Oleh: Mita Nur Annisa
(Pemerhati Sosial)

Hal yang sangat dirindukan oleh para pelajar di seluruh dunia termasuk Indonesia, yakni melaksanakan pembelajaran dengan bertatap muka. Yang mana sudah hampir satu semester pelajar menjalankan kuliah dan belajar melalui daring dengan segala bentuk drama yang harus dirasakan. Mulai dari kuota internet mahal, terhalang oleh jaringan yang tak merata sampai pelosok, keterbatasan kepemilikan semartphone, dan tak efektifnya pembelajaran, menjadi beban tersendiri bagi kalangan pelajaran dan orangtua.
Seperti yang dilansir oleh TRIBUNNEWS.COM (8/08/2020), Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait memberikan tanggapan terkait adanya rencana pembelajaran tatap muka di sekolah.
Dilansir TribunWow.com, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebelumnya telah mewacanakan untuk bisa menggelar pembelajaran secara langsung.
Namun kebijakan tersebut tidak lantas berlaku untuk semua sekolah di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa syarat-syarat khusus.
Satu di antara syaratnya adalah untuk sekolah yang berada di daerah dengan status zona hijau dan kuning Covid-19.
Meskipun begitu, Arist Sirait menilai bahwa keputusan dari Kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengingat risiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning.
Dirinya menegaskan bukan karena tidak percaya dengan protokol kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah dan pihak sekolah.
Namun menurutnya, lebih melihat dari sudut pandang siswa, khususnya untuk sekolah dasar yang memiliki sifat masih kekanak-kanakkan.
“Siapa yang menjamin ini? Sekali lagi pertimbangannya adalah dunia anak adalah dunia bermain,” ujar Sirait.

Sayangnya kebijakan yang akan mengaktifkan kembali sekolah dan perguruan tinggi di daerah zona hijau dan kuning dianggap terlalu dini, tak terarah dan seolah hanya mengikuti desakan publik. Tidak diiringi persiapan yang memadai atas risiko bahaya yang dapat terjadi.
Upaya pemerintah dalam menanggapi hal ini sungguh sangat miris yang mana tidak dapat memberi penyelesaian yang akurat dan tuntas. Apakah tidak lebih bahaya apabila itu dilakukan dan jauhnya penjaminan keamanan para pelajar untuk tak terkontaminasi oleh virus Covid-19. Pasalnya, jumlah angka terpapar virus kian hari kian meningkat sehingga apakah patut untuk diberlakukannya sekolah tatap muka di saat pandemi?
Terlebih lagi ada persoalan tentang dana BOS yang dikeluhkan oleh pihak sekolah yang mana digunakan untuk pembelian kuota internet pada siswa. Sekolah terbebani jika dana BOS digunakan untuk pembelian kuota internet yang seharusnya digunakan untuk menggaji para guru dan tenaga honorer selama PJJ (pembelajaran jarak jauh). Sementara dana tersedia seadanya ditambah lagi biaya sekolah bertambah.
Alhasil, semua fakta kebijakan di atas memperjelas tentang lemahnya pemerintah sekuler dalam menangani masalah pendidikan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sebab terlalu sibuk pada kepentingan sendiri tanpa memedulikan kondisi rakyat. Padahal, pendidikan merupakan kebutuhan publik yang wajib dijamin oleh negara.
Sangat berbeda dengan sistem Islam yang memandang bahwa pendidikan adalah hal yang sangat diprioritaskan. Sebab, negara dalam Islam benar-benar menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah investasi masa depan. Sehingga menjadi kebutuhan yang utama dalam masyarakat yang harus dijamin negara. Di dalam Islam, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Semua ini harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin. Hal ini karena Islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat.

Kebutuhan primer menurut pandangan Islam terbagi dua. Pertama, bagi tiap individu rakyat. Kedua, bagi rakyat secara keseluruhan. Pemenuhan kebutuhan primer ini di tengah-tengah masyarakat merupakan kewajiban negara. Maka, tanggung jawab negara terhadap pendidikan adalah sama, baik terhadap fakir miskin maupun orang kaya. Negara hadir untuk melindungi, melayani rakyatnya bukan malah menjadikan rakyat sebagai asas manfaat. Wallahu a’lam.