Oleh: Puji Astuti, S.Pd. I
(Pemerhati pendidikan generasi)

Protes keras orangtua murid terjadi saat konferensi pers Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Kantor Disdik DKI, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat pagi (26/06/2020). Salah satu orangtua marah karena anaknya gagal masuk SMA dikarenakan usia terlalu muda.

Sementara itu dalam keterangan persnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyarankan kepada orangtua yang anaknya gagal dalam jalur zonasi penerimaan peserta didik baru tahun 2020, untuk mengikuti jalur prestasi.

Sebelumnya pada 23 Juni lalu, juga terjadi unjuk rasa yang dilakukan orangtua murid di Kantor Gubernur Jakarta memprotes aturan PPDB Zonasi di wilayah Jakarta. Mereka protes prioritas penetapan PPDB berdasarkan usia.
(KOMPAS.TV, 27/06/2020)

Komisi Perlindungan Anak meminta PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Jakarta dibatalkan atau diulang. alasannya kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan Jakarta dinilai bertentangan dengan dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019.

Komnas Anak juga banyak mendapat laporan laporan terkait syarat usia tersebut. Dampaknya banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah padahal siswa itu memiliki nilai akademik yang tinggi. Hal ini juga berdampak pada kondisi psikologis anak yang menjadi tidak percaya pada pemerintah karena merasa telah sia-sia telah belajar keras. (VIVAnews, 28/06/2020).

Sungguh ini adalah kisruh berulang yang terjadi setiap tahun menjelang tahun ajaran baru dimulai. Para orangtua dipusingkan dengan PPDB online. Sistem zonasi ini memang sudah diberlakukan beberapa tahun yang lalu. Dikabinet sebelumnya, Menteri Pendidikan yaitu Muhadjir Effendy mengatakan zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pen didikan guna mengurangi dan menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan terutama di sistem persekolahan, sehingga tidak ada sekolah favorit dan sekolah tidak favorit.
Namun pada faktanya, harapan itu jauh dari kenyataan.

Bila kita meneliti sejenak, sungguh akar masalahnya adalah ketidakmampuan negara dalam menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Negara hanya berperan sebagai regulator, mengeluarkan kebijakan saja, tidak menjamin, tidak menyelenggarakan fasilitas pendidikan untuk rakyatnya. Sehingga swasta yang mengambil alih sebagai pelaksana pendidikan. Walhasil rakyat harus merogoh koceknya lebih dalam sebab mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta. Bagi orangtua yang mampu, dapat menyekolahkan anaknya di sekolah yang kualitas pendidikannya bagus dan yang tidak mampu, dapat bersekolah saja sudah beruntung. Negara seperti ini terlahir dari sistem kapitalisme, yang segala sesuatunya dinilai dari untung rugi.

Berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang didukung oleh sistem ekonomi Islam yang menyejahterakan. Islam menjamin terselenggaranya pendidikan secara merata dan berkualitas. Pembiayaan pendidikan dikelola oleh pusat dan merata sehingga tersebar sekolah bagus di semua daerah. Seluruh pembiayaan pendidikan didalam sistem Islam diambil dari Baitul Mal, yaitu dari pos fa’i, kharaj, dan kepemilikan umum.
Didalam sistem Islam tidak akan didapati guru yang merangkap menjadi guru les privat atau menjadi tukang pulung. Karena guru sejahtera, dan dapat fokus dalam membina dan mendidik siswanya menjadi muslim yang bersyakhsiyah Islam. Sehingga sistem Islam akan melahirkan ilmuwan yang karyanya bermanfaat bagi seluruh alam. Wallahu’alam bisshowab.

.