Oleh: Herawai, S.Pd.I

Sampai saat ini pandemi covid-19 di Indonesia belum usai, bahkan media asal Australia, The Sydney Morning Herald, mencap Indonesia sebagai wilayah yang berpotensi jadi ‘hotspot’ alias pusat virus corona berikutnya di dunia.

Kelonggaran PSBB dan penerapan new normal life di masa pandemi, terbukti menjadi pemicu utama meningkatkan jumlah positif covid-19 dibeberapa kota besar, seperti Surabaya, DKI Jakarta, Depok, Bekasi, dan Sidoarjo. Ke lima kota besar tersebut dinyatakan mengalami perubahan dari zona merah ke zona hitam.

Menyikapi kondisi tersebut, maka Presidet RI Jokowi Dodo dalam pidatonya menunjukan reaksi marah dan kecewa terhadap kinerja para mentrinya. Jokowi menganggap banyak Menteri belum punya sense of crisis dan bekerja seperti kondisi normal.

Sebagai mana dilansir dari
https://news.detik.com/berita/d-5071831/jokowi-di-depan-menteri-untuk-rakyat-saya-bisa-bubarkan-lembaga-reshuffle

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi covid-19. Tak tanggung-tanggung Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.

“Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara,” kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6/2020).

Presiden Jokowi menyatakan dirinya siap mempertaruhkan reputasi politiknya untuk membuat kebijakan extraordinary, mulai dari membuat perppu, membubarkan lembaga hingga reshuffle.

Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan.Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru sekitar 1,53%. “Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan,” katanya. Dengan begitu, uang beredar di masyarakat tersebut dapat memicu aktivitas perekonomian.

Mentri ekonomi Sri Mulyani merinci bahwa kecilnya serapan anggaran karena program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi ‘musuh baru’. Permasalahan ini terjadi di level operasional dan proses administrasi.

Kemarahan Presiden Jokowi terhadap para menterinya telah memberikan gambaran, bahwa pemerintah tidak mampu menghadapi pandemi, yang ahirnya memicu terjadi krisis multidimensi.
Buruknya kinerja para menteri yang tergabung dalam jajaran kabinet Indonesia maju, di karenakan para menteri tidak boleh mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden. Hal itu tertuang dalam tujuh instruksi president untuk kabinet Indonesia maju tahun 2019-2024.

Presiden menegaskan tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia maju, dalam pengangkatannya didasarkan pada dorongan kepentingan politik transaksional semata, siapa yang bekerja paling keras maka ia yang akan mendapatkan kursi kepemimpinan, tidak lagi melihat kapabilitas calon mentri yang akan diangkat.

Maka wajar, Rezim oligarki gagap saat hadapi pandemi, terlihat dalam menetapkan kebijakannya dilaksanakan setengah-setengah contohnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), belum tuntas PSBB dilaksanakan, disusul kebijakan baru, yaitu penerapan new normal life saat pandemi, kebijakan ini menuai poliemik di kalangan para ahli, karena dinilai kebijakan ini gegabah dan membahayakan.

Rezim oligarki kapitalistik dari awal kelahirannya bertabiat egois, tidak sensitif terhadap krisis, kinerja rezim oligarki lebih mengutamakan pelayanannya untuk elite kapital, bukan rakyat. Maka semua kebijakan rezim difokuskan untuk pemulian ekomomi semata, dan mengesampingkan aspek keselamatan rakyat.

Berbeda dengan pemerintah Islam, yang melahirkan kebijakan solutif bagi seluruh problematika kehidupan, khilafah adalah sistem pemerintahan yang bersumber dari ilahi yang maha benar. Dalam sistem Khilafah seorang pemimpin berfungsi sebagai riayah suunil ummah, yang memberi pelayanan dan pengurusan kepada rakyat terlebih disaat pandemi.

Dalam struktur Daulah Khilafah didampingi oleh Mu’awin yang membantu kholifah dalam mengemban tugas- tugas kekhilafahan, yakni tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Kholifah akan mengangkat seorang mu’awin sesuai syarat-syaratnya yang ditetapkan syariat Seperti, laki-laki, balig, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan. Semua tugas yang diwakilkan kepada mu’awin wajib dikontrol langsung oleh Kholifah.

Pengangkatan mu’awin dicontohkan Nabi Muhammad saw, saat beliau menjadi seorang pemimpin negara Islam pertama di Madinah. Nabi menyatakan, “Wazirayya fi as-sama’i Jibril wa Mikail, wa wazirayya fi al-ardhi Abu Bakar wa ‘Umar (Pembantuku di langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan pembantuku di bumi adalah Abu Bakar dan ‘Umar).” (HR al-Hakim dan at-Tirmidzi dari Abi Sa’id al-Khudri)

Mu’awin adalah pembantu khalifah, yang meliputi seluruh tugas pemerintahan tanpa kecuali. Meski jumlah Mu’awin boleh lebih dari satu, namun masing-masing memiliki kewenangan dan tugas pemerintahan secara menyeluruh. Meski demikian, tetap ada batasan yang membedakannya dengan khalifah. Batasannya, adalah akad niyabah (wakil), yang mewakili Khalifah untuk mengurus urusan pemerintahan. Jika tidak, pasti akan terjadi tumpang tindih kewenangan.

Untuk memudahkan pengurus rakyat, terlebih dimasa pandemi. dalam sistem Khilafahan terdapat departemen kemaslahatan umum yang mengurusnya, Kholifah mengangkat seorang direktur yang profesional untuk masing-masing departemen kemaslahatan, diantaranya kewarganegaraan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketenagakerjaan, dan sebagainya.

Semua Direktur di setiap departemen bertanggung jawab kepada Kholifah, terikat kepada hukum-hukum syariah dan pengaturan-pengaturan hukum administrasi yang ada, adapun mengenai pembiayaan departemen kemaslahatan, masing-masing departemen diambil dari baitul mal yang siap dikeluarkan kapanpun.

Ada tiga strategi yang mengoptimalkan pengaturan kemaslahatan masyarakat, pertama, kesederhanaan aturan karena kesederhanaan aturan itu akan memberikan kemudahan dan kepraktisan, kedua kecepatan dalam pelayanan transaksi, dan yang ketiga ditangani oleh orang yang mampu dan profesional.

Negara khilafah ada untuk melayani urusan rakyat, dengan menerapkan seluruh hukum syara’, baik di dalam maupun luar negeri. Negara khilafah juga bukan negara mazhab, negara kelompok, suku, sekte atau bangsa tertentu. Negara khilafah merupakan hukum syara’ yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengatur urusan umat manusia, bukan hanya Muslim tetapi juga non-Muslim.

Siapa saja yang hidup di dalamnya akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang tidak hanya dirasakan orang per orang, tetapi seluruh umat manusia. Bahkan, juga dirasakan oleh yang hidup dan yang mati. Negara khilafah inilah yang akan mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam.