Oleh: Sri Wahyuni, S.Pd

Dana hibah Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Nadiem Makarim kepada yayasan Putera Sampoerna dan yayasan Bhakti Tanoto terus disorot banyak pihak. Pasalnya, hibah tersebut dinilai tak tepat sasaran. Salah satu yang mengkritik kebijakan tersebut adalah Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, dirinya menilai tak layak perusahaan yang masuk kategori corporate social responsibility (CSR) mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya, para perusahaan swasta sewajarnya menyisihkan dana perusahaan untuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dipakai dalam memberdayakan masyarakat. Bukan justru menerima dana tersebut dari Pemerintah (CNN Indonesia, 21/07/20).
Meski Nadiem telah mengklarifikasi soal keterlibatan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna yang tidak menggunakan dana APBN dan akan mendanai sendiri program mereka, namun sejumlah yayasan pendidikan yang turut dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidik seperti NU, Muhammadiyah dan PGRI tetap dalam opsi yang sama yaitu menyatakan pihaknya mundur dari program tersebut. Beragam alasan dipaparkan oleh masing-masing yayasan. Bukan hanya soal syarat penerima hibah yang tidak jelas namun program yang dirasa masih perlu adanya evaluasi serta masing-masing yayasan tersebut tengah fokus dengan program yang mereka buat sendiri. Tentu dalam pelaksanaan program yang nantinya akan mempengaruhi kualitas siswa butuh sebuah perencanaan yang matang. Terlebih negara sebagai pihak penyelenggara harus memiliki konsep yang jelas dan benar-benar mewakili kondisi dunia pendidikan hari ini. Namun nampaknya, fakta yang diindra oleh Pemerintah dalam melihat problem dunia pendidikan sebatas persoalan intelektual semata tanpa memperhatikan faktor lain seperti moral dan spiritual siswa. Padahal berbagai kerusakan yang terjadi seperti tawuran, seks bebas, aborsi, dsb bukan karena siswa tak pandai melainkan sisi lain siswa yang minim perhatian. Tak hanya soal konsep yang bermasalah, menggandeng swasta sebagai mitra juga bukan kebijakan yang tepat. Tentu bukan bermaksud mengkerdilkan sepak terjang yayasan-yayasan yang telah lama bergelut di bidang pendidikan, hal ini lebih kepada peran mitra yang dapat menggeser fungsi negara secara utuh dikarenakan adanya bagi peran. Selain itu, hal ini akan menimbulkan saling tuduh di kemudian hari apabila program yang dijalankan tidak berhasil diterapkan. Inilah kenapa peran merumuskan konsep, membuat strategi, metode pengajaran hingga instrument yang diujikan adalah menjadi kuasa penuh bagi negara untuk memikirkan bukan swasta, jika pun swasta dilibatkan harusnya bukan sebagai mitra melainkan membantu negara untuk mengawal terlaksananya program. “Seorang Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pemelihara urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari). Atas dasar inilah, seorang pemimpin diberikan wewenang penuh untuk mengatur setiap urusan negara tak terkecuali pendidikan. Maka keberadaan mitra dengan konsep berbagi peran tadi secara tak langsung memunculkan banyak
Dengan demikian jelas bahwa bentuk kerja sama yang dapat mengamputasi peran negara adalah pelanggaran terhadap syariat bahkan dapat menimbulkan polemik di kemudian hari . Dan lagi-lagi jika keruwetan ini terjadi, siswa harus menjadi korban. Tentu kerugian pun akan berlipat yakni kerugian yang dialami oleh siswa sebagai korban sistem, kerugian ortu secara finansial serta pupusnya harapan penuh untuk mendapat pendidikan terbaik. Di sisi lain anggaran yang telah dikeluarkan negara menjadi terbuang percuma. Inilah kenapa Islam sangat mewanti-wanti kepada seorang pemimpin untuk benar-benar menjalankan peran dan fungsinya secara penuh di pundak mereka serta tidak diperkenankan menyandarkannya pada swasta. Tetapi apalah daya, pemimpin dalam jerat sistem kapitalisme telah dibuat lupa akan fungsi utamanya sebagai periayah urusan umat yang harus siap mencurahkan seluruh pemikirannya untuk kepentingan umat. Akibat kelupaan ini bahkan, Pemimpin seringkali absen dalam menyelesaikan berbagai problematika umat. Maka sungguh lahirnya generasi terbaik hanya akan terwujud dalam kepemimpinan yang benar-benar hadir untuk rakyat dan pemimpin yang demikian hanya akan terlahir dalam sistem sempurna yaitu Islam.

Tenaga Pendidik dan Pemerhati Masalah Publik