Maya. A / Gresik

Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya menuai penolakan. Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggeruduk kantor Bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa dan meminta bupati menolak kedatangan ratusan TKA tersebut di PT VDNI. Koordinator aksi, Irfan menilai tidak tepat jika pemerintah menyetujui kedatangan 500 TKA di masa pandemi virus Corona (COVID-19) ini. Di sisi lain masih banyak tenaga kerja lokal yang bisa dipekerjakan.

Untuk diketahui, kedatangan 500 TKA ini awalnya ditolak oleh Pemprov dan DPRD Sultra karena mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat setempat yang belum ingin menerima kedatangan TKA. Namun sikap ini kemudian berubah. Alasannya, selain pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, masuknya TKA ini juga dapat menyerap ribuan pekerja lokal sehingga mampu menekan angka kemiskinan. (Detik 20/6)

Sejalan dengan itu, External Affair Manager PT VDNI Indrayanto menjelaskan bahwa 500 TKA China yang akan didatangkan itu merupakan tenaga ahli yang juga tenaga kerja kontraktor dan bertugas memasang alat untuk pengerjaan smelter. Dan begitu smelter siap, maka tenaga kerja Indonesia yang telah disekolahkan oleh pihak perusahaan ke China lah yang akan mengambil alih pengoperasiannya. Sehingga jika TKA tersebut tidak jadi didatangkan, maka sebanyak 3000 lebih tenaga lokal terancam kehilangan pekerjaan. (Kompas 19/6)

Sikap pemangku kekuasaan yang pro terhadap kebijakan rencana masuknya TKA ini pada akhirnya berhasil menampakkan bagaimana wajah kapitalisme sesungguhnya. Ia selalu menjadikan kroni kroni nya (red: pengusaha dan penguasa) berkolaborasi demi memperlancar aktivitas industri dan investasi. Itulah sebabnya, tak satupun kebijakan yang ada diinisiatif untuk mencapai kemaslahatan rakyat, namun sebatas asas manfaat yang dipersembahkan untuk gerombolan konglomerat.

Puluhan tahun kapitalisme berkuasa, tak bisa dinafikkan bahwa aspek ekonomi selalu berada di atas segalanya. Sehingga tak heran bila nyawa tak lagi dipandang berharga. Di tengah kondisi wabah, paradigma tersebut sudah nampak pada kebijakan diterapkannya PSBB disaat seharusnya negara berani mengambil langkah besar berupa lockdown. Kemudian, belum juga menurun angka penyebaran, kebijakan new normal lagi lagi nekat diambil meski dinilai terlalu dini oleh para ahli. Alhasil, penambahan kasus baru positif covid semakin meningkat tajam dari hari ke hari.

Pun sama dengan rencana masuknya 500 TKA di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Terkait keberpihakan terhadap TKA ini, sesungguhnya rakyat pernah dibuat sakit hati berkali-kali. Dimulai dari 2015 silam melalui permenaker nomor 16, penguasaan bahasa Indonesia dihapuskan begitu saja dari syarat masuknya tenaga asing untuk mengurangi hambatan investasi. Kemudian pada 2018, Perpres Nomor 20 yang berisi kemudahan ijin bagi TKA yang hendak masuk Indonesia diteken di tengah suara kencang penolakan.

Sulit dipungkiri bahwa harga mati atas nama ekonomi dan investasi ini begitu melukai. Terlebih di tengah kekhawatiran masyarakat terkait penyebaran virus yang tak kunjung usai. Jika serapan tenaga lokal terus menerus dijadikan alibi dari gencarnya investasi, maka sesungguhnya data yang ada menunjukkan dusta mereka.

Dilansir oleh detikFinance (7/8/19), investasi yang masuk ke Indonesia dinilai belum mampu mendongkrak kinerja sektor riil. Sebagai contoh pada 2018, ketika realisasi investasi tumbuh 4,11%, justru kemampuan menyerap tenaga kerja mengalami penurunan 18,4% (year on year/yoy).

Kemudian pada 2019, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), pada kuartal II-2019 jumlah penyerapan tenaga kerja hanya mencapai 255 ribu orang atau menurun dibanding kuartal II-2018 yang mencapai 289 ribu orang. Padahal, jumlah investasi naik dari Rp 176 triliun ke 200,5 triliun.

Kebijakan prematur dengan membiarkan rakyat berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa diimbangi penyediaan lapangan kerja tentu tidak dijumpai dalam Islam. Islam justru memerintahkan negara totalitas menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan perisai bagi rakyat. Sehingga selain membuka lapangan kerja, pengembangan usaha juga akan disuasanakan kondusif, dengan memberikan pelatihan serta kemudahan dalam mendapatkan modal. Yang lebih menarik, konsep islam tidak menjadikan baitul mal sebagai satu satunya penyuplai modal, namun juga perseorangan yang sekiranya memiliki kelebihan uang. Pemahaman individu muslim terkait larangan menimbun serta meribakan harta akan mendorong mereka untuk gencar berinvestasi ke sektor usaha riil. Sehingga, dengan sendirinya sektor pengembangan usaha ekonomi non riil seperti bursa saham bisa dihentikan.

Disamping itu, negara juga tidak diperkenankan ambil bagian dalam membuka kran penghantar ancaman. Sehingga, opsi menghadirkan TKA -terlebih ditengah pandemi dan goncangan pengangguran- tetap tidak bisa dibenarkan mengingat kompleksnya dampak yang ditimbulkan.
Selanjutnya, negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya akan menempatkan kesehatan dan nyawa sebagai prioritas utama. Dan segala hal yang berpotensi mengancam keduanya, negara berkewajiban mencegahnya.

Meski begitu, negara tidak akan lepas tangan. Jaminan kesehatan dan kesejahteraan tetap diberikan dan dipastikan pemenuhannya. Investasi juga tidak akan dijadikan alibi. Karena penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh memungkinkan negara berkemampuan menutup kebutuhan rakyat dengan kekayaan yang dimiliki. Tak hanya mengoptimalkan pos pendapatan syari dari kekayaan alam, negara Islam juga akan mengoptimalkan pemanfaatan pos negara dari fa’i, jizyah dan kharaj. Kemandirian semacam ini tentu akan membuat negara benar benar berdaulat dalam menetapkan kebijakan pro rakyat tanpa khawatir adanya tekanan.

Inilah sederet bukti sempurna dan nyatanya peran negara (red: Khalifah) dalam mengurus rakyat. Ini pula lah yang mestinya dirindu dan diperjuangkan kehadirannya kembali di tengah tengah umat setelah puluhan tahun terkurung dalam sistem rusak yang merusak, -kapitalisme. Namun yang terpenting dari kesemuanya itu, bahwa khilafah merupakan mahkota kewajiban. Yang dengannya hukum hukum Islam bisa diterapkan secara totalitas sebagai wujud ketaatan seorang hamba pada Sang Pemilik Kehidupan.