Oleh: Maman El Hakiem

Pakar Komunikasi Publik, Prof Effendi Ghazali,menilai marahnya Jokowi yang “ekstra ordinary” sebagai sesuatu yang luar biasa, jika itu memakai teks pidato. Ungkapan itu disampaikan dalan forum dialog hukum di salah satu televisi swasta belum lama ini.

Sebagaimana viral di media sosial, unggahan resmi pemerintah tentang marahnya orang nomor satu di negeri ini tersebut, sepertinya ada pesan yang ingin disampaikan kepada publik tentang “sense of crisis” penguasa pada rakyatnya. Selama ini kinerja pemerintah,terutama dalam menangani pandemi terkesan tidak jelas dan tegas. Ketidak jelasan arah program, maupun ketidak tegasan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan selalu menjadi sorotan masyarakat.

Penanganan wabah terkesan didikte oleh berbagai kepentingan bisnis global. Tidak adanya pendirian sendiri tentang kondisi riil negeri ini, telah membuat penguasa tergesa-gesa menormalkan situasi yang masih berada pada grafik infeksi virus menanjak. Resiko terbesarnya mengorbankan rakyat dalam suasana pilu, karena harus ‘ekstra ordinary” dalam pengeluaran biaya sekedar untuk bepergian ke luar rumah.

Biaya pengurusan adminisrasi negatif corona dan ijin jeluar masuk kota telah membuat kantong rakyat terkuras. Uji cepat dan usap covid-19 yang dinilai mahal, telah menjadi “ketakutan” baru bagi rakyat, maka banyak yang menghindar dari uji klinis tersebut. Rakyat lebih memilih memasrahkan nasibnya pada hukum alam, daripada menjalani ikhtiar dari sisi medis.

Rakyat pada akhirnya terpaksa digiring bagai “ternak” untuk bertahan hidup dalam kondisi wabah, imunitas alami harus dimiliki 260 juta lebih rakyat di negeri ini. Artinya mereka harus mendapat asupan nutrisi gizi yang baik dan kesehatan mental yang luar biasa. Sedangkan, fakta yang ada kehidupan mayoritas rakyat justru susah-susah dan sangat tertekan dengan segala kewajiban keuangan yang harus di setor pada kas negara, mulai dari pajak bumi bangunan, listrik bulanan, asuransi kesehatan(BPJS) sampai biaya test corona.

Sudah sepantasnya rakyat menjerit, bukan hanya karena kebutuhan dasar hidupnya yang belum terjamin, juga otaknya diperas untuk memikirkan penguasanya yang di tengah wabah malah marah-marah. Padahal, rakyat telah banyak dibuat marah saat keluarnya berbagai aturan hukum yang tidak memihak kepada rakyat seperti, RUU Minerba dan HIP. Apa penguasa tidak melihat rakyat harus sampai demo, berkerumun di jalan-jalan? Hanya sekedar menyampaikan aspirasi, rakyat beruji nyali di tengah pandemi.

Hal demkian, tentu tidak akan terjadi jika syariat Islam secara kaffah diterapkan. Penyampaian aspirasi rakyat tidak akan meluap luap ke tengah jalan, karena penguasanya akan menjemput bola, mendengarkan kesusahan rakyatnya secara langsung, atau melalui wakil rakyatnya yang amanah di Majelis Umat, karena mereka dipilih rakyat sebagai sambung lidah jika penguasanya berlaku dzalim, ada koreksi rakyat dan pendapat hukum syariah yang harus diadopsi oleh penguasa dalam soal pengurusan rakyatnya secara umum.

Wallahu’alam bish Shawwab.***