Oleh : Maya A/ Gresik

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) ditargetkan rampung pada masa sidang mendatang, Agustus 2020. Sejalan dengan ini, banyak diantara kalangan pengusaha yang berharap agar RUU tersebut segera disahkan karena berpotensi membawa angin segar bagi iklim investasi dan berpotensi membuka lapangan kerja.


Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Aloysius Budi Santoso mengatakan, Omnibus Law Ciptaker diharapkan mampu membawa perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 hingga 6 persen.
Melalui produk hukum itu, diharapkan juga dapat meningkatkan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah sehingga dapat meningkatkan income, daya beli dan konsumsi.


Namun berbeda dengan kalangan pengusaha, sikap kontra justru ditunjukkan oleh banyak kalangan. Salah satu penolakan datang dari Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Ketua Umum DPP SP PT PLN Persero M Abrar Alib mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menimbulkan terjadinya liberalisasi dalam tata kelola listrik di Indonesia.
Sebab, RUU Cipta Kerja di sub-klaster ketenagakerjaan menghilangkan fungsi legislasi DPR dalam melakukan pengawasan. Padahal fungsi legislatif menyangkut hal interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk memastikan pemerintah tidak seenaknya mengatur listrikm
Senada, Ketua Bidang Kampanye dan Jaringan YLBHI Arip Yogiawan mengatakan, masyarakat sipil juga dengan tegas menolak disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dalam penjelasannya, Arip menyebut ada 12 alasan yang membuat masyarakat sipil menolak Omnibus Law. Beberapa diantaranya adalah 1) cacatnya prosedur penyusunan RUU karena dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi masyarakat sipil, 2) RUU tersebut dinilai melegitimasi investasi perusak lingkungan dan mengabaikan investasi rakyat, 3) membuat celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat, dan 4) perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat. (Republika 12/7)

Berbalut kemudahan investasi dan peningkatan ekonomi, RUU Ciptaker justru semakin menampakkan bagaimana arogansi pengusaha yang tuntutannya begitu dominan. Semakin menampakkan pula rendahnya pembelaan penguasa terhadap pekerja saat terjadi konflik dengan pengusaha lantaran hak DPR dan serikat pekerja dikebiri.

Kondisi semacam ini tentu bukan kali pertama terjadi. Mekanisme kapitalis memang membuka lebar pintu simbiosis mutualisme antara pengusaha dan penguasa tanpa melibatkan kepentingan rakyat di dalamnya.

Lihat saja, terhadap TKA, akses mereka begitu dipermudah. Terhadap pengusaha, izin usaha juga dipermudah, beberapa sanksi pidana dihilangkan, kepentingan mereka diakomodir. Sementara terhadap buruh, upah minimum kabupaten/kota terancam dihilangkan dan diganti upah per jam, besaran pesangon dikurangi, serta hak cuti dihapus. Dari sini nyatalah bagaimana ironisnya nasib penduduk bangsa ini. Tak hanya hasil alamnya yang dijarah, rakyatnya pun kini terancam diperah lantaran hak para buruh terancam diamputasi.

Harus diakui, RUU ini tak ubahnya seperti karpet merah bagi korporasi, dan keset bagi rakyat di negeri sendiri. Praktik kapitalisme neoliberal makin mereduksi peran negara sebatas regulator semata. Undang Undang sengaja dibuat untuk memberi keleluasaan bagi pengusaha menguasai perekonomian negara.

Segala bentuk penghilangan peran negara tentu tidak dibiarkan oleh Islam. Negara Islam dengan fungsinya sebagai pengatur sekaligus pelindung akan menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai titik point dalam menetapkan kebijakan. Pedoman inilah yang menjadikan negara Islam mustahil mengambil kebijakan sembrono semacam RUU ciptaker dan undang Undang sejenis lainnya.


Patut untuk disadari, bahwa saat ini para buruh dan rakyat membutuhkan riayah ketenagakerjaan yang bisa mengeliminir terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha serta memberi solusi paripurna atas problem ketenagakerjaan. Dan ini hanya akan bisa terwujud tatkala Islam diterapkan secara sempurna dalam bingkai daulah.


Daulah Islam, selain berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan warga negara, ia juga wajib menciptakan iklim perekonomian kondusif yang memungkinkan setiap rakyat mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Oleh karenanya, negara akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk setiap warga negara.


Dengan yang ada. Sehingga mampu menciptakan negara yang mandiri, yang tidak terus menerus bergantung pada asing.


Hal tersebut kemudian bisa didukung dengan pemberian lahan mati untuk dimanfaatkan, pengerjaan proyek-proyek produktif pengelolaan SDA, pemberian modal usaha dan mendorong individu untuk memiliki kompetensi dengan menjamin adanya pendidikan berkualitas. Ini bukan semata demi pencapaian materi, tapi lebih sebagai bentuk kesigapan dalam memakasimalkan potensi agar kebutuhan akan tenaga kerja kompeten bisa dipenuhi dari dalam negeri.


Tak hanya itu, negara juga akan bersikap fair terhadap perusahaan dan pekerja dengan melegalkan aturan terkait ketenagakerjaan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan begitu, tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.


Namun perlu digarisbawahi bahwa terkait penentuan upah pekerja, maka ia merupakan hasil kesepakatan dua belah pihak antara pekerja dan perusahaan sesuai besaran manfaat yang diberikan oleh pekerja. Sehingga, negara tidak diperkenankan untuk mematok upah (UMR) yang harus dikeluarkan suatu perusahaan.


Hal ini karena perusahaan sama sekali tidak dibebani kewajiban untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Kewajiban tersebut justru ada di pundak negara dengan mekanisme pemberian jaminan di bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sehingga rakyat hanya perlu berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan saja.


Adapun terhadap problem TKA, maka suplai TKA hanya dilakukan ketika negara memang belum memiliki SDM yang mumpuni untuk mengelola sumber daya yang tersedia. Keberadaan mereka pun hanya dibatasi pada tenaga ahli. Bukan pekerja kasar. Kebijakan ini tentu akan berdampak pada besarnya peluang rakyat untuk terekrut perusahaan sehingga pengangguran dapat diminimalisir.


Dari sini, jelaslah aneh jika umat masih saja mengagungkan sistem bobrok kapitalisme yang faktanya hanya mengutamakan pengusaha dan banyak menorehkan sengsara. Oleh karena itu, sudah saatnya umat ini melek politik dan bangkit dari keterpurukan dengan memperjuangkan Islam sebagai satu satunya ideologi sempurna yang harus sempurna pula pelaksanaannya.