Oleh : Umi Rizkyi (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Pandemi Covid-19 telah terlalui selama kurang lebih 5 bulan hingga kini. Semua aspek kehidupan di negeri kita tercinta ini telah terdampak olehnya. Mulai dari ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan lain-lain. Bahkan pendidikan pun tak lepas dari dampak oleh Covid-19.

Akhir-akhir ini banyak terjadi pro dan kontra atas keputusan pemerintah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. Ini semua terjadi bukan begitu saja. Hal ini merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19.

Seperti yang dilansir oleh detikNews (Minggu 28/6/2020) Jakarta_ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 di Jakarta karena dinilai tidak sesuai dengan Permendikbud No. 44 tahun 2019. LBH meminta proses penerimaan siswa baru dijadwal ulang.

Himbauan LBH juga ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memerintah kepala dinas pendidikan Jakarta untuk mencabut atau merevisi keputusan kepada dinas pendidikan Jakarta No. 501 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis (Juknis) PPDB 2020/2021 karena bertentangan dengan peraturan menteri no 44 tahun 2019 tentang PPDB pada taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA dan SMK dan peraturan yang lebih tinggi lainnya. Serta menjadwalkan ulang proses penerimaan dengan aturan yang baru nantinya tersebut sebagai akibat dari aturan LBH jelas Nelson di Jakarta dalam keterangan tertulis Minggu 28/6/2020.

Menurutnya yang menjadi prioritas zonasi wilayah bukan zonasi usia. Ada zanasi usia jika sekolah sudah melebihi batas. Mengenai aturan kuota minimum jalur zonasi yaitu 40 persen ini lebih rendah Permendikbud 44/2019; yang mengatur 50 persen.

Serta apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan pasal 8 Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional UU Sisdiknas yang bunyinya ” Masyarakat harus dijamin haknya untuk berperan serta dalam pelaksanaan, perencanaan, pengawasan dan penyampaian informasi yang layak dan wajib dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta demi kelancaran pelaksanaan dan kepentingan terbaik peserta didik. Hendaknya harus ada pemerataan kwalitas, kuantitas, sarana dan prasarana hingga tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang memadai.

Tanpa itu semua maka tujuan sistem zonasi menciptakan pemerataan pendidikan mustahil dicapai. Peserta didik dan orang tua akan merasa diberlakukan tidak adil. Padahal sarana dan prasarana yang mudah diakses, terjangkau dan tidak didiskriminasi adalah tanggung jawab negara berdasarkan UUD 1945 dan pasal 60 UU no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusi.

Berdasarkan pendapat di atas, ternyata menurut Komnas anak, banyak laporan dan protes dari orang tua siswa terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB sehingga pihaknya menuntut agar Mendikkumbud membatalkan proses PPDB DKI Jakarta dan mengulang kembali penerimaan siswa.

Berdasarkan fakta di atas, sesungguhnya ini menunjukkan bahwa potret nyata kegagalan negara menjamin layanan pendidikan. Pemberlakuan kuota karena terbatasnya kemampuan menyediakan fasilitas pendidikan yang melahirkan sistem zonasi yang akhirnya akan menghantarkan kisruh dan kesemrawutan di bidang pendidikan setiap tahunnya dan yang pastinya akan menelantarkan hak anak masyarakat pada umumnya.

Hal ini tentu berbeda dengan sistem Islam yang diterapkan dalam sebuah negara, yaitu khilafah. Di mana dalam Khilafah maka negara bertanggung jawab penuh terhadap urusan rakyatnya. Termasuk bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh rakyatnya.

Di mana dalam Khilafah negara sebagai pelaksana bukan regulator atau fasilitator dalam layanan pendidikan. Sesuai sabda Nabi Saw yang artinya ” Seorang imam (kholifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. HR Bukhori.

Maka dari itu, dengan peran utamanya negara bertanggung jawab untuk memberikan sarana dan prasarana pendidikan, baik berupa bangunan sekolah, guru yang kompeten, kurikulum yang sohih, dan konsep tata kelola sekolah.

Negara khilafah akan menjamin pendidikan setiap warga negara dengan mudah dan sesuai kemampuan. Karena negara khilafah berpegang pada tiga prinsip yaitu kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan dan profesional orang-orang yang mengurusi. Dengan begitu maka kerumitan dan kesulitan mendaftar ke sekolah bisa diminimalisir.

Negara khilafah tidak boleh menyerahkan urusan ini kepada swasta atau bahkan asing. Apalagi diiringi dengan berlepas tanggung jawab negara kepada kepentingan pendidikan rakyatnya. Di dalam khilafah tidak mengenal yang namanya aturan zonasi. Karena telah didukung dan difasilitasi oleh negara berbagai sekolah-sekolah yang memadai dan berkualitas terbaik.

Adapun anggaran yang didapatkan dari Baitul mal. Di atur secara terpusat. Dengan mekanisme pengelolaan oleh baitul mal. Negara khilafah akan senantiasa membangun paradigma pendidikan sohih di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak mispersepsi terhadap pendidikan. Oleh karena itu, maka mereka akan berlomba-lomba meraih derajat tertinggi di sisi Allah SWT dengan ilmu yag telah diraihnya.

Dengan begitu maka keberlangsungan pendidikan akan berjalan dengan lancar tanpa muncul kekisruhan yang berarti. Capaian pendidikan yang optimal untuk membangun peradaban. Inilah prestasi dan kegemilangan sistem Islam dalam bingkai Khilafah, dengan bukti beberapa ilmuwan hasil pendidikan Khilafah.

Dengan begitu, maka keberkahan yang Allah SWT berikan ketika semua pengaturan diserahkan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya sumber hukum yang hakiki untuk mengatur kehidupan manusia. Sesuai firman Allah SWT dalam Qur’an surat Al A’raaf ayat 96 yang artinya ” Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pastilah Kami akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allahualam bishowab.