Oleh : Ummul Asminingrum, S.Pd
Pendidik Generasi

Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat di seluruh dunia. Virus mematikan yang menyerang dan sudah menyebar ke 200 negara lebih. Bahkan beberapa negara masih mengalami lonjakan kasus baru yang cukup signfikan, termasuk di Indonesia.

Kejadian ini telah memukul berbagai sektor. Mulai dari industri penerbangan, industri perbankan, pendidikan, yang mempengaruhi sektor perekonomian. Hingga akhirnya wacana krisis pangan global pun menghantui berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam upaya menghadapi ancaman krisis pangan yang akan terjadi. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan. Salah satunya adalah pembangunan Lumbung Pangan Nasional (LPN).

Pada bulan April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan ancaman krisis pangan dunia di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) seperti yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO). (Detik.com, 05/07/2020)

Memang respon positif datang dari para menteri. Namun disisi lain kritik terhadap rencana itu juga datang dari para tokoh dan pengamat politik. Banyak pihak meragukan kesungguhan pemerintah dalam mengembangkan lumbung pangan nasional (LPN). Karena kegagalan serupa diera sebelumnya tidak dibenahi.

Pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, rencana ini sudah pernah diinisiasikan mulai dari pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, lalu juga di periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jokowi sendiri pun sudah pernah mewacanakan pembangunan lumbung padi (rice estate) di Merauke yang hingga kini tak terealisasi. Dengan pengalaman tersebut, ia mengatakan proyek lumbung pangan selalu berujung pada kegagalan. Bahkan, menurutnya wacana pembangunan lumbung pangan di Kalteng ini hanya menghabiskan waktu dan anggaran yang besar.

Komentar lain, juga datang dari anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan. Ia meminta pemerintah membuat kalkulasi dan pertimbangan matang terkait rencana program lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Sebab, menurut Syarief, beberapa tahun terakhir pemerintah sudah beberapa kali melaksanakan program lumbung pangan nasional, tetapi tidak membuahkan hasil.

Begitulah realita yang ada di negeri ini. Ujicoba berbagai kebijakan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tak pernah serius digarap oleh pemerintah. Sebab yang mendorong lahirnya kebijakan tersebut bukanlah berasal dari kesadaran bahwa pemimpin adalah pemeliha urusan rakyat. Melainkan keuntungan apa yang akan didapat. Serta ada kepentingan apa antara mereka dan tuannya. Yakni para kapital sang pemilik modal.

Wajar saja bila rencana pembangunan Lumbung pangan kali ini banyak diragukan keberhasilannya. Sebab, bila berkaca dari rencana-rencana sebelumnya banyak yang mangkrak. Alasan krisis pangan global yang mengancam negeri. Hendaknya mendorong pemerintah untuk serius mengatasi masalah ini. Dan lepas dari kepentingan politik dalam merealisir program lumbung pangan nasional.

Pemimpin dalam Islam sadar betul bahwa ia sebagai pengayom dan pengatur urusan umat yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Seperti sabda Rasulullah Saw:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. (HR al-Bukhari).

Islam mewajibkan negara mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatian untuk memastikan stok pangan tersedia. Bahkan memastikan bagaimana agar bisa dijangkau oleh seluruh individu rakyat dengan mekanisme pasar maupun subsidi.

Negara Islam (Daulah khilafah) juga wajib mewujudkan suasembada agar tidak ada ketergantungan pada asing yang berisiko penjajahan ekonomi dan politik seperti saat ini. Ketahanan pangan diarahkan pada tiga target yaitu 1. Ketahanan pangan untuk konsumsi harian. 2. Ketahanan pangan untuk kondisi krisis (termasuk bencana, wabah dan sebagainya). Dan yang ke-3 ketahanan pangan untuk kebutuhan jihad.

Dengan visi inilah Khilafah akan serius memaksimalkan semua potensi pertanian yang dimiliki di dalam negeri untuk membangun ketahanan pangan tanpa tergantung pada negara asing.

Wallahu’alam bish-shawab.