By: Najiha Rasyida

Tunjangan guru dipotong untuk covid-19
By: Najiha Rasyida

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan tunjangan profesi guru PNS dan non PNS. Tunjangan profesi yang dihentikan tersebut tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, di Pasal 6 tercantum, tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) (Banjarmasin.tribunnews.com)

SPK sendiri merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi atau diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (kompas.tv).

Tunjangan guru dipotong untuk penanganan Covid-19 hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 Triliun. Kemudian pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 Triliun. Pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya (mediaindonesia.com)

Pemotongan tunjangan guru dan anggaran pendidikan menunjukkan bahwa perhatian pemerintah sangat minim dalam dunia pendidikan. Profesi guru tak hanya soal urusan mencari nafkah, namun meluas pada pengabdian mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Dalam proses pendidikan, keberadaan peranan guru menjadi sangat penting; bukan saja sebagai penyampai materi pelajaran (transfer of knowledge), tetapi sebagai pembimbing dalam memberikan keteladanan (uswah) yang baik (transfer of values). Apalagi saat pandemi seperti sekarang, menjadi guru memiliki tantangan tersendiri.

Saat pandemi guru harus tetap melaksanakan kewajibannya memenuhi hak siswa dalam pendidikan walaupun melalui sistem daring. Para guru harus mengeluarkan biaya mandiri untuk membali kuota agar bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahkan jika lokasi mengajar di pelosok yang susah sinyal dan tidak mempunyai sarana prasarana untuk daring sehingga ada guru yang rela mendatangi siswanya.

Kesejahteraan guru berpengaruh pada produktivitas mereka sebagai guru. Saat guru tidak diberi fasilitas dan sarana yang mumpuni, gaji rendah, dan tunjangan pun dipotong, bisa jadi para guru tidak optimal dan maksimal dalam memenuhi tugas kependidikannya atau bahkan beralih profesi. Karena menjadi guru tak sejahtera. Padahal peran mereka sangat besar dalam membentuk generasi berakhlak mulia dan berkualitas.

Dalam sistem kapitalis selalu mengedepan kepentingan kekuasaan sehingga pengelolaan urusan pendidikan tak lagi menjadi wadah mencetak generasi terbaik. Pendidikan dijadikan sasaran empuk kapitalis merauk keuntungan. Sehingga pemgambilan kebijakan tak banyak yang berpihak untuk memajukan dunia pendidikan.

Sedangakan dalam sistem islam pendidikan menjadi prioritas utama, modal dasar membangun peradaban. Pendidikan gratis untuk setiap anak dan berkualitas merupakan tanggung jawab negara. Negara wajib menyediakan fasilitas dan insfrastruktur pendidikan yang cukup serta memadai seperti gedung-gedung sekolah, laborartorium, balai-balai penelitian, buku pelajaran, perpustakaan,asrama dan sebagainya. Pemerintah menjamin kesejahteraan guru dengan memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja dalam lingkup pendidikan. Gaji guru di masa Khalifah Umar bin Khaththab sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikalkulasi dengan harga emas hari ini bisa mencapai Rp62.730.000.

Sumber pembiayaan pendidikan dalam sistem islam berasal dari dua pos. Pertama, pos fai` dan kharaj –yang merupakan kepemilikan negara– seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak). Kedua, pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Dengan sumber dana yang jelas dan pasti menjadikan negara khilafah mampu menjamin kesejahteraan guru dan menjamin pendidikan gratis dan berkualitas sehingga dapat mencetak generasi cerdas dan bertakwa.