oleh : Pita N. (aktivis mahasiswi)

Jangan lagi kau tanya tentang kehebatan negeri sebrang sana
Sebelas tahun berjuang dengan gagah berani menangkap tikus berdasi yang lari sini sana


Akhirnya tertangkap juga
Hebat!Hebat sekali bukan? aku dengar pasukan khusus itu telah banyak dikelabuhi
Tikus itu bersembunyi, menyamarkan diri dalam pasukan khusus pencari
Tidak, bukan menyamarkan diri lebih tepatnya membuat pasukan khusus menjadi tikus-tikus baru yang sulit dikenali


Jangan lagi kau tanya tentang kehebatan negeri sebrang sana
Samar-samar tikus semua menjadi tikus Sudah bukan rahasia, koruptor di negeri ini bisa berpolah leluasa. Koruptor bertamasya sudah biasa. 11 tahun menjadi buron tenang saja. Hukuman ringan dan remisi penjara sangat mudah didapat pula. Hampir saja negeri ini menjadi surga bagi koruptor katanya.

Inilah fakta kasus Djoko Tjandra. Publik dibuat geram dengan tingkah polahnya. Djoko Soegiarto Tjandra, 70 tahun, dikenal sebagai salah satu pendiri Mulia Group, gergasi properti yang punya aset hotel dan gedung pencakar langit di Jakarta. Kendati buron selama 11 tahun dan diketahui berada di Indoensia selama beberapa bulan terakhir, jejaring bisnis Djoko diduga terus terawat hingga kini. Salah satu tandanya muncul dari sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melayangkan gugatan kepada PT Sanggarcipta Kreasitama terkait sewa gedung Wisma Mulia 1 selama tiga tahun sejak 17 Januari-14 Juli 2021 sebesar Rp412,30 miliar.

Gugatan perdata nomor 373/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL terdaftar di PN Jakarta Selatan sejak 12 Mei 2020. Wisma Mulia 1 merupakan bagian dari jejaring bisnis Djoko Tjandra. Alamat Sanggarcipta Kreasitama berada di Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking mengonfirmasinya saat tampil di Mata Najwa, Rabu (23/7/).

Saat itu Anita ditanya terkait hubungan Brigjen Pol Prasetijo Utomo dalam skandal surat jalan Djoko Tjandra. Prasetijo dicopot dari jabatan dan terancam pidana. Djoko Tjandra punya jejaring bisnis kuat, termasuk yang terselubung di luar negEri. (25/7/20 Tirto.id) Djoko Tjandra hanyalah segelintir bukti. Betapa bobrok birokrasi dan mental pejabat negeri ini. Kuasa korporasi telah mengendalikan pejabat di semua lini. Lembaga peradilan mandul memberi sanksi. Lalu ketika penangkapannya dianggap prestasi kepolisian. Sungguh mengherankan. Bukankah hal itu merupakan kewajiban?

Sebab memang tugas kepolisian terhadap publik yakni untuk memberi sanksi pada pelanggar aturan. Carut marutnya penegakkan hukum di Indonesia diakibatkan dari penerapan sistem kapitalisme dengan asas sekulerisme (baca. memisahkan agama dari kehidupan). Sistem ini sekaligus menjadi biang dari suburnya korupsi di negeri ini. Hal tersebut dikarenakan sistem kapitalisme tidak memiliki sanksi tegas terhadap koruptor serta kenyataan hukum yang dengan mudah dijual beli. Sistem kapitalisme sangat merugikan rakyat dan hanya menguntungkan para kapital. Sungguh sudah saatnya kita mencampakkan sistem kehidupan kapitalisme yang jelas merusak dan mendzalimi masyarakat. Selayaknya kita menggantinya dengan sistem Islam. Sebab sistem Islam memiliki pengaturan adil dan tegas bagi koruptor. Yang lebih utama aturan Islam langsung dari sang pencipta Allah SWT. Tidak seperti sistem kapitalisme yang aturan kehidupannya dibuat manusia.