Oleh : Ismawati (Aktivis Dakwah Muslimah)

Mengejutkan, dilansir dari jawapos.com (26/7) Pengadilam Agama Jepera, Jawa Tengah menerima 240 permohonan dispensasi nikah. Ketua Panitera Pengadilan Agama Jepara, Taskiyaturobihah mengatakan dari 240 pemohon sekitar 50-an persen dinyatakan hami terlebih dahulu dan selebihnya karena faktor usia belum genap 19 tahun yang berkeinginan menikah.

Karena sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 16/2019 bahwa batas minimal calon pengantin putri berusia 19 tahun. Sementara di UU perkawinan sebelumnya, batas minimal calon pengantin putri berusia 16 tahun, sehingga warga yang berencana menikah namun usianya belum genap 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah.

Adanya dispensasi nikah ini menjadi masalah dikehidupan masyarakat. Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Susilowati Suparto mengatakan di masa pandemi sekarang ini angka pernikahan dini semakin menukat akibat masalah ekonomi.
Wajar saja, pandemi ini membawa dampak yang luar biasa bagi ekonomi keluarga. Tidak dalam masa pandemi saja himpitan ekonomi semakin menjadi karena penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan negara tak menjalankan kewajibannya sebagai pengurus rakyat. Melainkan rakyat harus berjuang sendiri mencari rezeki ditengah beban biaya hidup yang mahal.

Alhasil, menikahkan anak perempuan di usia dini menjadi solusi untuk mengurangi beban hdup keluarga karena kebutuhan hidupnya akan ditanggung suaminya kelak. Terlebih, kebijakan pemberlakuan belajar dari rumah mengakibatkan keleluasaan anak bergaul dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak menjadi pemicu pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Tak bisa dipungkiri, generasi saat ini adalah generasi tanpa bekal agama atau sekulerisme (memisahkan agama dari kehidupan).

Sejatinya solusi yang ditawarkan merupakan solusi yang setengah hati. Permasalahannya bukan hanya terletak pada pernikahan dini saja, tapi terbukanya kran pergaulan bebas yang semakin massif menjadi pemicu lainnya. Kehidupan kita tak berjalan sesuai dengan koridor agama. Alhasil, pornografi dan pornoaksi terpampang nyata dimana-mana. Sanksi tegas bagi para pelakunya pun tak ada. Maka, generasi selanjutnya menjadi generasi yang rusak akibat racun pergaulan bebas.

Untuk itu, perlu penanganan secara komprehensif dan nyata dari berbagai sektor. Utamanya negara, yang memiliki peran besar sebagai penanggungjawab atas kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Dalam sistem negara islam, yakni Khilafah Islamiyyah persoalan ekonomi menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi negara kepada rakyatnya. Karena sistem ekonominya adalah sistem ekonomi islam yang menikmati tentu rakyat bukan para kapital.

Sementara dari individunya merupakan individu yang memiliki bekal keagamaan. Sebab, sistem pendidikannya berbasis akidah islam, maka saat mereka berada di usia dewasa senantiasa terikat terhadap hukum syariat islam. Kemudian Daulah islam tidak akan membiarkan adanya pergaulan bebas. Para pemudanya akan ditempa menjadi generasi penerus peradaban yang nantinya juga akan menjadi pencetak generasi unggul ditengah-tengah masyarakat.

Sanksi tegas akan diberlakukan bagi para pelaku zina, seks dan pergaulan bebas. Karena sistem hukum didalam daulah islam bersfat zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa diakhirat). Bagi para pelaku zina akan dikenakan sanksi rajam jika sudah pernah menikah, dan dicambuk bagi yang belum pernah menikah. Sanksi ini diberlakukan agar adanya efek jera bagi para pelakunya dan pencegahan bagi orang disekitarnya.

Dengan demikian, solusi permasalahan remaja saat ini adalah akibat tidak diterapkannya sistem pemerintahan islam dari segala aspek kehidupan yang mengakibatkan banyak sekali permasalahan baru. Solusi yang ditawarkan adalah solusi tambal sulam yang justru akan menambah beban baru. Untuk itu, sangat penting mengembalikan kehidupan islam saat ini, karena sistem pemerintahan islam akan memberi solusi hakiki bagi seluruh aspek kehidupan.

Wallahu a’lam bishowab.