Oleh : Mariyatul Qibtiyah

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengganti istilah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG). Istilah terbaru yakni suspek hingga probable pun digunakan seperti tercantum dalam pedoman pencegahan virus Corona (COVID-19).

Penggantian istilah itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) seperti dilihat detikcom, Senin (13/7/2020).

Penggantian istilah ini tidak akan berpengaruh terhadap penanganan pandemi. Kecuali, jika diikuti dengan langkah-langkah yang tepat.

Sayangnya, pemerintah saat ini lebih mementingkan aspek ekonomi dibandingkan keselamatan rakyat. Pemerintah pun menetapkan pemberlakuan new normal saat jumlah pasien positif corona masih tinggi. Akibatnya, kasus positif corona meningkat hingga mencapai angka 2500-an per hari.

Inilah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Dimana para pengusaha mengendalikan para penguasa. Maka, seruan new normal sejatinya hanya untuk kepentingan para kapitalis. Sedangkan rakyat kecil terpaksa menerima akibatnya.

Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Penguasa yang menerapkan aturan Islam, akan berusaha agar wabah segera berakhir dan tidak menelan banyak korban. Sebab, nyawa seorang manusia lebih berharga daripada dunia dan seisinya.

Inilah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah saw. Untuk mencegah meluasnya wabah, Rasulullah saw. melakukan karantina terhadap wilayah yang terdampak. Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)

Dengan cara itu, wabah lebih cepat tertangani sehingga tidak memakan banyak korban.

Inilah langkah yang seharusnya diambil. Melakukan karantina wilayah sesegera mungkin begitu wabah itu muncul di tempat itu. Kemudian, segera melakukan penelusuran terhadap mereka yang pernah berinteraksi dengan para pasien. Dengan demikian, wabah segera tertangani, kondisi ekonomi pun lebih cepat dipulihkan.

Memang, cara ini akan membutuhkan lebih banyak dana. Namun, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini, pasti mampu membiayainya. Syaratnya, pemerintah mengelola sumber daya alam itu dengan tepat. Seperti kata pepatah, “dimana ada kemauan, di situ ada jalan”. Pertanyaannya, kita mau atau tidak? Wallaahu a’lam bishshawaab.