Oleh : Umi Rizkyi (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Sertifikasi halal-haram adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap kaum muslim. Karena seorang muslim hendaknya memperhatikan dan teliti atas apa yang dimakan dan dikonsumsinya. Bagi pengusaha kecil, sertifikasi halal-haram adalah hal yang sangat sulit. Dikarenakan modal pas-pasan untuk produksi lalu ditambah dengan pengurusan administrasi untuk memperoleh sertifikasi halal-haram hal itu jelas tidak hanya menggunakan dana yang sedikit.

Dilema yang berkepanjangan bagi pengusaha kecil, di satu sisi memikirkan masyarakat membutuhkan kepastian halal-haram atas barang yang diproduksinya, di sisi lain mereka juga memikirkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal-haram itu sangat mahal.

Adanya kewajiban sertifikasi halal-haram itu baru diluncurkan Oktober 2019. Setiap pemilik usaha makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. Akan tetapi malah muncul UU baru yang melonggarkan sertifikasi halal-haram ini. Yaitu omnimbus law yang merupakan konsep membuat UU baru. Dam juga penghapusan sertifikasi halal-haram.

Hal ini membuat gejolak di masyarakat. Serta banyak pihak yang menyayangkan rencana ini. Misal, fraksi PPP, Achmad Baidowi yang menyatakan keberatannya atas penghapusan pasal dalam UU jaminan halal tersebut. Seperti yang dilansir oleh detikcom ( 21/1/2020) ” Sudah seharusnya masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengikuti ajaran agamanya di antaranya menggunakan produk halal.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua MUI Lampung, Khairudin Tahmid mengatakan, jika penghapusan pasal itu disahkan akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Semua ini berkat diterapkanya sistem sekuler-kapitalis.

Kekhawatiran masyarakat dalam menggunakan produk. Menjadi alasan munculnya label-label halal-haram. Sesungguhnya umat, sangat membutuhkan kepastian dan jaminan negara agar mereka nyaman dan aman menggunakan serta mengonsumsi produk yang beredar. Apa lagi didukung oleh adanya pasar bebas, yang ada pada sistem sekuler-liberal, yang mampu memperjualbelikan segala macam barang sekalipun barang itu haram.

Seperti yang terjadi dalam fakta kehidupan, ini akan memicu terjadinya berbagai macam kecurangan dan manipulasi demi tujuan materi yang diinginkan. Dengan didukungnya tidak adanya label jaminan halal baik sebagai produsen, distributor serta tidak jelasnya aturan yang mengaturnya.

Di sinilah sesungguhnya tugas dan peran negara di mana negara harus mengedepankan standard Syara’ sebagai dasar kebijakkannya. Bukan malah sebaliknya, hanya memikirkan keuntungan materi semata.

Sistem sekuler-kapitalis telah menunjukkan kerusakan dan kebobrokannya, yaitu tidak mampu untuk mengurus masyarakat dan menentukan jaminan halal bagi masyarakat. Kini saatnya kita campakkan sekuler-kapitalis, kita sandarkan semua Kebijakan negara pada hukum Allah yaitu syariat Islam dalam naungan khilafah.

Di dalam sistem Islam yaitu khilafah, halal adalah standard produk itu layak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Kehalalannya dijamin dari bahan baku, proses produksi, proses distribusi sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Semua dalam pengawasan negara, sehingga masyarakat tidak perlu was-was dan risau akan kehalalan suatu barang yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Sistem Islam sangat mengedepankan Syara’sebagai dasar pembuat hukum. Negara juga senantiasa membangun suasana ketaatan terhadap hukum Syara’ karena perintah Allah SWT, bukan hanya sekedar mementingkan keuntungan materi semata. Maka dari itu, sungguh sangat amat penting, mengembalikan kehidupan Islam demi tercapainya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman dan sejahtera dalam sistem Islam yaitu khilafah. Allahualam bishowab.