Oleh: Sri Wahyuni S.Pd

Sekolah dengan sistem belajar dari rumah (BDR) yang menjadi solusi terbaik di musim pandemi justru dinilai tidak efektif. Banyak orang tua murid yang mengeluhkan akan hal ini. Pasalnya, belajar dengan cara tersebut cenderung membutuhkan akses internet yang memadai. Sementara itu, tidak semua dearah terjangkau oleh keberadaan signal. Bagi daerah yang terdapat akses internet bagus pun tak mnjamin pembelajaran bisa berjalan lancar kecuali ditunjang dengan adanya kuota internet. Dan hal inilah jusru yang dirasa memberatkan para orang tua sebab menambah beban pengeluaran mereka. Kondisi yang demikian membuat para siswa terpaksa turut terjun mencari pundi-pundi rupiah agar tetap dapat mengikuti pembelajaran. Diantara mereka bahkan ada yang menjadi penjual cilok, nguli hingga jadi pemulung demi bisa membeli kuota internet. Mirisnya hingga ada orang tua yang nekad mncuri ponsel agar sang anak bisa belajar secara daring.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun dari dana BOS untuk membantu sekolah swasta. Tak hanya itu, Nadiem pun berencana untuk mengizinkan pelaksanaan sekolah tatap muka bukan hanya digelar di zona hijau melainkan di wilayah dengan zona resiko rendah atau zona kuning (Tribunnews.com, 07/08/20).

Berbagai fakta di atas sesungguhnya adalah potret nyata betapa lemahnya jaminan negara atas pelaksanaan pendidikan untuk anak bangsa. Kepedulian Pemerintah yang muncul saat menuai kritik keras dari sejumlah orang tua siswa juga mengindikasikan betapa kepedulian hanya hadir disaat rakyat bersuara lantang atas kesulitan yang dirasakan. Lebih jauh lagi, kebijakan membuka kembali sekolah di tengah wabah yang justru kurvanya terus naik juga mengisyaratkan ketidakhati-hatian Pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Meski akan dilakukan dengan prosedur yang ketat namun hal ini tak mnjamin akan keselamatan para siswa. Siapa yang bisa memastikan para siswa akan terus mengenakan masker selama di sekolah, siapa pula yang bisa memastikan mereka akan terus rutin mencuci tangan atau tak saling berdekatan dan berinteraksi secara langsung.

Mengapa Pemerintah terkesan lamban dalam merespon persoalan ini bahkan cenderung membuat kebijakan yang terburu-buru? Hal ini karena pengelolaan kekuasaan dan wewenang negara dilandaskan atas paradigma sekulerisme Good Governance atau konsep New Public Management. Dimana inti dari pandangan ini mencakup dua hal yaitu: pertama, setiap barang pemenuh hajat publik seperti pangan, air bersih, perumahan, energi dan transportasi, maupun jasa seperti kesehatan dan pendidikan hanyalah komoditas ekonomi untuk dikomersialkan. Kedua, kewirausahaan atau untung rugi dijadikan sebagai spirit yang menjiwai hubungan pemerintah terhadap rakyat. Atas dasar pandangan tersebutlah, pendidikan tak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.
Dengan pandangan tersebut pula para kapital dapat secara leluasa turut ambil bagian dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan kian banyaknya sekolah swasta. Data yang disampaikan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PSDPK) menunjukkan bahwa jumlah sekolah negeri pada jenjang SMP lebih sedikit dibandingkan SMA. Sementara lebih dari 60% SMA adalah sekolah swasta. Artinya Pemerintah telah terbiasa mengandalkan swasta dalam penyediaan kebutuhan pendidikan sehingga dalam kondisi yang sangat mendesak seperti saat ini, Pemerintah gagap dalam memberikan solusi.
Pendidikan sebagai jalan untuk terwujudnya generasi unggul yang dengannya dapat mengantarkan sebuah negeri menuju puncak kemuliaan sudah seharusnya menyediakan pendidikan terbaik yang didukung dengan fasilitas yang memadai, mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Hal inilah yang terjadi dalam dunia pendidikan di masa kejayaan Islam. Setiap Khalifah di masa itu berlomba-lomba membangun sekolah tinggi Islam dan berusaha melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pada setiap sekolah tinggi dilengkapi dengan iwan (auditorium, gedung pertemuan), asrama penampungan mahasiswa, perumahan dosen, dan ulama.

Selain itu, sekolah tinggi tersebut juga dilengkapi dengan kamar mandi, dapur dan ruang makan, bahkan juga taman rekreasi. Diantara sekolah tinggi yang menyediakan fasilitas tersebut adalah Madrasah al-Muntashiriyah di baghdad yang didirikan oleh Khalifah al-Muntashir pada abad ke-6 H dan Madrasah An-Nuriyah di Damaskus yang didirikan pada abad ke-6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Semua fasilitas tersbut bahkan diberikan secara gratis. Selain itu, negara juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan fasilitas sebaik mungkin (sumber: Buku Menggagas Pendidikan Islam).

Kepedulian akan pendidikan ini dikarenakan Islam telah menempatkan posisi pemimpin sebagai ra’in yang menjamin agar hajat kbutuhan rakyat dapat terlaksana sempurna. Para pemimpin dalam Islam pun memiliki kesadaran penuh akan tugasnya yang kelak dipertanggungjawabkan di akherat. Sehingga amanah kekuasaan akan dijalankan dengan terikat pada syariat temasuk pendidikan. Dimana dalam hal ini jaminan pendidikan bukan hanya menyangkut sarana dan prasarana, melainkan pemberian beasiswa setiap bulan hingga gaji para guru dan dosen yang akan ditanggung oleh negara. Tentu semua jaminan ini bukan hanya bisa dinikmati oleh sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang terdapat di kota-kota besar melainkan akan diberikan secara merata hingga ke pelosok.Tentu hal ini sangat mudah dilakukan oleh negara sebab negara telah memiliki anggaran khusus dalam penyelenggaraan pendidikan yang dananya diambil dari baitul mal dengan sumber pendapatan yang berasal dari kharaz, jizyah serta sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Sementara itu, jika baitul mal dalam kondisi kosong namun mendesak untuk segera dipenuhi maka negara wajib memenuhinya dengan memungut pajak terhadap rakyat yang memiliki kelebihan harta.
Demikianlah jaminan pendidikan yang diberikan oleh negara dalam Islam. Tak ada kepentingan atau pun kuntungan yang hendak diwujudkan pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, semuanya murni untuk melayani hajat hidup rakyat.