Oleh : Ade Irma

Semenjak pasa pandemi covid-19 semua aktivitas didalam secara daring. Tak ketinggalan proses belajar mengajarpun dilakukan secara daring. Di masa pandemi, polemik dunia pendidikan pun semakin pelik. Aktifitas belajar tidak bisa dilakukan tatap muka, karena beresiko meningkatnya penyebaran covid-19. Sehingga diberlakukanlah belajar online (daring), mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Sistem belajar daring ternyata menuai sejumlah polemik pula.

Selain sulitnya mencapai target kurikulum, karena beragam kendala yang sulit dihindari, seperti jaringan yang buruk, materi tidak bisa tersampaikan secara sempurna karena penjelasan sulit tersampaikan sedetail kalau tatap muka.

Para siswa / mahasiswa pun tidak dapat secara penuh menangkap dan memahami penjelasan dari para guru atau dosennya. Selain itu ternyata biaya yang dibutuhkan para siswa / mahasiswa untuk belajar daring, karena butuh biaya untuk kuota internet, jauh lebih besar dibandingkan dengan belajar tatap muka. Sementara para orang tua, jangankan untuk memenuhi kebutuhan biaya untuk belajar daring, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka sudah kesulitan. Sebagai imbas dari laju roda perekonomian yang mandek, dampak dari pandemi.

Polemik pendidikan lebih pelik lagi karena pada faktanya tidak semua wilayah dapat mengakses internet dengan baik, atau tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk belajar daring.

Beratnya biaya pendidikan ini lebih terasa di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Sehingga wajar kalau akhir-akhir ini banyak para mahasiswa yang mengadakan aksi untuk diturunkannya bahkan dibebaskannya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tanggal 18 Juni 2020 puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, melakukan aksi di kampus UB, menuntut penurunan UKT.

Demikian juga puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN Banten, pada tanggal 22 Juni, melakukan aksi tuntutan penggratisan atau pemotongan UKT semester depan, di depan Gedung rektorat UIN Sultan Hasanudin banten.

Tuntutan mahasiswa terkait UKT bukanlah hal baru. Ada tidak adanya Pandemi Covid-19 isu terkait UKT yang semakin mahal, senantiasa diprotes mahasiswa. Namun dengan adanya pandemi, kezaliman tingginya UKT menjadi terasa lebih memberatkan, karena untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari pun sudah sedemikian sulit.

Mahasiswa tidak terlalu antusias apalagi merasa puas dengan kebijakan daripemerintah. Realisasinya sering meleset. Selain juga persyaratan yang demikian “ribet”, menjadi gambaran kurang seriusnya memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Lebih dari itu harapan besar mahasiswa adalah UKT yang ringan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan gratis. Sehingga pendidikan yang sejatinya merupakan hak setiap warga negara dapat dinikmati secara merata.

Permasalahan tingginya UKT merupakan “buah” dari kapitalisasi pendidikan, pasca diberlakukannya UU No.12 tahun 2012, dimana PTN harus mengubah statusnya menjadi PTNBH (otonomi kampus) yang kemudian diikuti dengan Permendikti No.55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal(UKT). UKT adalah uang kuliah yang harus ditanggung secara tunggal oleh mahasiswa, tanpa subsidi negara. Dengan demikian UKT sejak lahirnya adalah komersialisasi pendidikan.

Jauh berbeda dengan Islam. Pendidikan merupakan hal yang terpenting yang harus dilakukan dengan pelaksanaan yang baik. Hingga menghasilkan generasi yang cemerlang. Dalam Islam, negara, dalam hal ini Khilafah, bertanggung jawab penuh atas seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/ dosen, infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendidikan. Bahkan kebutuhan pribadi para siswa/mahasiswa selama menempuh pendidikan pun dijamin negara. Sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menimba ilmu, dalam menghasilkan berbagai inovasi untuk kemaslahatan umat, dan membangun peradaban yang maju, luhur, agung, dan mulia.

Dalam Sistem Islam, negara, dalam hal ini Khilafah, peranannya adalah sebagai pelayan, sebagai perisai (junnah), yang bertanggung jawab penuh di dalam menjamin kesejahteraan hidup rakyatnya. Sistem ekonomi Islam dengan kesempurnaan tata kelola harta kekayaannya, dengan mengkategorikan kekeyaan ada yang menjadi milik individu, milik umum, dan negara, menjadikan negara memiliki banyak sekali sumber kekayaan, untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyatnya, termasuk untuk pendidikan. Terdapat 2 sumber pendapatan negara, dalam Baitul Mal yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, yaitu :

1.Fa’i dan Kharaj-yang merupakan kepemilikan negara-seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak)

2.Kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannnya telah dikhususkan).

Dengan demikian, mimpi UKT gratis, dan pendidikan tinggi gratis berkualitas, hanya dapat diwujudkan jika Islam dapat diterapkan di muka bumi ini, dalam Sistem Kehidupan Islam, yang disebut Khilafah Islamiyah.

Wallaahua’lam bishshowab.