Oleh : Ade Farkah (Anggota Muslimah Peduli Umat Indramayu)

Di saat grafik pandemi masih belum melandai, pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri telah menyetujui pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Indramayu adalah salah satu dari 270 daerah kabupaten/kota yang dijadwalkan akan menyelenggarakan program lima tahunan tersebut.

Pilkada direncanakan akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Plt Bupati Indramayu H. Taufik Hidayat (indramayukab.go.id) yang dikabarkan bakal maju dalam kontes Pilkada tersebut.

Dikutip dari laman berita yang sama, Taufik menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan maksimal bersama KPUD dan Bawaslu kabupaten Indramayu. Bahkan, ketua Bawaslu kabupaten Indramayu, Nurhadi, mengatakan bahwa anggaran untuk pengawasan Pilkada 2020 dirasa cukup, sebagaimana tertuang dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

Sementara itu, anggaran untuk pemenuhan standar protokol kesehatan guna menghindari penularan Covid 19, akan dimintakan kepada pemda berupa barang.

Pelaksanaan Pilkada serentak, akan memperhatikan protokol kesehatan. Pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker dan hand sanitizer, penggunaan APD lengkap bagi petugas, serta penyemprotan cairan disinfektan bagi pemilih pada saat memasuki area TPS.

Sungguh ironi, di tengah situasi pandemi yang masih mencengkeram, pemerintah terkesan nekad untuk tetap menggelar kegiatan rutin 5 tahunan itu.

Meski penerapan protokol kesehatan akan diterapkan, namun peluang penularan Covid-19 tetap ada. Apalagi tidak ada jaminan bahwa penularan Covid-19 ini sudah berhenti pada akhir tahun ini.

Bila ditinjau dari aspek pembiayaan, maka pelaksanaan pilkada 2020 perlu ditimbang-timbang. Anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi itu sangat besar nilainya.

Tahun 2015 yang lalu, anggaran untuk Pilkada kabupaten Indramayu mencapai 48 Milyar (Republika.co.id, 15/5/2015). Dana sebesar itu tentu akan sangat bermanfaat jika digunakan untuk menuntaskan pemberantasan wabah Covid-19, dan mengatasi dampaknya.

Sangat tidak arif jika di tengah kondisi sulit kehidupan warga yang terdampak pandemi, konsentrasi pemerintah justru teralihkan pada persiapan pilkada. Sementara kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi belum benar-benar pulih. Penyebaran virus pun belum benar-benar dapat dihentikan.

Meskipun demikian, pemerintah mengklaim bahwa anggaran untuk penanganan Covid-19 telah dialokasikan sebesar 196 Milyar yang berasal dari daerah. Sayangnya, peruntukan dana tersebut masih dipertanyakan, karena dinilai tidak transparan. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua Komunitas Masyarakat Pers Anti Kekerasan dan Korupsi (Kompakk). (radarcirebon.com, 11/6/2020)

Patut dipertanyakan, seberapa urgen pilkada dilakukan di saat pandemi belum benar-benar berakhir. Mengingat resiko penularan Covid-19 yang masih cukup tinggi. Meskipun PSBB sudah diterapkan, bahkan kenormalan baru sudah dicanangkan, nyatanya penularan masih terjadi. Ancaman bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat masih ada.

Dalam sistem demokrasi, pemilu terbukti membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Mulai dari sebelum pelaksanaan, misal biaya kampanye, saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pemilu. Semua proses melibatkan dana yang tidak sedikit. Bahkan bukan rahasia umum praktik money politics ikut mewarnai penyelenggaraan pemilu.

Berbeda dengan pemilihan dalam sistem Islam. Pemilu yang melibatkan pengambilan suara rakyat secara langsung hanya dalam pemilihan kepala negara (khalifah). Pemilihan kepala daerah (wali/gubernur dan amil/bupati) merupakan kewenangan khalifah. Sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk penyelenggaraan pemilu.

Adapun masa jabatan seorang pemimpin, khalifah, wali, ataupun amil tidak ditentukan dengan periode waktu tertentu. Seorang khalifah akan tetap menduduki posisinya selama ia memimpin rakyatnya dengan menerapkan syariah Islam. Sementara itu, seorang wali atau amil akan tetap memimpin wilayahnya selama penduduk di wilayah yang dipimpinnya menerimanya, dan khalifah tidak mencopot jabatannya.

Pemilihan khalifah akan dilakukan jika khalifah wafat, tertawan musuh, atau dipecat karena tidak lagi menerapkan syariat Islam. Maka pemilu bukanlah agenda rutin secara berkala. Tapi dilaksanakan bila diperlukan saja. Maka tak mengherankan, sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang ramah pembiayaan.

Di tengah pandemi seperti saat ini, harusnya pemerintah berempati dan memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman wabah yang belum mereda. Karena sesungguhnya menyelamatkan satu jiwa itu seperti menyelamatkan seluruh manusia. Begitu berharganya hidup manusia, sehingga Islam mengharamkan tindakan yang membahayakan keselamatan nyawa manusia.

Oleh karena itu, penerapan syariah Islam menjadi sesuatu yang urgen untuk diwujudkan. Islam mengatur seluruh urusan manusia. Keselamatan nyawa manusia begitu diperhatikan. Syariat Islam yang diterapkan secara kaffah akan mewujudkan penjagaan terhadap keyakinan, jiwa, harta, akal, keamanan, dan kehormatan manusia. Dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah, kesejahteraan akan terwujud, ridha Allah SWT akan melingkupi. [] Waallahu a’lam