Oleh: Aini Ummu Aflah

Era sekarang di tahun 2020, bisa dikatakan sebagai “Era Digital”. Teknologi semakin canggih. jika masa embah-embafh kita dulu yang hidup di Zaman Jepang, mereka tidak mengenal hp ataupun laptop. Begitulah rotasi hidup akan berputar sesuai dengan kecanggihan zaman.

Hampir 3 bulan kita merasakan dampak Covid-19, baik dari segi perekonomian ataupun dari segi pendidikan. Siswa dan guru dituntut mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) secara online.

Banyak kendala yang dirasakan oleh guru dan siswa ketika KBM di adakan secara daring(dalam jaringan). Istilah ini muncul ketika pembelajaran tak lagi lewat tatap muka, melainkan lewat online.

Seperti di beritakan dalam Merdeka.com, kampung Todang lli Gai, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT menjadi salah satu wilayah yang terisolir dari berbagai akses kehidupan saat ini.

Selama masa pandemi Corona, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak bisa terlaksana karena diliburkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus asal Wuhan, China itu.

Lantaran tidak ada radio, anak-anak tidak bisa belajar dan hanya bermain di rumah. Bahkan, hingga kini pembagian rapor dan pengumuman kenaikan kelas pun tak kunjung dilaksanakan.

Berbeda halnya dengan anak-anak kampung Todang, Dimas Ibnu Alias, siswa SMPN 1 Rembang, Jawa Tengah, ialah satu siswa yang tidak mempunyai gawai sebagai sarana belajar daring. akibatnya, Dimas tetap berangkat sekolah untuk belajar meskipun sendiri di sekolah tersebut. Kepala SMPN 1 Rembang Isti Chomawati memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengikuti KBM di sekolah (Media Indonesia.com).

inilah fakta di lapangan yang berbicara, banyak kendala yang dirasakan oleh masyarakat sejak diberlakukannya KBM dengan daring. Mulai dari emak-emak yang mengeluh kembali sekolah lagi karena tugas putranya dikerjakan oleh emaknya. Belum lagi kendala modal untuk membeli paketan yang menambah pengeluaran para emak-emak. Ditambah lagi persoalan yang tidak ada akses internet atau tak memiliki gawai. Persoalan KBM tak sejalan dengan pembangunan listrik yang merata hingga ke pelosok-pelosok desa yang terpencil. Belum lagi persoalan akses internet mulai susah, karena banyak masyarakat tinggal di rumah, baik anak sekolah maupun para karyawan mengerjakan tugas di rumah saja. semakin bertumpuklah persoalan KBM.

Pada 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melepas Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Lewat surat sakti tersebut, Mendikbud mengumumkan bahwa Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dibatalkan, pembelajaran daring diterapkan, dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialihkan untuk pengadaan alat kebersihan dan membiayai pembelajaran jarak jauh.

Hanya, Mendikbud Nadiem mengakui penerapannya tak semulus dugaan. Pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2020 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendikbud pekan lalu (2/5), ia mengaku “kaget” bahwa banyak siswa tak memiliki akses listrik dan sinyal internet memadai. “Ada yang bilang tidak punya sinyal televisi. Bahkan ada yang bilang tidak punya listrik. Itu bikin saya kaget luar biasa,” katanya.

Menurut Nadiem, kondisi tersebut tak terbayangkan bagi dirinya yang hidup di Jakarta. Ia pun menyadari bahwa pandemi ini kian menelanjangi ketimpangan yang mengakar di Indonesia.

“Pembelajaran nomor satu adalah jurang atau ketidakmerataan di Indonesia itu luar biasa,” lanjutnya.

Riset terbaru dari INOVASI terhadap 300 orang tua siswa sekolah dasar di 18 kabupaten dan kota di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Jawa Timur mengonfirmasi ketimpangan tersebut. Sebelum ada putusan resmi Kemendikbud, 76% orang tua murid mengaku telah mulai menerapkan kebijakan belajar dari rumah sejak pekan ketiga (16-22) Maret.

Namun, kenyataannya, hanya sekitar 28% anak yang sanggup belajar menggunakan media daring untuk belajar maupun menggunakan aplikasi belajar daring. Adapun 66% pelajar menggunakan buku dan lembar kerja siswa, dan 6% orang tua menyatakan tidak ada pembelajaran sama sekali selama siswa diminta belajar dari rumah.

Faktor geografis pun berpengaruh. Semakin jauh lokasi seorang murid dari “pusat pembangunan” semakin terkucil ia dari pembelajaran daring. Di Jawa Timur, 40% responden menyatakan anak mereka dapat mengakses pembelajaran daring. Angka ini merosot di NTB, di mana pembelajaran daring kurang dari 10% dan menurun lagi di NTT (asumsi.com).

Dalam Islam, negara bertugas dan bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan dasar rakyatnya. Pemenuhan kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan serta pendidikan tak luput jadi tanggung jawab negara.

Menjadikan rakyat sejahtera wajib bagi Kholifah. Kesejahteraan tidak akan muncul jika tidak terpenuhi sarana dan prasarana menuju kesejahteraan. Salah satunya adalah infrastruktur untuk memperlancar distribusi pemenuhan kebutuhan rakyat. Karena itu adanya infrastruktur yang bagus dan merata ke seluruh pelosok negeri menjadi wajib hukumnya. Kewajiban ini harus di wujudkan oleh Kholifah.

Ini sudah dibuktikan dalam sejarah khilafah di masa lalu, baik masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abasiyyah, hingga Utsmaniyyah. Contoh infrastruktur canggih adalah proyek pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Hijaz, Syam hingga Istambul.

Umar bin Khattab merealisasikan banyak proyek mulai dari membuat sungai, teluk, memperbaiki jalan, membangun jembatan dan bendungan menghabiskan anggaran negara dengan jumlah besar.

Maka ketika Islam di terapkan kembali dalam Kekhilafahan yang kedua, maka untuk sekedar memenuhi sarana prasarana infrastruktur dalam KBM daring itu sangat mudah. Karena, Kholifah akan mengeluarkan dana dari baitul maal agar KBM daring bisa terlaksana dengan baik.

Sungguh indah penerapan syariah Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah dan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Tidak ada sistem pemerintahan yang terbaik yang sudah terbukti lebih dari 13 abad lamanya memimpin dunia. Hanya sistem Islam yakni Khilafah Islamiyyah.