Oleh: Warjianah

Bantuan dana BLT yang di anggarkan oleh negara sebesar Rp 600 ribu/bulan di nilai salah sasaran, pasalnya dana tersebut hanya akan di bagikan kepada karyawan swasta dengan upah sebesar Rp 5.000.000 dengan syarat terdaftar BPJS aktif. Menurut Tauhid Ahmad Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance(Indef) dalam Konferensi pers Virtuan, menilai BLT untuk pekerja berupah Rp 5.000.000 ini akan sia-sia. Tauhid juga menyoroti batas gaji Rp 5.000.000 yang notabennya bukan penghasilan orang miskin, justru yang berpenghasilan rendah yang seharusnya menjadi sasaran BLT dari pemerintah, karena rakyat yang berpenghasilan rendah kebutuhannya hanya dapat di penuhi dalam beberapa hari dan minggu.

Kebijakan ini tidak bisa adil selagi sistem kapitalisme masih subur. BLT menurut pandangan islam itu Hak rakyat dan Kewajiban Negara, seperti yang di lakukan khalifah Umar bin Abdul Azis. Sejak diangkat menjadi kholifah , kebijakannya mengharuskan ia sendiri harus turun ke tengah masyarakat dengan diam-diam demu memastikan segala kebutuhan rakyatnya terpenuhi.