Oleh : Hervilorra Eldira, S.ST

PRIDE MONTH DAN PENGUKUHAN DUKUNGAN PARA KAPITAL
Oleh : Hervilorra Eldira, S.ST
Beberapa waktu lalu perusahaan besar Unilever mendeklarasikan dirinya mendukung komunitas LGBT. Pernyataan itu diposting lewat akun instagramnya Unilever Global pada Jumat 19 Juni 2020. Tidak hanya Unilever, dukungan terhadap LGBT juga deras mengalir dari sejumlah perusahaan internasional, seperti Apple, Google, Facebook, Youtube, dan Microsoft Corp. Ini juga menunjukkan bahwa beberapa negara barat sudah menganggap LGBT sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan Unilever terhadap gerakan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ+) telah menuai kecaman di dunia maya. Tak sedikit seruan untuk memboikot produk Unilever. Seruan boikot juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Komisi Ekonomi MUI, Azrul Tanjung, menegaskan akan mengajak masyarakat untuk beralih pada produk lain. “Saya selaku ketua komisi ekonomi MUI akan mengajak masyarakat berhenti menggunakan produk Unilever dan memboikot Unilever,” kata Azrul saat dihubungi Republika, Ahad (28/6).

Pride Month dan Tuntutan Kesamaan hak
Bulan Juni menjadi bulan spesial dan momen khusus kaum LGBTQ+ di seluruh dunia. Pride Month, lebih dari sekadar postingan di media sosial saja. Pride month dirayakan untuk menggalang dukungan persamaan hak dan antistigma, diskriminasi, serta intimidasi terhadap LGBTQ+. Di Indonesia, pride month juga dikampanyekan untuk menggalang dukungan terhadap komunitas LGBTQ+. Mereka berujar kerap menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non- LGBTQ+. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui praktek LGBTQ+ yang berdampak pada kebijakan publik. Mereka juga menuntut persamaan dalam perlindungan hukum di Indonesia karena banyaknya kasus kriminalisasi kelompok LGBTQ+ di Indonesia.

Hasil laporan dokumentasi dari LBHM (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat) tahun 2019, sepanjang tahun 2018, terdapat 253 orang yang menjadi korban dari stigma, diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender di luar norma biner heteronormatif. Korban-korban ini tersebar di berbagai wilayah dengan jenis stigma, diskriminasi dan kekerasan yang beragam. Korban terbanyak menyasar secara general kelompok LGBTQ+ yaitu 234 orang, disusul berikutnya oleh kelompok transgender sebanyak 11 orang, kelompok lesbian sebanyak 5 orang, dan terakhir kelompok gay 3 orang. Dari data ini dapat dilihat bahwa seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai LGBTQ+ rentan mendapatkan diskriminasi, stigma dan kekerasan oleh masyarakat.

Efektifitas Aksi Boikot
Narasi memboikot perusahaan yang mendukung LGBTQ+ memang bukan ingar-bingar perdana. Starbucks lebih dulu mengalaminya pada 2017 ketika CEO Howard Mark Schultz melantangkan hal sama. Tagar Uninstall Gojek juga ramai pada 2018 setelah Brata Santoso, Wakil Presiden Pengembangan Bisnis Operasi Gojek, menyebut kantornya merayakan keragaman dan punya lebih dari 30 pekerja LGBTQ+. Keriuhan itu berakhir jadi bahasa diplomatis humas Gojek yang bilang “tidak mendukung suatu golongan dan tidak juga menolak suatu golongan tertentu”, serta hilangnya postingan Brata dari Facebooknya. Bisa jadi keberhasilan menekan Gojek ini yang membuat kelompok anti LGBTQ+ lebih percaya diri memboikot Unilever.

Boikot adalah metode aksi non-kekerasan yang populer sejak 1960-an. Tujuannya untuk menimbulkan kerugian ekonomi pada target, atau untuk menunjukkan kemarahan moral dan memaksa target mengubah perilaku mereka sesuai moral yang kita tuju. Pemboikotan buat kelompok LGBTQ+ seringkali erat dengan kepentingan menyambung napas. Boikot mungkin jadi tindakan politis paling gampang yang bisa dilakukan sebagai protes, karena tak perlu elemen kekerasan. Kadang bahkan bisa secepat dan sesederhana menandatangani petisi daring. Masalahnya, ia baru berdampak jikalau dilakukan dalam jumlah besar.

Perusahaan kapital sesungguhnya tidak benar-benar melakukan dukungan terhadap LGBTQ+. Sikap latah korporasi besar mendukung gerakan LGBTQ+ tidak disambut baik mentah-mentah oleh kelompok LGBTQ+ sendiri. Peter Tatchell, aktivis LGBTQ+ Inggris yang termasuk golongan pertama Gerakan Liberasi Gay (GLF), adalah salah satu yang paling skeptis. Hampir saban Juni beberapa tahun terakhir, ia akan merepet tentang gerakan LGBTQ+ yang dicemari kapitalisme. “Pride sekarang adalah kapitalisme merah jambu. Ia dimonetisasi: kita harus bayar untuk parade, otoritas kota memeras panitia Pride dengan tagihan yang amat besar dan kita didorong membeli merchandise bermerek pelangi untuk mengekspresikan identitas seksual dan gender kita. LGBTQ+ sekarang adalah bagian dari sistem neoliberalisme.”

Hal ini semakin menandai kebusukan kapitalisme. Bahwa keberpihakan korporasi terhadap LGBTQ+ semata seperti yang tergambar dalam falsafah dasarnya yaitu maliyah (harta). Dukungan korporasi pemegang perusahaan besar terhadap LGBTQ+ dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya terhadap bisnis mereka dan mengeksploitasi buruh (termasuk orang queer sendiri) dan lingkungan.

Membuang LGBTQ+ dari Akar
Dengan tegas Allah menyatakan, fitrah manusia diciptakan dengan dua jenis, laki [dzakar] dan perempuan [untsa] [Q.s. al-Hujurat: 13]. Allah pun memberikan kepada masing-masing syahwat kepada lawan jenisnya [Q.s. Ali ‘Imran: 14]. Karena itu, Allah menetapkan, bahwa mereka dijadikan hidup berpasangan dengan sesama manusia, pria dengan wanita. Tujuannya, agar nalurinya terpenuhi, sehingga hidupnya sakinah, mawaddah wa rahmah [QS. ar-Rum: 21]. Dari pasangan ini, kemudian lahir keturunan yang banyak, sehingga eksistensi manusia tidak punah [Q.s. an-Nisa’: 1].

Itu artinya, LGBTQ+ ini bukan fitrah. Bukan takdir, bukan kudrat. Jika LGBTQ+ ini fitrah, takdir dan kudrat, tentu Allah tidak akan menghukum keras pelakunya. Jadi, LGBTQ+ ini adalah penyimpangan perilaku. Jika ada yang menyebut LGBTQ+ ini fitrah, kudrat atau takdir, maka sama saja dengan lancang menuduh Allah yang menciptakannya. Ini jelas tuduhan bohong, dan sikap kurang ajar kepada Allah SWT.

Maka penyelesaian LGBTQ+ ini harus menyeluruh dan sistemik. Negara Khilafah, sebagai negara Islam, yang menjadikan Islam sebagai ideologinya jelas tidak akan mentolelir LGBTQ+. Negara Khilafah, dengan akidah Islamnya, jelas memandang bonus demografi sebagai berkah dan kekuatan tersendiri. Karena, Negara Khilafah dan rakyatnya meyakini, rizki di tangan Allah tidak terbatas [Q.s. an-Nahl: 96]. Allah pun telah menjamin rizki setiap makhluknya, hatta hewan melata yang tidak berakal, semuanya dijamin rizkinya [Q.s. Hud: 6].

Dalam konteks pendidikan, di dalam keluarga yang disinari dengan cahaya Islam, maka sejak dini anak sudah dididik dengan Islam, dan hukum-hukumnya. Orang tua pun bertanggungjawab penuh terhadap pendidikan anak-anaknya. Rumah sebagai madrasah pertama bagi mereka benar-benar diwujudkan dengan sempurna. Itu meniscayakan pasangan suami-isteri menjadi orang-orang yang alim tentang Islam, mengerti hak dan kewajibannya, termasuk hak dan kewajiban anak-anaknya. Dengan begitu, celah penyimpangan perilaku pada anak, sejak dini bisa dideteksi dengan mudah, dan diatasi. Lingkungan yang terbentuk dari keluarga, masyarakat dan negara yang menerapkan Islam jelas lingkungan yang sangat-sangat sehat. Dalam kondisi seperti ini, terjadinya penyimpangan bisa dihitung dengan jari, dan sangat langka.

Ketika penyimpangan itu terjadi, Khilafah pun dengan tegas menghukum pelakunya. Karena, seluruh jalan dan celah sudah ditutup rapat, maka mereka yang menyimpang dalam kondisi seperti ini dianggap nekat. Bagi lesbian dan gay, atau biseksual yang berpasangan dengan sejenis, bisa dihukum dengan hukuman mati. Bisa dengan cara dijatuhkan dari bangunan tertinggi, atau dengan cara yang lain. Sedangkan bagi transgender, jika tidak sampai melakukan sodomi dengan sesama lelaki, atau dengan sesama perempuan, maka dia akan dikenai hukuman ta’zir. Dengan cara seperti inilah, maka LGBTQ+ ini akan bisa diberantas hingga ke akar-akarnya. Wallahu a’lam.