Oleh : Umi Rizkyi (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Sebuah drama yang lagi-lagi nampak di depan mata masyarakat yang opimal dan diperankan secara maksimal oleh pelakunya. Begitu nyata dan begitu nampak dengan kasat mata segala tingkah laku yang begitu dramatis. Betapa tidak, sekalipun kau dlam kondisi marah kau tak lepas dari membaca teks, ini menunjukkan salah satu properti dramamu yang tak bisa lepas darimu. Tak dipungkiri, sebuah drama kan pasti ada pelaku, setting, sarana prasarana, klimak cerita dan sebagainya.

Seperti yang dilansir oleh detikNews.com (Minggu 28/6/2020)_ Jakarta, Presiden Joko Widodo alias Jokowi, memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi Covid-19. Tak tanggung-tanggung Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Sekali lagi langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, jelas Jokowi kepada kabinet Indonesia maju, dalam rapat terbatas yang ditayangkan di YouTube Setpres Minggu 28/6/2020.

Katanya, hal untuk menangani Covid-19 ini diambil oleh pemerintah antara lain, bisa membubarkan lembaga, bisa reseffle untuk kepikiran kemana-mana dia. Entah bikin Perppu baru lagi yang lebih penting. Kalau memang diperlukan suasana ini harus ada. Suasana ini bapak/ibu tidak merasakan itu sudah, jelasnya.

Sesungguhnya kalau kita pelajari lebih dlam lagi, sikap marahnya kepala negara terhadap kabinetnya ini merupakan sikap cuci tangan pemerintah terhadap gagalnya pemerintah menangani pandemi Covid-19. Secara logika, dan berdasarkan akal sehat, maka sebenarnya baik-buruknya kinerja kabinet merupakan tanggung jawab pemimpin yang memberi amanah dan menunjuk mereka.

Dalam pengukuhan Indonesia Maju kemarin , tak ada visi misi baru di sini. Kecuali visi dan misi presiden. Dan ternyata kabinet yang dipilih tidak memiliki kapabilitas didalam mengemban amanahnya. Apalagi akan megurusi dan melayani rakyat.

Sesungguhnya, drama semacam ini telah tercium sejak awal bahkan sebelum masa kepemimpinannya berlangsung. Tidak ada pidato yang tidak menggunakan teks selama dia sampaikan. Hal ini menunjukkan, nampaknya apa yang dilakukan ini merupakan pesanan para cukong dalam penyuksesanya kemarin dalam pemilihannya. Sehingga, mau tidak mau, dia harus menepati apa maunya pendukung dibalik keberhasilan mendapatkan kursi jabatan itu. Telah jelas, bahwa kapitalisme-demokrasi tidak ada yang gratis.

Semua tidak akan terjadi jika sistem dan aturan yang diterapkan adalah Islam. Di mana, pada sistem Islam landasan yang benar dan sholih dalam pengambilan kebijakan. Akan tetapi selama dalam cengkeraman dan koridor Kapitalisme-sekulerisme tidak akan lahir kebijakan yang benar dan sholih karena yang menjadi tujuan utama adalah keuntungan para kapital.

Kebijakan yang sholih dan benar akan lahir dari penerapan aturan yang berasal dari Allah SWT Sang Maha Benar. Sistem pemerintahan itu adalah khilafah. Di mana, pemerintah bertanggung jawab atas segala kepentingan rakyat, termasuk dalam masa pandemi sekalipun.

Di dalam struktur pemerintahan dalam bentuk kekhilafahan, terdapat yang namanya Muawin di mana tugasnya untuk membantu tugas kholifah. Muawin ini diangkat dan diberhentikan oleh kholifah.

Oleh karena itu, maka kholifah akan menunjuk Muawin sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat yaitu, laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, mampu dan termasuk di antara orang-orang yang memiliki kemampuan dan berkompeten dalam semua tugas yang diwakilkan kepadanya.

Kholifah pun wajib mengontrol dan mengawasi tugas-tugas Muawin, termasuk Pengaturan yang diberlakukannya sehingga ia bersungguh-sungguh bisa melaksanakan tanggung jawab mengurusi urusan umat.

Oleh karena itu, untuk memudahkan rakyat dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat termasuk dalam kondisi pandemi. Maka akan dibentuk departemen kemaslahatan umum yang tugasnya mengurusi urusan umum. Kholifah mengangkat seorang direktur profesional untuk masing-masing kemaslahatan. Baik urusan kewarganegaraan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketenagakerjaan dan sebagainya.

Departemen kemaslahatan umum, bertanggungjawab kepada kholifah dan terikat dengan hukum Syara’ serta pengaturan-pengaturan yang ada. Pembiayaannya diambil dari Baitul Mal yang siap disalurkan kapanpun.

Di dalam kholifah terdapat tiga strategi untuk pengoptimalan dalam pengaturan kemaslahatan masyarakat, di antara lain: pertama, kesederhanaan aturan. Dengan mudahnya peraturan maka akan memberikan kemudahan dan kepraktisan. Ke dua, ketepatan dalam transaksi. Ke tiga, ditangani oleh orang-orang yang mampu dan profesional.

Dengan adanay khilafah itulah, kesejahteraan dan kemakmuran di dalam keluarga, masyarakat bahkan negara akan tercapai. Kini saatnya kita tinggalkan kapitalisme-demokrasi, yang hanya meraih keuntungan bagi para kapital, tanpa memperhatikan dan mementingkan urusan rakyat. Mari kita beralih pada aturan yang berada dari Sang Maha Benar, yaitu Allah SWT. Allahualam bisowab.