Oleh : Citrawan Fitri, S. Mat., M. Pd.
Moramo, Sulawesi Tenggara (Pemerhati Sosial)

Berbagai macam kebijakan telah direncanakan dan diterapkan di tengah pandemi covid-19, tanpa melihat apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Sebut saja penetapan PSBB yang diterapkan guna untuk meminimalisir proses penyebaran covid-19. Hingga kini kebijakan tersebut nampaknya belum menemukan titik keberhasilannya, pasalnya hingga 30 Juni 2020 jumlah kasus yang terkonfirmasi positif di Indonesia menjadi 56.385 orang. dengan penambahan kasus 1.293 orang dalam 24 jam terakhir. kompas.com (30/06/2020).

Saat ini masyarakat kembali diperhadapkan dengan kebijakan pemerintah terkait PPDB dengan sistem zonasi, tetapi mengutamakan kriteria usia untuk setiap pendaftar. Hal tersebut menuai banyak kontra dari kalangan masyarakat maupun orangtua murid itu sendiri.
Pasalnya kebijakan tersebut bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
Sebagaimana telah disampaikan oleh Plt. Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang bahwa dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 menyebutkan, bahwa kriteria di dalam jalur seleksi zonasi, PPDB harus melakukan seleksi jarak sebagai alat seleksi utama dan pertama. Sedangkan kriteria usia hanya boleh dilakukan untuk menyeleksi kuota bangku terakhir jika terjadi kelebihan daya tampung dan kesamaan kriteria jarak. Berdasarkan kriteria tersebut maka wajar ketika kebijakan berdasarkan usia menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

Seperti protes yang disampaikan oleh orang tua murid, yang bernama Hotmar Sinaga, ia marah karena anaknya yang berusia 14 tahun gagal masuk SMA. Karena terlalu muda.
Hotmar menilai sistem zonasi yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan soal jarak domisili ke sekolah yang dituju, karena lebih mementingkan kriteria usia. Orang tua murid ini mengaku salah sudah bertindak tidak etis, namun dirinya merasa perlu menyuarakan aspirasinya. kompas.tv (27/06/2020)
Seperti halnya dengan puluhan orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah menengah atas negeri delapan Pekanbaru melakukan protes. Pasalnya proses penerimaan peserta didik baru dinilai ada kecurangan. kompas.tv (26/06/2020)
Hal senada dipertegas pula oleh Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait yang menyatakan bahwa Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 salah dilaksanakan dan diterjemahkan dalam juknis Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami menyebutkan gagal paham dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. vivanews.com (28/06/2020)
Menurut Arist banyak laporan dan protes dari orang tua murid terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB, sehingga menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB, khususnya proses PPDB DKI Jakarta dan mengulang kembali proses penerimaan murid.
Sebab Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 ditempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling akhir nanti usia untuk pendaftar berikutnya.

Berdasarkan berbagai protes yang hadir ditengah kebijakan PPDB sistem zonasi dengan kriteria usia, maka hal ini justru memperlihatkan ketidakberhasilan pemerintah dalam upaya penyelesaian persoalan pendidikan saat ini.
Padahal kewajiban negara terkait pendidikan telah jelas tertuang dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun melihat kondisi pendidikan saat ini, khususnya hadirnya kebijakan PPDB sistem zonasi sesuai dengan kriteria usia tentu semua jauh dari harapan. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini menjadi salah satu potret ketidak berhasilan sistem saat ini.

Namun bila ditelisik kembali, problematika pendidikan Indonesia bukan hanya sekedar regulasi proses PPDB, penyebaran kualitas pendidikan dan kemampuan siswa yang belum merata atau dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit, karena hal tersebut hanya problema cabang. Banyaknya permasalahan cabang disebabkan akar yang mulai lemah.
Seperti contoh, gagalnya pendidikan Indonesia dalam membentuk peserta didik yang memiliki akhlak dan moral mulia
.
Akar permasalahan pendidikan Indonesia bukanlah zonasi dengan kriteria usia, tetapi lemahnya sistem pendidikan yang merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan pendidikan bermutu bagi siapa saja dan dimana saja, tanpa terkecuali.
Islam telah terbukti tuntas mengatasi permasalahan tersebut bahkan dari akarnya.
Dalam sistem pendidikan Islam, tujuan utama ialah membentuk kepribadian Islam serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan dan menjadikan akidah Islamiyah sebagai dasarnya. Dengan begitu anak didik dan masyarakat nantinya akan selalu mengaitkan peristiwa dalam kehidupan mereka dengan keimanan dan ketakwaan.
Selain itu, dalam islam juga negara berkewajiban menyediakan pendidikan untuk seluruh warga dengan cuma-cuma atau gratis serta dibuka kesempatan seluas mungkin tanpa menggunakan sistem zonasi. Karena hal tersebut merupakan hak setiap warga negara, dimanapun ia berada.
Sebab kedudukan negara dalam Islam yaitu sebagai Imam/khalifah yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya. Dan hal ini hanya dapat terjadi ketika diterapkannya seluruh syari’at Islam dalam bingkai sebuah institusi.
Wallahu a’lam bisshawab