Oleh: Marvha Mirandha
(Aktivis Mahasiswi)

Pilkada ditengah pandemi, Perlukah?
Oleh: Marvha Mirandha
(Aktivis Mahasiswi)

Ditengah kasus pandemi yang belum berujung, meski beberapa upaya tekah dilakukan namun belum mampu menurunkan angka penyebaran virus secara efektif. Dikonfirmasi kasus penyebaran mencapai 56.385, mungkin masih bisa bertambah, meski sudah ada pasien yang mengalami kesembuhan, namun hal ini tetap saja mengkhawatirkan.

Ditengah kondisi ini, pemerintah bersikukuh untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak 2020.Tidak lepas dari keputusan New Normal, tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2020 yang semula sempat tertunda sejak Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada 4 Mei 2020.

Perpu tersebut mengubah waktu pelaksaan pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 sebagaimana yang dicantumkan pada UU No 10 Tahun 2016, kini sudah diputuskan menjadi Desember 2020. Maka, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Perpu tersebut, pada 27 Mei lalu DPR RI bersama KPU RI dan Pemerintah menyetuji secara resmi bahwa Pilkada Serentak yang semula tertunda dapat dilanjutkan.

Tepatnya pada hari Rabu, 9 Desember 2020. Hal itu dikuatkan oleh diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemililihan Umum Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.(TimesIndonesia.co.id).

Keputusan untuk terus melakukan Pilkada ditengah kondisi seperti ini tentulah sangat berisiko, karna didalamnya pasti akan terjadi banyak interaksi.

Selain itu, pilkada ditengah pandemi seperti ini belum bisa menjamin kesejahteraan yang akan diperoleh rakyat. Terlebih beberapa pihak mengkritisi bahwasannya Indonesia mungkin kini tengah ada dalam Demokrasi kriminal.
Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan dalam kanal youtube Refly Harun dengan vidio berjudul Refly Harun vs Rizal Ramli: Demokrasi kriminal.Rizal mengaku pernah ditawari untuk didukung menjadi presiden, tetapi ia tidak sanggup karena harus mengeluarkan biaya hingga Rp1,5 triliun. “Tinggal keluarkan Rp9 triliun selesai. Semua kita dapet, mulai dari Presiden, Wakil, Kapolri, hingga Jaksa Agung,” ujar Refly.Namun begitu, Refly mengklaim bahwa tidak usah Rp9 triliun, karena hanya butuh Rp6 triliun saja untuk menguasai Indonesia. “6 kan partai di istana? 3 dibiarkan saja. Kalau tidak dibiarkan, nanti tidak ada calon lain. Nah itu sudah bisa dipastikan,” ujar Refly.(pikiranrakyatcirebon.com)

Lebih lanjut, Refly Harun menilai Infonesia berasa amat murah untuk dikuasai dengan nilai Rp6 triliun tersebut.”Kan murah banget menguasai Republik Indonesia ini cuma dengan Rp6 triliun. Kartu prakerja saja Rp5,8 triliun, murah banget,” lanjutnya sambil tertawa.Sementara itu, Rizal pun menyampaikan juga bahwa rakyat Indonesia sudah kesal dengan sistem yang dianut oleh Indonesia yang diklaim sebagai demokrasi kriminal.(pikiranrakyatcirebon.com)

Sistem yang digunakan sekarang memungkinkan hal ini terus berlanjut. Indonesia dengan mudah dapat dikuasai cukup dengan memberikan sejumlah uang yang ditentukan, akibatnya tak lain dan tak bukan rakyatlah yang akan nyata nyata menjadi korban, ketika Indonesia hanya mampu dikuasai oleh segelintir pihak, maka tak heran jika sebagian orang mulai merasa tak nyaman ada didalam sistem seperti ini, terlebih jika Pilkada semacam ini dilakukan ditengah tengah pandemi; hal ini mungkin sedikit terkesan memaksakan.

Solusi yang dapat kita ambil adalah kembali pada islam. Islam adalah agama yang memberikan pengaturan hidup yang sangat lengkap dan sempurna. Sistem didalam islam menjamin keadilan dan kesejahteraan dapat diterima oleh setiap individu. Ada pengaturan yang jelas, dalam kehidupan pribadi maupun publik termasuk juga tata cara pemilihan peminpin dan juga penanganan kasus pandemi yang merajalela, yang memungkinkan terjaminnya kesejahteraan dan keseelamatan.

Selain itu, kewajiban seorang khalifah atau pemimpin dalam islam untuk memenuhi rasa aman, keadilan dan kesejahteraan akan diwujudkan sebagaimana kedudukannya sebagai Ra’in dan bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang kelak akan Allah mintai pertanggung-jawaban, maka islamlah yang dapat membentuk sistem dan pemimpin yang sungguh dirindukan seperti ini. Akhirnya, setiap hal memang sepatutnya kita kembalikan pada hukum hukum Allah, yang akan membuat kita terlepas dari kekhawatiran dan ketidak sejahteraan. Wallahu’alam bis showwab.