Oleh : Ulfa Ummu Zahwa, M.Pd ( Praktisi Pendidikan)

NU, Muhammadiyah, dan PGRI kompak menarik diri dari program organisasi penggerak (POP) Kemendikbud. program yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan ini menganggarkan dana Rp 595 Milyar. melalui program ini kemendikbud akan menggandeng ormas untuk ikut berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan membagikan sejumlah dana menurut kategori ormas yang sudah lolos seleksi. untuk ormas kategori gajah mendapat dana 20 milyar, kategori macan 5 milyar, dan kategori kijang 1 milyar. pertanyaan besar muncul mengapa tiga ormas besar NU, Muhammadiyah, dan PGRI yg sudah terbukti dan teruji bhaktinya untuk pendidikan di negeri ini justru mengundurkan diri? sementara korporasi besar seperti Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dirangkul kemendikbud dalam program ini?

aroma busuk bahwa POP sekedar proyek bagi-bagi duwit antara birokrasi dan korporasi pun terendus tak terelakkan. KPK berencana memanggil menteri pendidikan Nadiem Makarim untuk meminta klarifikasi akan sejumlah kejanggalan proyek ratusan milyar ini. (jawapos.com. 29/07/2020)

bagaimana tidak, di tengah terseoknya PJJ (pembelajaran jarak jauh) karena minimnya sarana dan prasarana yg dimiliki sejumlah guru dan siswa dalam mengakses internet, baik karena kendala sinyal atau memang belum memiliki gawai bahkan mahalnya biaya kuota internet, mengapa justru Pelatihan guru lewat POP yang dijadikan solusi. bukankah telah ada program PLPG atau PPG untuk melatih guru menjadi tenaga profesional? jika memang program ini blm optimal ya tinggal dievaluasi dan diperbaiki. bukan malah membuat program baru yang justru menghamburkan dana ratusan milyar.

anehnya mengapa untuk urusan peningkatan kualitas pendidikan kemendikbud harus menggandeng korporasi besar yg tentu orientasi mereka adalah bisnis dan keuntungan?

Beginilah wajah pendidikan di sistem demokrasi, dia akan menjadi lahan bisnis menggiurkan bagi para kapitalis besar yg telah berjasa meloloskan para birokrat duduk ditampuk kekuasaan. jadilah penguasa yg duduk di singgasana adalah orang-orang yang saling memberi keuntungan antara korporasi (pengusaha) dan birokrasi (pemerintah) sementara nasib rakyat, masa depan pendidikan diserahkan pemerintah kpd para kapitalis untuk dijadikan lahan bisnis dlm mencari keuntungan.

Berbeda dengan sistem islam. dimana dalam sistem islam, menyediakan pendidikan yang berkualitas dan gratis adalah tanggung jawab penuh negara. negara tidak akan menyerahkan urusan masa depan generasi di tangan para kapitalis yang orientasinya adalah bisnis dan keuntungan. kalaupun ada pihak swasta yang ingin membantu dalam penyelenggaraan pendidikan maka daulah islam akan memastikan dulu bahwa mereka harus mau mengikuti kurikulum yang ditetapkan daulah/negara. kurikulum yang ditetapkan oleh daulah islam adalah kurikulum yang berbasis pada aqidah islam dan bertujuan untuk membentuk syahsiyyah islam (kepribadian islam) dan penguasaan sains dan teknologi bagi peserta didik. negara tidak akan membiarkan generasi penerus teracuni aqidah dan pemikirannya dengan pemikiran liberal sekuler. peningkatan kualitas pendidik dan fasilitas pendidikan tentu juga bagian penting yang akan diperhatikan oleh daulah dalam rangka mewujudkan pendidikan terhebat yang akan memimpin peradaban dunia. sehingga kesejahteraan guru akan diperhatikan. terbukti dimasa kepemimpinan Kholifah Umar bi Khattab gaji guru pun mencapai 15 dinar atau sekitar 32 juta perbulan. di masa kholifah harun al rasyid pun dibangun universitas pertama di dunia yaitu Baytul Hikmah yang menjadi pusat berkumpulnya para ilmuwan untuk menimba ilmu. tidak hanya ilmuwan muslim tapi juga ilmuwan dari negara-negara lain. di sana tersedia fasilitas asrama, kelas, dan perpustakaan dengan koleksi buku yang sangat lengkap.

tidakkah kita rindu dengan masa-masa dimana islam diterapkan secara kaffah dalam institusi negara. maka mari kita bersama memperjuangkan tegaknya kembali khilafah rasyidah ala minhajin nubuwwah.