambil pendapat Hubab al Mundzir terkait persiapan teknis penempatan pasukan dalam perang Badar yang memang butuh pendapat ahlinya, sedangkan dalam perang Uhud beliau mengambil pendapat mayoritas, mengeyampingkan pendaparnya sendiri. Sungguh cermin betapa musyawarah ditempatkan dalam koridor yang benar, tidak seperti sistem demokrasi yang sering menipu rakyat karena dijadikan dasar hukum perbuatan, padahal manusia dilarang membuat hukum sendiri. “Menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah SWT.” (QS Yusuf:40).

Wallahu’alam bish Shawwab.***