Oleh : Umi Rizkyi Anggota Komunitas Setajam Pena

Saat ini pemerintah menetapkan target untuk pekerja swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta dan peserta BPJS. Tujuannya tak lain adalah agar mampu mendongkrak konsumsi dan menggerakkan ekonomi rill. Namun dengan adanya kebijakan ini justru salah sasaran dan hanya semakin mempertajam dan menegaskan bahwa pemerintah tidak serius mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi oleh rakyat.

Dilansir dari tirto.id (3/8/2020)_ Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Mereka nantinya akan menerima transfer Rp 600 ribu setiap bulannya.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara ( PEN ) Erick Thohir menyatakan, ” 13,8 juta pekerja yang batal mendapat bantuan ini. Karena data diambil dari BPJS ketenagakerjaan. Kriterianya bukan PNS atau pekerja BUMN dan pemilik iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan. Sedangkan total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Rp 31,2 Triliun.

Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN menyatakan, ” Untuk mendorong konsumsi masyarakat,” Jelasnya lewat keterangan tertulis Kamis 6/8/2020. Dengan harapan perekonomian Indonesia cepat pulih di tengah pandemi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ” Bantuan ini diberikan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III ( Q3 ) 2020 bisa positif. Angka positif Q3 sangatlah penting untuk menghindari resesi teknikal. Pada Q2 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5, 32% alias terburuk dari tahun 1999. Berbagai langkah dilakukan sampai Agustus 2020, PEN masih dirasa perlu ditingkatkan,” Jelas Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi virtual Rabu 5/8/2020.

Selain BLT ini pemerintah juga memberikan bantuan sosial / bansos produktif untuk usaha mikro hingga Desember 2020. Ini juga bertujuan untuk mempercepat realisasi anggaran PEN yang masih sangat lamban.

Faktanya sampai Rabu O5/8/2020) belanja anggaran Covid-19 baru terealisasi 21% dari Rp 695 triliun. Sekitar 23, 9 triliun bahkan tak punya dokumen anggaran digunakan untuk apa. Anggaran untuk kesehatan baru 7,79 %, perlindungan sosial 41, 84 %, sektor 6, 79 %, UMKM 24, 47%, pembudayaan korporasi nol, intensif usaha 13, 42%.

Berbagai fakta di atas ternyata tidak menyelesaikan masalah yang terjadi, justru malah menimbulkan masalah baru. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance ( Indef ) Tauhid. Dirinya menilai bahwa ” BLT untuk pekerja dengan gaji kurang dari Rp 5 juta ke bawah akan sia-sia. Dia bilang, ” alih-alih buat konsumsi, BLT akan disimpan untuk keperluan mendesak di masa depan. Ia mengatakan para pekerja akan menyimpan uang karena pada dasarnya kemampuan finansial mereka masih memadai dengan kata lain salah sasaran. Dia mengatakan, ” mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 2,3 juta justru tidak ingin terjadi lonjakkan kemiskinan akibat Covid-19.

Sampai anggota komisi XI DPR RI fraksi Gerindra Heri Gunawan menilai uang sebanyak itu lebih penting dan mendesak. Misal, subsidi pulsa bagi siswa siswi di daerah yang kesulitan internet. Ia berpendapat, ” agar pemerintah lebih memperhatikan lebih dulu korban PHK dan rakyat miskin sehingga jangan sampai Q3 tumbuh positif secara normal tetapi masyarakat di daerah korban PHK dan rakyat miskin justru terabaikan. Jangan sampai muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama terdampak oleh pandemi, ” ujarnya di dalam keterangan tertulis Kamis 6/8/2020.

Pada kondisi pandemi seperti ini, hendaknya pemerintah memfokuskan pada kemandirian mengelola industri strategis/ SDA yang mampu membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas, dibandingkan dengan UMKM yang hanya sektor real mikro. Namun sungguh disayangkan, ternyata faktanya pengelolaan industri strategis ini pengelolaannya diserahkan kepada korporasi. Misalnya, tambang mineral, migas, batu bara, emas dan lain-lainnya.

Oleh karena itu, maka dengan adanya kemandirian pengelolaan ini akan menutup intervensi asing maupun aseng. Sehingga akan menguatkan ekonomi dalam negeri. Hal ini mustahil terjadi, jika pemerintah masih setia dengan menerapkan sistem kapitalisme. Hendaknya pemerintah harus berani mengambil solusi revolusioner yaitu menggantikan sistem Kapitalisme ini dengan sistem Islam. Di mana sistem Kapitalisme mengagungkan adanya intervensi asing-aseng dengan menggantikannya dengan sistem ekonomi Islam yaitu dalam bentuk negara Khilafah Islamiyyah.

Di mana sistem Islam berasal dari Sang Khaliq/Pencipta. Politik ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok per individu. Misalnya, sandang, pangan dan papan. Dan juga kebutuhan dasar masyarakat seperti kese, pendidikan dan keamanan. Sehingga stabilitas domestik terjaga.

Pada saat bersamaan maka negara islam yaitu Khilafah akan membangun tiga pilar dalam politik ekonomi Islam, yaitu
1. Kepemilikan dalam syariat Islam dibagi menjadi tiga, pertama kepemilikan individu yaitu sepenuhnya hak individu. Ke dua, kepemilikan umum yaitu menjadi hak rakyat. Sedangkan negara sebagai pemegang mandat rakyat. Kepemilikan umum dalam Islam/Khilafah keniscayaan SDA sebagai harta milik umum, dikelola dan didistribusikan oleh negara untuk rakyatnya. Dengan cara optimalisasi pada industri besar seperti penambangan besi, baja, batu bara, emas, perkapalan, pesawat manufaktur dan lain-lain.
2. Pengelolaan kepemilikan
3.Distribusi

Jika ini diterapkan, maka tidak hanya mampu menyediakan lapangan kerja dan keuntungan saja, melainkan sebagai upaya pencegahan intervensi negara luar. Sehingga negara bisa berdaulat. Oleh karena itu, tidak boleh diprivatisasi dan harus dikelola oleh negara. Hasilnya keseluruhan dikembalikan pada rakyat untuk kemakmuran rakyat. Allahuaklam bishowab