Oleh: Nur Syamsiyah, S.E
(Pegiat Literasi)

Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksikan adanya ancaman krisis pangan global yang juga akan berdampak pada Indonesia. Mengenai hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada bulan April 2020 lalu.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pun ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan lumbung pangan nasional (food estate). Rencananya, program food estate akan dilaksanakan di Kalimantan tengah.
Namun, wacana food estate tersebut menuai banyak kritik. Pasalnya, sudah beberapa kali melaksanakan program food estate tetapi tidak membuahkan hasil. Food estate sudah pernah diinisiasikan mulai dari pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, lalu di periode pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), semua yang bermula dari ratusan bahkan mencapai 1 juta Ha lahan hanya tersisa belasan Ha saja.

Pada periode pemerintahan Jokowi pun pernah mewacanakan pembangunan lumbung padi (rice estate) di Merauke yang hingga kini tak terealisasi. (detik.com, 5/7/2020)
Dari pengalaman tersebut,Jokowi diminta melihat kembali rencana pembangunan food estate di pemerintahan periode-periode sebelumnya. Terlebih, program food estate yang diwacanakan ini akan dilaksanakan di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG), Kalimantan Tengah yang pernah gagal dikembangkan di era Soeharto.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan, wacana pembangunan lumbung pangan di Kalteng ini hanya menghabiskan waktu dan anggaran yang besar. Hermanto beranggapan, sebaiknya pemerintah mengoptimalkan lahan petani yang sudah ada. Banyak masyarakat Indonesia yang memiliki lahan tetapi tidak bisa ditanami karena tidak memiliki dana.
Pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas juga mengatakan, jika petani mendapatkan harga yang layak untuk hasil panennya, mereka akan bergairah untuk bertanam, maka peningkatan produksi akan diperoleh secara otomatis.

Alih-alih ingin mewujudkan kedaulatan dan ketahan pangan, pemerintah justru akan membentuk badan pengembangan lumbung pangan nasional (LPN) yang bekerja sama baik dengan pola investasi, BUMN, atau skema lainnya. Masing-masingnya malah justru akan berebut keuntungan dari proyek kebijakan. Di sisi lain, kondisi pertanian rakyat pun akan makin memburuk karena minimnya dukungan.
Bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, apabila ada permainan oligarki kekuasaan dalam aspek pangan yang dimainkan oleh pengusaha (termasuk importir dan distributor besar) yang ikut mengendalikan arah kebijakan?
Kehadiran pemerintah hanya menjadi regulator dan fasilitator untuk membuat aturan dan regulasi. Sementara pemenuhan aspek pangan diserahkan kepada pasar (korporasi). Akibatnya, korporasilah yang akan menguasai seluruh rantai pangan mulai dari produksi, distribusi dan juga konsumsi.
Harusnya pemerintah memberikan tanggungjawabnya, pemerintah hadir secara utuh dalam pengelolaan pangan mulai dari aspek hulu hingga ke hilir. Di ranah hulu, negara bertanggungjawab untuk menjamin berjalannya proses produksi dan menjaga stok pangan. Seperti memberikan kemudahan mengakses bibit unggul, teknologi pertanian, menyalurkan bantuan subsidi, membangun infrastruktur pertanian, jalan, komunikasi, dan lain sebagainya. Termasuk menyelenggarakan riset-riset, pendidikan, pelatihan dan pengembangan.

Negara juga harus menyediakan modal yang diperlukan bagi para petani yang tidak mampu, yakni pemberian harta oleh negara secara cuma-cuma agar mereka dapat mengolah lahan yang dimilikinya.
Aturan distribusi dan pengawasannya pun juga harus diperketat oleh negara. Rantai distribusi yang panjang akan diputus. Tengkulak yang nakal akan dikenakan sanksi. Sarana distribusi yang murah akan disediakan. Dengan demikian hasil pertanian akan merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Semua ini hanya bisa terwujud jika didukung sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, dan sistem Islam lainnya. Kombinasi sistem yang hebat ini akan mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang diimpikan. Wallahu a’lam bishawab.