Oleh: Maman El Hakiem

Upaya pemerintah yang akan menjadikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dinilai akan semakin melemahkan peran KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang independen, hal tersebut diungkapkan Lalola Easter dari Indonesia Corruption Warch(ICW), yang dilansir BBC.com, 11/8/2020.

Sebagaimana diketahui hadirnya Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2020, berpeluang pegawai di lingkup KPK statusnya sama seperti ASN yang lain. Artinya akan menjadi sebuah simalakama dalam upaya independensi pemberantasan korupsi di negeri ini. Aturan gaji ASN yang terikat dengan aturan kementerian pemberdayaan aparatur negara bertendensi adanya tumpang tindih kepentingan.

Selama ini sistem penggajian pegawai KPK, seperti dikatakan mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laode M. Syarif, menggunakan sistem tunggal (single salary sistem), tidak rangkap tunjangan seperti ASN selama ini. Secara fakta, tunjangan kinerja para ASN selama ini sering menjadi lahan korupsi,karena didapat sekedar mengisi absensi atau rekayasa perjalanan dinas.

Tetapi, yang paling urgen bagi KPK dengan adanya perubahan status kepegawaian ini, merupakan tindakan pelemahan terhadap penangan kasus-kasus korupsi yang menyangkut mereka yang secara struktur golongan gaji lebih tinggi. Bisa dibayangkan jika ada anggota KPK yang secara ASN bergaji golongan dibawah berhadapan dengan seorang tersangka yang misalnya pejabat yang lebih tinggi di atasnya. Tentu, sangat “segan” untuk melakukan pengungkapannya.

Keberadaan KPK awalnya adalah upaya pemerintah supaya adanya lembaga yang independen dalam penanganan kasus korupsi, namun seiring waktu dengan banyaknya kasus korupsi yang menyangkut pejabat kelas atas, seakan menjadi ancaman mereka yang memang kemaruk dengan harta negara. Upaya pelemahan KPK pun dilakukan baik melalui aturan maupun tindakan yang tidak adil terhadap para pahlawan anti rusuwah seperti yang dialami Novel Baswedan.

Inilah potret penegakan hukum di negeri kapitalisme, yang sering bicara dengan dalil hukum,padahal yang berlaku hukum kekuasaan. Jika ada petugas KPK yang sedang menangani kasus pejabat, maka jika itu sebagai ASN bisa kemungkinan dimutasikan. Akan banyak kasus-kasus korupsi di kemudian hari ketika KPK keberadaannya hanya sekedar simbol yang sudah bisa dimainkan oleh kekuasaan yang ada.

Berbeda ketika negeri ini mencoba dengan aturan Islam, jika ada sebuah kasus korupsi yang dilakukan seorang pejabat. Maka, kasusnya akan segera diselidiki oleh tim yang independen dari mahkamah madzalim, karena korupsi yang dilakukan pejabat adalah salah satu bentuk kedzaliman penguasa. Maka, jika ada seorang hakim sedang menangani kasus pejabat tersebut, tidak bisa diganggu atau dipindah tugaskan selama kasusnya belum tuntas. Tidak ada hukum banding, karena setiap kasus dapat terselesaikan dengan baik dan adil dengan bukti yang lengkap dan akurat.

Wallahu’alam bish Shawwab.***