Oleh : Umi Rizkyi (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Akhir-akhir ini upaya untuk merevisi omnimbus law dipaksakan segera selesai dan pengesahannya bisa segera dilakukan. Dengan alasan ada tujuan mendesak untuk memastikan Iklim kondusif investasi demi penciptaan lapangan kerja massal.

Namun masih banyak penolakkan dari serikat pekerja karena dari mekanisme penyusunannya saja sudah nampak arogansi pengusaha yang tuntutannya dominan dalam revisi RUU tersebut. Adapun penolakan yang dilakukan oleh beberapa pihak antara lain:

Sesuai yang dilansir oleh Republika.co.id (13/07/2020) Jakarta_ Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan keluar dan mengundurkan diri dari tim teknis yang membahas omnimbus law RUU cipta pekerja klaster ketenagakerjaan. Ini dibentuk oleh Kementerian Tenaga Kerja ( Kemenaker) dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atas buntunya pembahasan klaster ketenagakerjaan. Namun serikat pekerja seperti KSPSI, AGN, KSPI dan FSP Kahutindo memutuskan untuk keluar dan mengundurkan diri dari tim.

Dari fakta tersebut setidaknya ada empat alasan, mengapa keputusan untuk keluar dan mengundurkan diri dari tim teknis itu diambil. Pertama, tim tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan kesepakatan apapun. Tetapi hanya mendengar masing-masing unsur, jelas Said Iqbal dalam siaran persnya, Ahad 12/7/2020.

Alasan ke dua, unsur Arpindo/Kadin dengan arogan mengembalikan konsep RUU usulan dari serikat pekerja dan tidak mau menyerahkan usulan konsep Arpindo/Kadin secara tertulis. Kata Said, ” Secara arogan konsep serikat pekerja tersebut dikembalikan oleh unsur Arpindo/Kadin. Barangkali mereka berada di atas angin, karena sekarang merasa didukung oleh pemerintah”.

Dengan begitu pihaknya berpendapat bahwa hal ini merupakan tindakkan menyalahi prinsip Tripartite dan norma-norma dalam dialog sosial yang mengedepankan kesetaraan, kebebasan berpendapat dan saling percaya untuk mengambil keputusan bersama secara musyawarah dan mufakat. Sebagaimana tercantum dalam konvensi ILO nomor 144 tentang Tripartite yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia.

Alasan ke tiga yaitu, adanya kesan pembahasan akan dilaksanakan selesai tanggal 18 Juli 2020 dengan jumlah pertemuan hanya 4-5 kali pertemuan. Maka dari itu serikat buruh memiliki dugaan bahwa ini hanya jebakkan dan alat mendapatkan legitimasi dari buruh.

Alasan ke empat yaitu, jelas Said ” Masukan yang disampaikan hanya sekedar ditampung saja. Tidak ada kesepakatan dan keputusan dalam menyelesaikan rekomendasi untuk menyelesaikan subtansi masalah omnibus Law.

Dengan demikian, ” adanya empat alasan tersebut maka kami, KSPI, KSPSI dan FKP Katulindo keluar dan mengundurkan diri dari tim teknis omnimbus law. RUU cipta pekerja klaster ketenagakerjaan” tegas Iqbal.

Yang dibahas dalam omnimbus law antara lain, adanya penghapusan upah minimum UMK dan UMKS serta memberlakukan upah kerja per jam di bawah upah minimum. Selain itu, juga mengurangi pesangon pekerja, buruh kontrak seumur hidup/semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang dieksploitasi, menghapus waktu cuti dan mengadakan PHK semena-mena serta memudahkan TKA masuk menjadi tenaga kerja di Indonesia.

Dari fakta tersebut, maka terjadilah berbagai gejolak diberbagai kalangan masyarakat dan organisasi, kumpulan buruh, mahasiswa, elemen masyarakat, sipil dan lainnya. Turun ke jalan melakukan protes ke DPR RI Kamis (16/7/2020) Muslimahnews.com.

Mereka mendesak agar omnimbus law, RUU Cipta Kerja dihentikan karena dinilai cacat prosedur dan bermasalah secara subtansi . Rencananya aksi juga akan berlangsung diberbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Timur dan Batam. ( tirto.id, 15/7/2020).

Demikian jika negeri ini masih setia pada demokrasi-kapitalisme, maka permasalahan demi permasalahan tidak kunjung mendapat solusinya. Bahkan semakin semrawut negeri ini dengan berbagai permasalahan baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Inilah tatkala aturan buatan manusia digunakan untuk mengatur manusia. Bukan kesejahteraan yang didapat, tapi justru kesengsaraan dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Hal ini justru sangat berbeda jauh dengan adanya sistem Islam yang diterapkan dalam sebuah negara. Yang dinamakan daulah Khilafah. Di mana di dalam Islam, baik memberi gaji, mengambil pelayan, memberikan lapangan pekerjaan dan lain-lain diatur dalam Islam. Seperti halnya dalam urusan penggajian/pemberi upah kepada pelayan. Rosullah Saw bersabda yang artinya ” Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap yang dikerjakannya” HR Imam Baihaqi.

Dari hadits di atas, dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh semena-mena memberikan gaji kepada pekerja yang kita ambil/manfaatkan barang/jasanya. Secepatnya harus kita bayar. Pembayarannya pun tidak boleh mengurangi dari perjanjian yang telah disepakati. Haram hukumnya penerima barang/jasa mengurangi/memotong gaji pekerjanya.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang artinya” Mereka para pekerja/budak (pelayanmu) adalah saudaramu. Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu. Sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberikannya makan seperti yang dimakannya sendiri dan diberikan pakaian apa yang dipakainya (sendiri) dan tidak membebankan pada mereka tugas yang sangat berat, dan jika kamu membeberkannya tugas seperti itu, maka hendaknya ia membantunya (mengerjakannya) HR. Muslim. Allahualam bishowab