Oleh: Yeni Marlina, A.Ma
(Pemerhati Kebijakan Publik, Aktifis Muslimah)

Memang tidaklah mudah menangani sebuah krisis kenegaraan, jika paradigma krisis dipandang sebagai bagian penting atau tidak penting. Kerap akhirnya memilih langkah yang lebih diprioritaskan. Tergantung sudut pandang terhadap krisis yang sedang mendera negara.

Negara kita ini misalnya tak lepas-lepas dari masalah yang sudah sampai titik krisis yang memuncak. Krisis sosial masyarakat yang terus massif hingga meningkatkan rasa tidak aman, krisis budaya menghantarkan kehidupan hedonis yang telah melupakan nilai-nilai keluhuran agama. Demikian juga krisis pendidikan bukan hanya biaya mahal yang menjadi beban, namun jiwa-jiwa rentan yang tidak tahan dengan beban kehidupan. Krisis politik dan hukum telah menyeret segenap pengambil kebijakan melanggar hukum itu sendiri. Krisis ekonomi apalagi, negara tambah sibuk mencari hutang sana-sini. Karena kekayaan sumber daya alam tidak lagi bebas dikelola sendiri. Hidup sehat yang menjadi gairah umat, terpaksa harus berjuang sendiri karena negarapun tidak mampu memfasilitasi.

Impian menjadi negara maju, rasa-rasanya seperti mendorong mobil mogok yang tidak maju-maju. Ini sedikit ilusi tentang negeri ini.

Memuncak sejak krisis ketahanan imun masyarakat menurun hingga virus Corona mampu melumpuhkan sendi-sendi kesehatan umat. Dalam waktu beberapa bulan, pandemi krisis global Covid-19 mampu menguak berbagai krisis semakin tajam. Bukan hanya sekedar permasalahan sarana alat kesehatan dan tenaga kesehatan saja, namun masalah laju peningkatan kasus hingga tulisan ini dibuatpun masih dalam hitungan angka yang cukup tinggi. Efeknya saling berhubungan dengan aspek kehidupan yang lain, baik pendidikan, keamanan, politik, ekonomi bahkan ketidakstabilan berbagai struktur pemerintahan.

Muncul narasi “sense of crisis” dari pimpinan tertinggi negeri ini. Sebagaimana berita yang dirilis katadata.co.id 28/06/2020,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri membuat kebijakan luar biasa (extraordinary) untuk menangani krisis akibat pandemi Covid-19. Jika para menteri membuat kebijakan biasa saja seperti kondisi normal maka Jokowi mengancam akan merombak kabinet (reshuffle). Kinerja sejumlah sektor mendapat sorotan.
Disampaikan saat berpidato membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni lalu, Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya. “Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres signifikan (dalam penanganan krisis akibat Covid-19). Tidak ada,” kata Jokowi dalam video sidang kabinet tersebut yang baru diunggah Sekretariat Presiden di akun Youtube resminya, minggu (28/6).

Jokowi meminta para menteri memiliki sense of crisis yang sama dalam menangani kondisi tersebut. “Jangan biasa-biasa saja, jangan anggap normal,” katanya.
Jokowi melihat masih banyak bawahannya yang menganggap kondisi saat ini masih normal sehingga kerjanya standar saja. “Ini harus extraordinary. Perasaan ini harus sama, kalau ada satu saja berbeda bahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan biasa-biasa saja, anggap ini normal.
Termasuk dalam persoalan belanja kementerian yang belum memuaskan.
Beberapa sektor yang mendapat sorotan, pertama bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggaran yang belum tersalurkan.
Kedua, bantuan sosial ke masyarakat. “Ini harusnya 100% sudah disalurkan,” katanya.
Ketiga, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu,” kata Jokowi.

Jokowi mendesak para menteri membuat langkah dan kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis saat ini. Bentuknya bisa berupa pembuatan aturan baru. Presiden pun siap mendukung jika memang dibutuhkan untuk membuat peraturan presiden, bahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Presiden siap pertaruhkan reputasi politiknya. Langkah apapun akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat Indonesia begitulah katanya. Bahkan, Jokowi siap mengambil langkah lebih besar lagi, seperti membubarkan lembaga atau reshuffle kabinet.
Semua ungkapan tersebut mengarah kepada tajuk sense of crisis harus ada.

Lain lagi di bidang ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan stimulus fiskal untuk penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi ‘musuh baru’. Permasalahan ini terjadi di level operasional dan proses administrasi.

Permasalahannya, tiba-tiba narasi seperti ini baru muncul di saat krisis benar-benar sudah diambang kritis melanda seluruh sendi kehidupan. Rakyat sudah terlalu lama menderita dengan berbagai krisis, sampai-sampai lelah untuk sekedar kritis. Rakyat selalu menjadi objek penderita mengikuti arah kebijakan penguasa. Bukankah beberapa bulan terakhir adalah saat-saat sensitifitas para pengayom rakyat (baca:jajaran penguasa) justeru meningkat. Dan empati terhadap nasib rakyat yang tengah berjibaku dengan pandemi segera diselamatkan. Namun belum lupa dalam ingatan kesibukan itu justeru teralihkan dengan langkah ini dan itu yang menyentuh sensitifitas nurani rakyat. Pemerintah menaikan tarif BPJS yang harusnya layanan gratis kesehatan menjadi hak rakyat, tarif listrik yang cukup menyengat, impian berangkat ke Baitullah dananyapun dipakai inisiatif sepihak, disaat butuh gaji utuh negara rancang Tapera, aset-aset negara dikebiri dengan undang-undang minerba, niat baik untuk mengingatkan penguasa diseret kepenjara, masa tua menunggu tabungan pensiunpun belum kunjung diterima, keberanian membuat rancangan undang-undang berdiri diatas asas suka-suka.

Semua langkah tersebut dengan mengatasnamakan upaya menangani pandemi. Sungguh miris kenapa muncul narasi sensitifitas setelah nyawa dipertaruhkan berjuang yang berujung dengan banyaknya kematian. Kenapa sensitif tidak dari awal dengan peka buat kebijakan menyelamatkan rakyat. Coba-coba social distancing, PSBB hingga new normal life jalan menuju Herd Immunity memaksa rakyat cenderung bertarung dalam ketidakpastian.

Kalimat baru sense of crisis ini sungguh membuat miris dan kritis. Harusnya rakyatlah yang akan bertanya where sense of critis dimanakah kepakaan para pelindung negeri terhadap kondisi yang semakin kritis?.

Ironis, wajah sistem kapitalis semakin nyata. Tidak bisa diharapkan, alih-alih mensejahterakan seluruh rakyat sekedar menangani krisis saja tidak mampu. Petinggi negara tampil marah, mengkritisi kinerja para menteri yang dianggap tidak memiliki sense of crisis terhadap nasib rakyat begitulah kira-kira arti dibalik narasi ini. Logisnya bukankah seluruh jajaran struktur negara bekerja sesuai rekomendasi pemimpin tertinggi. Bahkan menjadi representasi wajah asli penataan negeri ini. Inilah cacat bawaan sistem kapitalis yang tidak bisa di recorvery (dipulihkan), sistem ini sudah seperti bangunan siap roboh dan tidak bisa lagi ditopang karena rapuh dari pondasinya (asas mendasar), tidak bisa lagi hidup didalamnya kecuali bersiap terhimpit atau binasa oleh reruntuhan puing-puingnya.

Kritis mendasar harus muncul dari sudut pandang yang tepat, perlu disadari seyogyanya yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi adalah landasan yang benar dalam mengambil kebijakan. Kebijakan dengan mindset yang benar, yang lahir dari sudut pandang berfikir yang cemerlang yaitu menjadikan Islam sebagai asas yang akan menghantarkan umat ini kepada tujuan yang jelas yaitu tujuan menjalani hidup untuk beribadah, beramal cikal bekal kehidupan nanti yang kekal, di akhirat.

Selama mempertahankan sistem kapitalis sama artinya gagal untuk ke sekian kalinya, karena sistem kapitalis tidak akan pernah melahirkan kebijakan yang sense of crisis ketika itu melanda kehidupan rakyat kecuali hanya bagi para pemodal kapital. Bukan tampil melayani seluruh rakyat. Bukankah buruknya kinerja para pembantu tergantung arahan pemimpin?, kekesalan presiden ini justeru mengkonfirmasi ketidakmampuan pemerintah dalam menangani wabah. Bukankah saat pengukuhan kabinet baru presiden menyampaikan tidak ada visi-misi kabinet, kecuali visi-misi presiden. Bukti bahwa kabinet yang dibangun adalah kabinet rezim oligarki. Melayani segelintir kepentingan, bukan bagi seluruh rakyat.

Berlindung dibalik jargon manfaat, sistem kapitalis perlahan tapi pasti akan mengikis rasa sensitifitas naluri insaniyah. Perlombaan dunia telah mendorong penganut ide ini mati rasa terhadap tanggung jawabnya. Hanya demi atas nama kimah madiyah, materi telah menutup mata diatas derita jutaan jiwa.

Jauh berbeda dengan indahnya peran sistem Islam. Negara yang menempatkan diri sebagai pengurus rakyat, benar-benar menjaga rakyat siang dan malam. Para pemimpin mulai dari khalifah hingga jajaran struktur yang duduk dalam kelembagaan negara semua memiliki rasa yang sama dan cita-cita yang sama yaitu menjaga umat dan menebar kebaikan Islam dengan dakwah. Sense of crisis mereka selalu ditempa, karena dorongan nilai pengabdiannya lillahi ta’alla karena Allah semata, jauh dari kesenangan dunia yang hanya sementara.

Jajaran struktur pemerintahan dibawah khalifah adalah orang-orang pilihan berdasarkan kapabilitas dan teruji secara mental dan ihsas terhadap kepentingan rakyat dengan landasan syariat.
Khalifah akan dibantu oleh para mu’awin, yang siap bertugas dengan arahan khalifah. Baik pembantu dalam tataran urusan pemerintahan (mu’awin at-tafwidh) maupun tataran administratif (mu’awin at-tanfidz). Para mu’awin ini ditunjuk dan diangkat langsung oleh khalifah. Seperti Abu Bakar dan umar adalah dua orang mu’awin Rasulullah saw, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah dua orang pembantu Umar saat menjadi khalifah. Dan seterusnya selalu ada mu’awin dalam struktur negara khilafah yang bertugas membantu merepresentasikan kebijakan khalifah dalam berbagai urusan rakyat.

Demikianlah para pembantu dan bawahan khalifah ini seleksi orang-orang pilihan yang dipastikan kelayakannya (kemampuan dan kecakapan), untuk memegang amanah termasuk memiliki ilmu serta dikenal ketaqwaannya. Ketaqwaan menjadi dasar dalam keabsahan para jajaran struktur negara. Mereka tidak dipilih berdasarkan suara terbanyak ala demokrasi, apalagi bagi-bagi kursi antara partai pendukung dan pemodal. Hal ini tidak dikenal dalam Islam, tapi mereka di pilih dan ditetapkan oleh seorang khalifah yang bijaksana.

Tugas seorang khalifah bukan hanya sekedar tunjuk dan perintah, namun memikul beban tanggung jawab umum kepemimpinan, mengontrol, melihat kinerja para struktur di bawahnya, mengingatkan mereka serta mendengarkan keluhan rakyat terhadap kenerja mereka. Semua aktifitas ini senantiasa dilakukan dari waktu ke waktu. Bukan tampil saat krisis sudah kritis dengan langsung memberi peringatan keras apalagi ancaman. Bukan sikap demikian yang dicontohkan oleh sosok khalifah yang bertaqwa, introspeksi diri adalah ketawadhuan mereka, katakutan hanya semata karena Allah jika tidak amanah dalam tanggung jawab. Kesalahan dan kelalaian para pembantu khalifah menjadi bagian evaluasi kinerja khalifah bukan semata-mata kesalahan para pembantu.
Cukup sosok Umar sebagai khalifah yang rela memanggul gandum untuk rakyatnya yang kelaparan, Umar tersentuh dan merasa bersalah sementara keadaan ini baru diketahui Umar. Beginilah sikap tanggung jawab seorang pemimpin, memiliki kepekaan serta rasa takut kepada Allah sangat mendominasi di bandingkan reputasi pribadi.

Khalifah memberikan perhatian penuh kepada setiap bidang, apakah menyangkut militer, bagian keuangan (baitul maal), bagian administrasi negara, bagian peradilan, perindustrian, penerangan(media), begitupun dengan para majelis umat (musyawarah dan kontrol). Semua ini adalah tim solid khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Memiliki kepekaan yang sama terhadap urusan umat, tidak ada kompromi dalam urusan yang segera harus ditangani seperti pandemi. Penanganan pandemi akan ditangani oleh departemen khusus yaitu departemen kemaslahatan umum. Departeman ini yang mengurus berbagai kebutuhan rakyat yang dikepalai oleh seorang direktur mengatur berbagai departemen, jawatan dan unit yang ada dibawahnya. Seperti bidang kemaslahatan menyangkut kewarganegaraan, transportasi, pencetakan mata uang, pendidikan,pertanian, ketenagakerjaan, fasilitas jalan, termasuk kesehatan. Segala kebutuhan departemen ini akan diatur pembiayaannya oleh kas baitul maal. Seperti kasus pandemi, mencakup bidang kesehatan langsung segera di tangani. Kinerja seluruh layanan langsung dibawah kontrol dan pengawasan khalifah. Termasuk Khalifah langsung mengambil langkah strategis, cepat dan tepat. Strategi layanan kemaslahatan umum negara khilafah mencakup tiga hal : sederhana dalam aturan, kecepatan dalam layanan dan para petugas yang kapabel dibidangnya. Bisa dibayangkan jika mekanisme kerja yang dilandasi perasaan, pemikiran dan aturan yang sama yaitu Islam maka sangat kecil kemungkinan terjadinya krisis yang sampai kritis. Apalagi para pejabat yang tidak sensitif.

Peluang yang lebih realistis bagi umat Islam adalah kembali merealisasikan model kepemimpinan Islam yaitu kekhilafahan Islamiyah ala manhaj nubuwwah.