Rofi’ah Khoirunisa’

Kementrian Agama telah mengambil keputusan untuk menggunakan kurikulum baru pada madarasah di tahun ajaran 2020/2021. Kurikulum ini merupakan implementasi dari KMA (Keputusan Menteri Agama) 183 tahun 2019. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya adalah memasukkan materi sejarah khilafah (yang seharusnya fiqh khilafah), jihad, dan moderasi beragama yang kemudian dibingkai secara korelatif. Sejumlah 155 buku PAI dan website e-learning siap diluncurkan untuk menunjang pembelajaran.

Tak hanya di madrasah, materi moderasi agama juga ditargetkan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dan bahkan masuk ke dalam ranah keluarga yakni bimbingan pernikahan. Rumah Moderasi dihadirkan  di PTKIN untuk memberikan pembinaan kepada civitas akademika dan masyarakat sekitar. Moderasi agama juga menjadi salah satu materi penting dalam bimbingan pernikahan karena keluarga dianggap sebagai transmisi nilai-nilai yang paling kuat.

Berbagai langkah yang diambil oleh Kemenag diindikasikan mengarah pada penguatan paham moderasi islam. Munculnya kurikulum baru disinyalir akan menggeser ajaran islam jihad dan khilafah.

Sebagaimana yang tercantum dalam KBBI, kata moderasi bermakna pengurangan kekerasan/pengurangan keekstreman. Kata ekstrem sejajar dengan fanatik yang berarti kepercayaan/keyakinan yang sangat kuat. Maka upaya mengurangi keyakinan (iman) tentu bertentangan dengan ajaran agama islam itu sendiri. Sebab telah menjadi kewajiban bagi pemeluk agama islam untuk memiliki keimanan (keyakinan) yang kuat.

Upaya mengurangi kekerasan dalam ajaran agama menjadi tanda tanya tersendiri bagi umat. Kaum muslimin tentunya tahu bahwa semua yang datang dari islam adalah kebaikan sehingga tidak ada sedikit pun unsur kekerasan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah suatu kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Sebaliknya, moderasi agama secara tak langsung membenarkan adanya unsur kekerasan yang terkandung dalam agama.

Materi khilafah dan jihad seharusnya masuk ke dalam ranah fiqh. Namun karena disajikan dengan sudut pandang moderasi agama, maka khilafah dimasukkan ke dalam aspek sejarah, dan makna jihad dimodifikasi agar sesuai dengan perjuangan untuk bangsa dan negara.

Dengan demikian telah tampak bahwa moderasi beragama-lah yang sejatinya bukan berasal dari islam. Materi ini adalah jelmaan pemikiran asing yang merupakan salah satu peluru dari perang pemikiran hingga dengan mudahnya menyusup dalam kekuasaan demokrasi. Maka memasukkan moderasi agama dalam kurikulum pendidikan bahkan bimbingan pernikahan bukanlah sesuatu yang dibenarkan. Sebab ini hanya akan mengeruhkan air, menghasilkan generasi yang jauh dari kemurnian agama islam.

Menghapus khilafah dari materi fiqh merupakan upaya pembodohan massal yang bertujuan untuk menjauhan umat dari tsaqofah islam. Yang seharusnya ditiadakan adalah materi moderasi agama yang memang tak ada dalam agama islam. Sebagiamana tugas manusia adalah beribadah, mentaati syariatnya, bukan meninjau ulang ajaran agama. Allah sendiri yang menjamin, islam sudah sempurna dengan seluruh aturannya sehinga tak perlu ada yang dikurangi atau ditambahkan lagi.  

“…Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu…” (QS. Al Maidah : 3).