Oleh: Puji Rahayu
(Anggota Komunitas Cinta Baca Tulis Untuk Peradaban)

Saat pandemi banyak pesta pernikahan masyarakat yang dibubarkan aparat. Meskipun dengan berat hati masyarakat mematuhi. Namun di tengah buruknya penanganan pandemi, pemerintah dan semua pihak terkait bersikukuh tetap menggelar pesta rakyat. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah se-Indonesia pada 9 Desember 2020 pun disiapkan. Dengan landasan Perppu No 2 Tahun 2020. Lembaga terkait pun gerak cepat mempersiapkannya. Termasuk merencanakan anggaran yang diperlukan. Dalam menyelenggarakan pilkada ini KPU mengajukan tambahan Rp 4,7 triliun. Bawaslu mengajukan tambahan Rp 478 miliar dan DKPP mengajukan tambahan Rp 39 miliar untuk anggaran persediaan hand sanitizer, thermometer, disinfektan, dan masker untuk petugas dan alat pelindung diri di setiap tempat pemungutan suara.

Tentu dengan kasus covid-19 yang masih tinggi di Indonesia keputusan ini mendapat penolakan sejumlah kalangan. Salah satunya dari anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Sejak awal keluarnya Perppu ini ia telah mengusulkan penundaan Pilkada serentak 2020. Menurutnya di tahun berat karena pandemi ini seharusnya fokus pemerintah adalah berjuang menanggulangi wabah dan mengurangi dampak penyebabnya. Tampaknya pemerintah mengabaikan usul Ketua Badan Pembina Kepemimpinan Daerah PKS ini. Pemerintah pun telah berkomitmen untuk memberikan dukungan tambahan pendanaan tahap pertama Juni sebesar Rp 1,024 triliun. Menjadi hal aneh ketika pemerintah tetap ngotot melaksanakan pilkada meski mengancam keselamatan nyawa rakyat.
Inilah konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini. Sebab untuk meraih kekuasaan dalam sistem ini didasarkan pada suara terbanyak. Dengan anggapan ini sebagai mekanisme sistem untuk melangsungkan kepemimpinan yang ideal.

Dunia Internasional pun menyoroti keputusan pelaksanaan Pilkada saat wabah ini. Mereka menyebut momen pilkada di tengah pandemi diputuskan agar kroni penguasa tidak kehilangan kesempatan duduk di kursi kuasa. Seperti dalam pemberitaan the star media asal Malaysia menggarisbawahi Pilkada tetap dilaksanakan lantaran kekuasaan sedang membangun dinasti politik. Dimana diketahui putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi, Bobby Nasution ikut mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. Situs media asal Singapura, Strait Times juga memuat artikel yang menyebut Jokowi kini getol memupuk politik dinasti di Indonesia lewat pencalonan Gibran dan Bobby.
Selain Jokowi sejumlah pejabat tinggi lain juga disebut-sebut tengah membangun dinasti politik. Misalnya, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah dan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ikut bersaing memperebutkan kursi Wali Kota Tangerang Selatan. Apa yang dikritisi berita asing tersebut bukan rahasia umum lagi di negeri demokrasi ini.
Ada hal yang tidak kalah penting untuk dikritisi bahwa mekanisme demokrasi (pilpres dan pilkada) justru mengekalkan sistem kriminal yang menghasilkan legitimasi perampokan kekayaan negara dan penyengsaraan nasib rakyat. Demokrasi hanya manis pada slogannya. Kesejahteraan rakyat hanya ilusi. Rakyat hanya diperhatikan saat kampanye saja, namun dalam hal kebijakan hanya fokus pada kepentingan para pemilik modal, sementara rakyat diabaikan. Sadisnya lagi dalam sistem kapitalis demokrasi tidak lepas dari yang namanya money politik.
Fakta yang diungkap Rizal Ramli dan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun saat membahas lucunya demokrasi kriminal yang ada di Indonesia. Dialog keduanya ada dalam kanal Youtube Refly Harun. Membuka obrolan, Rizal mengaku pernah ditawari untuk didukung menjadi presiden, tetapi ia tidak sanggup karena harus mengeluarkan biaya hingga Rp 1,5 triliun. Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan bahwa dana triliunan rupiah itu harus dikeluarkannya untuk membayar partai-partai pendukung. Rizal menambahkan bahwa demokrasi Indonesia merupakan demokrasi kriminal karena terlalu mengikuti sistem politik di Amerika Serikat (AS). Akibatnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin banyak, bukan justru berkurang. Itulah mengapa demokrasi tidak membawa kesejahteraan rakyat.
Pun dalam cuitan Rizal Ramli di Twitter-nya, @RamliRizal, “Selain upeti2 Pilkada & Pilpres, partai2 canggih spt @PartaiGolkar juga menerima uang2 besar saat berkuasa spt kasus BLBI, E-KTP, ‘begal digital’. Dan jika tidak distop, manfaat dari pembahasan Omni gombal dan Perpu 1 2020. Pelaksananya: teknokrat2 rakus kuasa yg itu2 saja. Mereka recidivists kejahatan kerah putih,” ujarnya. (indonews.id)
Karena mereka mendapatkan jabatan dengan upeti yang tinggi, setelah menjabat mereka melupakan rakyat. Lebih sibuk untuk mengembalikan uang pada tuan penyokong dana.

Urusan rakyat selamat tinggal saja. Setiap kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan bagi kepentingan para kapital yang telah menjadi pemodal. Lalu bagaimana mungkin berharap pada para pemimpin yang dihasilkan dalam pemilu dengan sistem demokrasi? Sungguh teori-teori demokrasi tidak bisa terwujud sesuai utopia penggagasnya.

Berbagai fakta tentang kebobrokan sistem kapitalis demokrasi di atas memang nyata adanya. Dengan demikian, tidak ada faedahnya pembatasan kekuasaan yang berkonsekuensi pada pemilu yang dilakukan secara periodik. Justru yang menggejala adalah pemborosan, kericuhan, peluang terjadi kecurangan, merusak persatuan hingga jatuhnya korban jiwa. Sebagai pesta demokrasi, pemilu tidak ubahnya pesta ritual 5 tahunan tanpa menghasilkan kesejhateraan rakyat.
Kezaliman penguasa saat ini sangat mudah diselesaikan dalam sistem Islam yakni khilafah. Negara khilafah menempatkan kedaulatan tertinggi ada di tangan syariat dan kekuasaan di tangan rakyat. Artinya syariat Islam menjadi hukum yang ditegakkan di bawah kepemimpinan seorang khalifah . Islam telat menetapkan metode baku pemilihan khalifah yakni baiat . Adapun pemilu langsung adalah salah satu teknis pemilihan khalifah sebelum pembaiatan. Perwakilan juga menjadi pilihan dalam teknis pemilihan ini yaitu rakyat memilih wakilnya lalu wakil umat ini (Majelis Ummah) yang memilih penguasa. Inilah pemilihan dalam Islam berbiaya murah namun efektif menghasilkan output yang berkualitas. Benar-benar berkualitas sekelas Umar bin Khatab dan Umar bin Abdul Aziz.
Hal ini didasari oleh tiga unsur: Pertama, Islam telah menundukkan kepemimpinan sebagai amanah yang akan dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Beratnya amanah menjadikan pemimpin tidak berani bertindak sesuka hati. Kedua, Islam menetapkan batas maksimal kekosongan kepemimpinan adalah tiga hari. Dalilnya adalah ijma’ sahabat pada pembaiatan Abu Bakar ra yang sempurna di hari ketiga pasca wafatnya Rasulullah Saw. Batas waktu tiga hari ini akan membatasi kampanye. Sehingga tak perlu kampanye akbar yang akan menghabiskan uang dalam jumlah besar. Teknis pemilihan dibuat sederhana sehingga dalam waktu tiga hari pemilu sudah selesai. Ketiga, masa jabatan Khalifah tidak dibatasi atau bisa seumur hidup. Kecuali memenuhi syarat pemberhentian Khalifah yang ditentukan syariat atau meninggal maka proses pemilihan akan dilakukan kembali.

Adapun dalam pemilihan wali yaitu penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi) serta menjadi Amir (pemimpin) wilayah tertentu langsung ditunjuk oleh khalifah. Dengan kata lain wali maupun Amir adalah orang yang akan membantu khalifah mengurus pemerintahan di suatu wilayah daulah. Seorang wali maupun Amir diberhentikan jika khalifah memandang perlu hal itu atau juga penduduk wilayah itu atau mereka yang menjadi wakil penduduk wilayah tersebut (Majelis Umat) menampakkan ketidakrelaan dan ketidaksukaan terhadap wali atau Amir mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW saat menjadi kepala negara Madinah memberhentikan Muadz bin Jabal dari jabatan wali Yaman karena ada aduan bacaan sholatnya terlalu panjang.
Demikianlah sistem khilafah dalam memilih penguasa sehingga dana negara di baitul mal benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat termasuk saat terjadi pandemi maka khilafah akan fokus memberhentikan penyebaran wabah dan menjamin kebutuhan masyarakat terdampak wabah.