Oleh: Marvha Mirandha
(Aktivis Mahasiswi)

Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid19 mengungkapkan bahwa produktif di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19) atau masa normal baru, semakin berisiko di sejumlah daerah.

Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan itu dikarenakan masih cukup tingginya penyebaran wabah COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia.Berdasarkan datanya, hingga hari ini saja, penambahan jumlah positif baru COVID-19 mencapai 1.447 kasus, sehingga total kasus positif mencapai 62.142. Yang dinyatakan sembuh 28.219 dan meninggal 3.089.
Berdasarkan wilayah, penyebaran di Jawa Timur masih tertinggi dengan 413 kasus baru, DKI Jakarta 223 kasus baru, Sulawesi Selatan 195 kasus baru, Jawa Tengah 110 karus baru, Bali 91 kasus baru dan Jawa Barat 88 kasus baru.(vivanews.com)

Pemerintah mengatakan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun walaupun kasus positif Covid-19 saat ini semakin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1000 kasus.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kasus positif saat ini memang semakin tinggi karena tes yang semakin banyak, namun rasio kasus sebenarnya sama.(www.aa.com.tr.id)

Kasus covid19 yang belum memperlihatkan penurunan di beberapa daerah sungguh mencemaskan dan membuat kekhawatiran. Kekhawatiran ini bukan tak berdasar, karna setelah keputusan untuk melakukan new normal sejatinya kasus justru semakin bertambah bukan berkurang. Dalam keadaan pandemi seperti ini banyak yang merasa khawatir jika harus kembali pada aktivitas seperti biasa namun disisi lain tuntutan akan pemenuhan kebutuhan hidup juga semakin tak terelakkan. Dalam kondisi seperti ini, solusi new normal justru juga membuat keselamatan dan kesehatan rakyat hanya diperhitungkan dalam sisi prediksi, rakyat dibiarkan kembali keaktivitas semula dan ini berati kesehatan rakyat sepenuhnya hanya ditentukan pada individu rakyat itu sendiri. Disisi lain rakyat tak secara keseluruhan bisa serta merta mentaati setiap protokol kesehatan yang ada.

Jika terus dibiarkan korban yang terinfeksi virus covid19 ini bukan tak mungkin akan terus bertambah. Bagaimana jadinya jika anggaran yang ditetapkan pemerintah pada akhirnya tak mampu mengakomodasi semua yang terinfeksi virus. Apakah rakyat harus menahan dan melewati hal ini sendiri kondisi pandemi semacam ini.
Jika dalam islam, maka kita akan temukan hal yang berbeda. Menjamin kesehatan rakyat memang merupakan tanggung jawab pemerintah. Rakyat berhak menerima perlindungan akan dirinya, hartanya dan jiwanya. Hal seperti inilah yang diajarkan dalam sistem islam.

Kesehatan dan keselamatan rakyat sangat dipentingkan dalam islam. Islam tak memandang kesehatan rakyat dengan sepele, melainkan ada kewajiban negara yang harus ditunaikan dengan penuh pada setiap individu rakyat. Maka dalam islam tidak akan ada solusi yang justru menyebabkan munculnya permasalahan yang baru. Semisal demi memperbaiki keadaan ekonomi harus mengambil keputusan yang berisiko bagi kesehatan rakyat. Maka dulu dalam islam ketika terjadi pandemi seperti ini, Umar bin Khattab selaku kholifah memerintahkan untuk melakukan lockdown namun juga dengan perhitungan yang matang yakni dengan memenuhi kebutuhan rakyat yang sedang dalam kondisi di lockdown. Sehingga ketika turun keputusan di lockdown rakyat juga tak kebingungan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Dana diambil dari baitul mal yang memang dikelola negara. Sehingga disini kita dapat melihay betapa perlindungan negara tampak nyata ditengah tengah rakyatnya. Hal ini menjadi bukti bahwasannya islam mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang sesungguhnya terjadi.

Jadi, masihkah kita terus berlama lama mengabaikan segala hukum hukum islam?? Wallahu ‘alam bis showwab