Oleh : Ummu Irul

Runtuhnya Keluarga Saat Pandemi Melanda

Oleh : Ummu Irul

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam sebuah negara. Di sanalah seorang insan memperoleh kasih sayang dan pendidikan pertama dalam hidupnya.

Secara umum fungsi keluarga ada 8 yaitu, reproduksi, ekonomi, sosialisasi, protektif, rekreatif, afektif, edukatif dan relegius.

Dari kedelapan fungsi keluarga ini, maka fungsi ekonomilah yang paling terasa dampaknya di kala wabah ini melanda. Hal ini bukan berarti bahwa fungsi yang lainnya bisa dijalankan secara sempurna.

Adapun fungsi ekonomi dalam keluarga maksudnya keluarga sebagai kesatuan ekonomi mandiri, anggota keluarga mendapatkan dan membelanjakan harta untuk memenuhi keperluannya. Namun hal itu sulit didapatkan hari ini, mengapa?

Telah diketahui bahwa wabah (covid-19) yang dimulai sejak awal Maret 2020 di negeri ini telah berimbas pada kemacetan berbagai sektor termasuk sektor ekonomi. Banyak rumah tangga yang telah dibangun luluh lantak, memilih perceraian karena alasan ekonomi.

Sebagaimana yang terjadi di Semarang. Pengadilan Agama Kelas 1A kota Semarang mencatat kenaikan drastis kasus perceraian selama pandemi covid-19. Kenaikan kasus hingga tiga kali lipat (3x lipat), itu disinyalir disebabkan oleh masalah ekonomi dalam rumah tangga (CNN Indonesia/Rabu, 24/06/2020)

Setiap hari panitera setidaknya menerima 100 orang yang mendaftarkan gugatan perceraian sekitar 80% penggugat dari pihak perempuan. “Masyarakat memahami New Normal sebagai arus normal semuanya, dari bulan Mei ada 98 kasus sampai Juni pertengahan ada 291 perkara yang kami terima, ujar wakil Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Semarang, Muhammad Camuda dikutip dari siaran CNNIndonesia TV, Rabu (24/6)

Camuda mengatakan dampak pandemi covid-19 membuat kerenggangan terjadi dalam biduk rumah tangga di Semarang. Sektor ekonomi yang terdampak menyebabkan pemilik usaha atau perusahaan melakukan Pemutus Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan dan berujung pada perselihan rumah tangga karena himpitan masalah ekonomi. Ia menambahkan, perkara yang dilatar belakangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tetap ada, namun prosentase jumlahnya lebih sedikit dibanding gugatan cerai karena faktor ekonomi, pertengkaran hingga perselingkuhan.

Demikian pula yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Kasus perceraian meningkat di masa wabah covid-19.
Berdasarkan data Pengadilan Agama Cianjur, tingkat perceraian Cianjur meningkat. Jumlah pendaftar gugatan dalam satu hari mencapai 50 orang. Hingga kini terdaftar 2.029 perkara gugatan cerai karena alasan ekonomi.
“Dari Januari hingga saat ini tingkat perceraian di Cianjur dengan adanya pandemi meningkat. Dari 2.029, sebanyak 1.613 gugatan cerai dan 416 perkara permohonan, 80% adalah cerai gugat, kata humas Pengadilan Agama Cianjur, Fajar Hermawan. Fajar menjelaskan, alasan utama gugatan adalah alasan ekonomi, disusul akhlaq. ” Kalau sudah akhlaq merembet ke lain-lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga, poligami dan lainnya,” paparnya (https://m.wartaekonomi.co.id/12./06/20)

Tidak bisa dipungkiri, ketika pandemi ini melanda negeri, maka seluruh aspek kehidupan tersendat bahkan macet total. Apalagi rakyat kecil, benar – benar merasakan kesempitan dalam mengais rejeki.
Di sisi lain kebutuhan mendasar, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan harus terpenuhi.

Maka bisa dibayangkan betapa sulit dan peliknya permasalahan mereka ( rakyat kecil), khususnya para pengurus rumah tangga, yakni para istri. Seorang istri akan semakin sumpek jika menyaksikan suaminya tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang, di tengah semakin melangitnya harga – harga kebutuhan sembako dan listrik. Saking tidak kuatnya menghadapi fakta bahwa suaminya tidak berpenghasilan, maka para istri banyak yang memilih dengan menggugat cerai suaminya. Mengapa permasalahan rakyat di tengah pandemi ini, semakin rumit, bahkan keluargapun terancam bubar?

Kapitalisme Pemicunya

Kapitalisme menjadikan standar keberhasilan atau kesuksesan seseorang adalah dari banyaknya harta dan tingginya pangkat seseorang. Ini pula yang kini bercokol di benak kebanyakan para istri, hingga mereka berpendapat bahwa kala suami tidak punya penghasilan, tidak layak dipertahankan. Menjadi malapetaka apabila suami di PHK, hingga tidak menghasilkan sepeserpun untuk keluarga.

Demikian pula penguasa hari ini, mereka telah mengadopsi kapitalisme dalam memimpin rakyat meski mayoritas muslim. Hal ini nampak pada seluruh kebijakan yang diambil ataupun yang diterapkan.

Banyak sekali peraturan yang ditetapkan tidak memihak sedikitpun pada rakyat kecil, termasuk ketika pandemi melanda ini, alih-alih negara memenuhi kebutuhan mendasar rakyatnya, pemerintah justru mengambil kebijakan yang tidak relevan sama sekali dengan yang dibutuhkan rakyatnya. Bahkan nampaknya selalu menambah beban rakyat kecil.

Misalnya dalam bidang kesehatan, apakah pemerintah memenuhi APD (Alat Pelindung Diri) bagi para Nakes? Bagaimana pula rakyat yang menjalani serangkaian tes covid-19 apakah biaya ditanggung pemerintah? Yang terjadi justru rakyatlah yang harus menanggung biaya itu sendiri. Bahkan belum sakitpun sudah ditarik biaya setiap bulannya, sebagai asuransi kesehatan.

Di tengah-tengah wabah ini, tarif listrikpun ikut naik berkali lipat, hingga rakyat serasa disetrum listrik dengan tegangan tinggi.

Adalagi kebijakan penguasa yang lebih tidak nyambung lagi dengan pandemi ini, yaitu adanya RUU HIP yang kini sedang menuai protes banyak kalangan, termasuk MUI (Majelis Ulama Indonesia). Bukankah hal ini, tidak dibutuhkan rakyat?

Masih banyak kebijakan yang menunjukkan bahwa negara abai terhadap kebutuhan dan harapan rakyatnya, bahkan seolah-olah penguasa mengambil kesempatan dalam kesempitan (pandemi ) yang melanda ini.

Islam Solusi Tuntas

Islam agama sempurna dan paripurna, mengatur ibadah sekaligus muamalah.

Syari’at Islam yang sempurna ini akan memberikan keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada seluruh umat jika diterapkan oleh negara/ Khilafah. Sebab Khilafah menjamin terwujudnya hal tersebut meski penduduk terus bertambah.

Khilafah menjamin kebutuhan dasar rakyatnya yaitu :

  1. Kebutuhan mendasar individu (Al hajat asasiyah fardliyah), yang terdiri dari sandang, pangan, papan.

Mekanismenya adalah sebagai berikut,
Pertama negara memerintahkan setiap kepala keluarga/ laki-laki dewasa untuk bekerja, demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Allah berfirman,
فاذا قضيت ااصلو ت فانتشروا في اارض وبتغوا من فضل الله واذكروااه كثيرا لعلكم تفلحون ١٠
“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka beetebaranlah kamu di buni, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah : 10)
Firman Allah yang lain,
…وعلى المو لو دله رزقهن وكسو تهن با لمعروف… ٢٣٣
“…Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut… ” (QS. Al-Baqarah : 233)

Kedua, jika kepala rumah tangga kuat, namun tidak memiliki pekerjaan, maka negara wajib menyediakan/membuka lapangan pekerjaan.

Ketiga, jika kepala rumah tangga tidak kuat bekerja karena sakit, cacat atau sudah tua, maka kewajiban memenuhi nafkahnya adalah ahli warisnya dan kerabatnya, (QS. 2 : 233)

Keempat, jika ahli waris atau kerabatnya miskin atau tidak mampu, maka negaralah yang menanggung kebutuhan orang tersebut berikut keluarganya, yang diambilkan dari Baitul Mal.

  1. Kebutuhan mendasar masyarakat (Al Hajat Assasi Jam’iyah), yang meliputi pendidikan, kesehatan, keamanan.

Khilafah memberikan pelayanan kepada seluruh rakyatnya, baik kaya maupun miskin, muslim maupun non muslim dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis.

Darimana Negara Islam memperoleh dana untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya yang sangat banyak itu?

Syari’ah Islam telah mengatur pengelolaan keuangan secara rinci sehingga harta kekayaan umum (al milkiyatu ‘amm), termasuk pertambangan emas, perak, batu bara, nikel dan sebagainya dikelola oleh negara, kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyatnya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW,
المسلمون شركاء في ثلاث في الماء و الكلاء و النار و ثمنه حرام.
“Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga perkara. (Yaitu) air, padang gembalaan, dan api. Menjualnya adalah haram.” (HR. Ibnu Majah no. 2463)

Seorang pemimpin/ Khalifah, akan menjalankan syari’ah Allah dalam memimpin atau mengurusi rakyatnya, sebab hal itu telah diajarkan oleh Nabi SAW, ” Imam ( Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)

Telah nampak perbedaan yang mencolok, antara kapitalis dan Islam dalam pengurusannya terhadap rakyatnya. Kapitalis terbukti semakin memperparah keadaan keluarga dan rakyatnya. Sementara Khilafah Islam telah terbukti berhasil menjadikan individu keluarga, masyarakat hidup sejahtera, rukun, aman dan sentosa. Terpenuhi kebahagiaan hidupnya dan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah SWT, sehingga di akheratpun mendapatkan kenikmatan berupa Jannah.

Tentu Muslim yang cerdas akan memilih Khilafah Islam untuk mengatur hidupnya, karena ia berasal dari Sang Maha Kuasa, sekaligus mengemban dan memperjuangkan Islam, agar segera tegak di bumi. Bukan memilih dan memperjuangkan kapitalis yang merupakan produk manusia yang lemah dan terbatas.

Wallahu a’lam bish Showab