Oleh : W.WURYANI (Pemerhati Keluarga Peduli Umat Berau)

Baru-baru ini seluruh dunia dihebhokan dengan fenomena Covid-19. Selain berdampak pada krisis kesehatan secara global, pandemic virus corona juga berdampak pada krisis ekonomi. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Dalam paparannya pada Jumat 17/04/2020 yang lalu, Mantan Direktur Bank Dunia mengharapkan bahwa perekonomian dunia akan mengalami kontraksi yang sangat dalam tahun ini. Dengan sejumlah lembaga memangkas signifikan proyeksi perekonomian dunia dalam waktu singkat akibat pandemi.

Salah satunya dana haji telah dibidik dalam pemangkasan, bahkan Sri Mulyani berencana menggunakan semua dana abadi negara untuk menanggulangi dampak corona (bisnis.com 06/04/2020 ), termasuk dana abadi pendidikan. Hal ini dilakukan untuk membiayai defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 5.07% PDR atau sekitar Rp 855 triliun.

Bukan hanya dana haji, pangkasan demi pangkasan terus bergulir di berbagai sektor sehubungan dengan APBN. Pangkasan tunjangan profesi guru PNS pun dilakukan, diantaranya:
Pemangkasan tunjangan profesi guru PNS daerah yang mencapai total 3,3 triliun rupiah (mediaindonesia.com 20/04/2020)
Berdasarkan peraturan sekretaris jendral kementrian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) Pasal 6 Nomor 6 tahun 2020, tunjangan profesi untuk guru SPK dihentikan. Guru satuan pendidikan kerjasama yang bertugas di satuan pendidikan atau dikelola diatas kerjasama antara lembaga asing yang terakreditasi/diaukui di negaranya denagn lembaga pendidikan Indonesia baik berbentuk formal maupun non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menjadi guru yang mengajar di lembaga swasta haruslah memiliki dua sertifikasi dari Indonesia dan dari Lembaga Pendidikan Asing (LPA) sebelum bisa mengajar. Oleh karena itu, dari sisi pembiayaan dan gaji SPK dinilai seharusnya lebih tinggi sehingga kesejahteraannya jauh lebih sejahtera disbanding guru-guru sekolah nasional.

Menurut praktisi pendidikan (tim akreditasi sekolah) pada CNBC Indonesia, Jumat, 17 Juli 2020, yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa uang masuk atau daftar sekolah dalam unit SPK mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan SPP bisa mencapai 3 jutaan rupiah.
Tunjangan untuk guru dan dosen telah diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2005, dikatakan hak semua tenaga pengajar yang mendapat sertifikasi adalah sesuai amanah. Maka mereka berhak atas tunjangan profesi tanpa diskriminasi.

Polemik tersebut seharusnya telah menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan tenaga para pendidik sebagai salah satu upaya untuk menyelenggrakan pendidikan. Sebagai institusi pelayanan rakyat, negara sudah seharusnya menjamin terciptanya pendidikan yang berkualitas secara mutlak. Mulai dari menjami fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan, kurikulum pendidikan, menjamin kesejahteraan tenaga pendidikan dengan gaji yang cukup. Namun kenyataan saat ini, pendidikan justru jadi komoditi komersial dengan keterlibatannya swasta dalam penyelenggaraan pendidikan yang berdampak pada ketimpangan kualitas pendidikan. Baik dari segi fasilitas pendidikan, juga termasuk tenaga pendidiknya.

Sebenarnya kegagalan ini tidak lepas dari sisitem keuangan negara saat ini yang bertumpu pada pajak dan hutang, yang merupakan ciri negara yang berada dalam cengkeraman ciri kapitalis. Kerapuhan system kapitalisme menyebabkan mudahnya perekonomian dalam negeri maupun skala dunia goncang. Sebab, ekonomi kapitalisme berdiri di atas sektor non riil dan system ribawi. Sehingga rentan terjadi krisis ekonomi. Hal ini semakin diperparah karena resesi ekonomi yang terjadi akibat pandemi.

Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah justru diberikan kepada pihak asing, alhasil, mereka tidak mampu menopang jaminan pendidkan yang membutuhkan dana besar. Artinya, dalam memberi tmemberikan jaminan tersebut

Dalam pendidikan system Islam “Khilafah“, penyelenggaraan pendidikan berkualitas merupakan tanggung jawab negara. Negara wajib menyediakan fasilitas dan insfrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laborartorium, balai-balai penelitian, buku pelajaran, dan sebagainya. Pemerintah menjamin kesejahteraan guru direalisasikan dengan memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor balai pendidikan.

Di masa kepemimpinan Khalifah Ummar bin Khattab, gaji (hujrah) pengajar sebesar 15 dinar per bulan, atau sekitar Rp 36.350.250 (1 dinar = 4,25 gram emas). Masa Salahuddin Al Ayyubi, gaji guru sebesar 11 dinar sampai dengan 40 dinar.
Dalam pembiayaan Pendidikan Negara Khilafah,dana diambil dari Baitul Mal kepemilikan negara serta Pos Milkiyyah ‘Amah atau dana hasil pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam).
Dana dari kedua pos tersebut dapat menjamin kesejahteraan pegawainya sekalipun dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu kualitas pendidikan negeri dalam masa khilafah jauh lebih tinggi dari pendidikan swasta. Ada sumber lain sebagai pos kepemilikan umum negara yang bisa dialokasikan untuk menangani bencana, yaitu Fa’iy (harta rampasan perang), Kharaj (pungutan atas tanah kharajiah), dan pos Khariba (pungutan atas kaum muslim yang kaya saja), bahkan non muslim tidak dipungut dhariba. Dharibah berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalisme yang menjadikan pajak sebagai urat nadi perekonomian bangsa.
Melihat realita Indonesia yang melimpah ruah kekayaannya, kepemilikan umum seperti hasil tambang, migas, mineral, dan batu bara, maka sumber pendanaan untuk menanggulangi wabah sudah cukup dari pos kepemilikan umum tanpa harus ada pungutan pada warga negaranya. Kondisi ini hanya bisa direalisasikan jika tata kelola negara secara keseluruhan sesuai dengan syariat Islam, yaitu Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian.